Menko Darmin Panggil Sofyan Djalil Bahas One Map Policy

\Menko Darmin Panggil Sofyan Djalil Bahas One Map Policy\

Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat menyinggung mengenai kebijakan one map policy dalam acara rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut Darmin, kebijakan satu peta atau one map policy ini belum banyak dimanfaatkan pada berbagai sektor. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

700 Perusahaan di Riau Rambah Hutan secara Ilegal

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menemukan 700 perusahaan sawit dan hutan merambah hutan di Riau secara ilegal. Hal ini juga rentan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi di daerah itu.
Ketua Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan hal tersebut ditemukan setelah pihaknya memerika izin hutan tanaman industri, hak guna usaha, hak pengusahaan hutan dan lainnya. Continue reading
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Kemenhub tak permasalahkan aturan drone versi Kominfo

dronenokiaJAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap memberikan masukan terhadap rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan aturan terkait penggunaan pesawat tanpa awak atau drone. “Pastinya untuk setiap aturan yang dikeluarkan ada uji publik. Sekarang kan masih teknis dan tahap awal, sehingga itu masih domain Kominfo, tidak terkait dengan kami sehingga belum ada diskusi. Nanti saat tahap harmonisasi semua kementrian dan lembaga akan diminta tanggapannya,” kata Juru Bicara Kemenhub Bambang S Ervan kepada IndoTelko, kemarin menanggapi rencana Kominfo yang akan mangatur penggunaan pesawat tanpa awak itu. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

SENGKETA INFORMASI: KLHK Tunggu Salinan Putusan KIP

SENGKETA INFORMASI: KLHK Tunggu Salinan Putusan KIP

SENGKETA INFORMASI: KLHK Tunggu Salinan Putusan KIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih menunggu putusan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait informasi soal peta dan data geospasial hutan Indonesia terbuka untuk publik.

Salinan putusan itu diperlukan, selain sebagai bukti, juga bisa digunakan untuk dipelajari sebagai bahan menentukan kebijakan pasca keluarnya putusan itu.

Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Menteri Bappenas Sebut Kebijakan Satu Peta Dapat Selesaikan Konflik Lahan

1712503DSC-2132780x390

Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro didampingi Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono serta sejumlah pejabat daerah membuka acara Peringatan Hari Informasi Geospasial dan Anugerah Bhumandala Award, di Kantor Badan Informasi Geospasial, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/10/2016).

 

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah terus mendorong penggunaan kebijakan satu peta (one map policy) untuk mendukung program pembangunan nasional.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, data spasial memiliki peran penting dalam menentukan dan mengintegrasikan lokasi pembangunan lintas sektor.

Menurut Bambang, selama ini permasalahan ketidaksinkronan data spasial sering kali menghambat pembangunan.

Pengembangan kawasan kerap terbentur masalah konflik lahan yang utamanya disebabkan oleh informasi geospasial yang tidak akurat. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Kebijakan Satu Peta Hindari Tumpang Tindih Tata Ruang

Peta NKRI yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial menggantikan peta lama.

Peta NKRI yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial menggantikan peta lama. (Antara)

Bogor –  Badan Informasi Geospasial (BIG) terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghindari tumpang tindih data dalam perencanaan tata ruang.

Dari target 85 pembuatan peta tematik yang disinkronkan dengan peta dasar BIG hingga 2019, saat ini BIG sudah berhasil membuat 66 tema yang mayoritas berupa peta tematik di Pulau Kalimantan.

Kepala BIG Priyadi Kardono mengatakan, pemetaan tematik Kalimantan diminta Presiden untuk diprioritaskan karena banyak yang perlu dibenahi terkait perkebunan, transmigrasi, kehutanan dan pertambangan.

Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Optimistis Raperda Inisiatif Selesai Akhir Tahun

Ilustrasi

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan inisiatif DPRD Bulungan, diperkirakan disahkan akhir tahun ini.

Raperda inisiatif DPRD Bulungan itu bertujuan untuk memberikan jaminan pelaksanaan semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Kabupaten Bulungan, yakni hak-hak yang telah diakui dan dilindungi secara hukum.

Termasuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak-haknya. Selain itu, menjadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat, serta melakukan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.

Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Peta desa salah satu solusi masalah tapal batas

Peta desa salah satu solusi masalah tapal batas

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

Jakarta (ANTARA News) – Ujang (40) hanya bisa mengais-ngais sisa rumahnya yang habis terbakar akibat kerusuhan yang terjadi Nagari Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, akhir Juli.

Ia berharap masih ada barang-barangnya yang bisa dimanfaatkan. Hampir seluruh hartanya habis terbakar, yang tersisa hanya baju yang dikenakannya. Saat peristiwa terjadi, ia berada di luar kampung. Hanya ada istri dan anak-anaknya yang menunggui warung miliknya. Beruntung, istri dan anaknya selamat, meskipun menyisakan sejumlah trauma. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Modul Pemetaan Laut

Potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat melimpah, baik sumberdaya hayati maupun non hayati dengan keanekaragaman yang bernilai tinggi seperti terumbu karang, ekosistem mangrove, estuaria, padang lamun dan lain sebagainya. Di satu sisi pemanfaatan pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil menghadapi berbagai ancaman baik dari sisi ekologis, terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran, rusaknya ekosistem pesisir dan laut, penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungannya. Selain itu investasi yang memerlukan penggunaan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil seperti pertambangan dan petelah menggusur aksesibilitas masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap ruang kelolanya. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Pendampingan Desa untuk Restorasi Gambut Hendaknya Tepat Sasaran. Kenapa?

Pemukiman warga di lahan gambut, di sekitar lahan gambut yang selama ini terbakar di Kabupaten OKI, Sumsel. Foto: Berlian Pratama

Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan Dr. Najib Asmani menyambut baik berbagai pihak yang membantu upaya perbaikan dan perlindungan lahan gambut di Sumsel melalui pendampingan desa. Namun, pedampingan tersebutnya hendaknya tepat sasaran, yakni desa yang memiliki gambut yang rawan kebakaran. Kenapa?

Pernyataan Najib Asmani itu menyusul upaya Badan Restorasi Gambut (BRG) yang akan melakukan pemetaan sosial terhadap 28 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan 14 desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), September-Desember 2016. Pemetaan ini bagian dari program Desa Peduli Gambut (DPG). Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

210-260   , JN0-343   , 101-400   , CISSP   , 300-208   , JN0-360   , 70-332   , NS0-157   , E10-002   , MB6-702   , 70-463   , C_HANAIMP151   , 640-911   , 200-310   , HP0-S41   , 70-483   , 070-346   , EX200   , API-580   , 70-417   , 1Z0-051   , 300-206   , C_HANATEC_10   , JN0-332   , 9L0-012   , ICBB   , CISA   , 070-487   , C_TFIN52_66   , LX0-104   , 1Z0-803   , MB2-707   , 640-692   , PEGACSA71V1   , 2V0-621   , 700-037   , 70-494   , 350-018   , 300-075   , OG0-093   , 70-981   , PMP   , 070-466   , ADM-201   , CCA-500   , VCP550D   , LX0-103   , 1Z0-061   , CISM   , 70-488   , 156-215-77   , PR000041   , 70-461   , SSCP   , 070-410   , ICGB   , 220-801   , 102-400   , 700-501   , 70-487   , 400-201   , PK0-003   , 100-101   , AND-401   , EX300   , 300-135   , 74-678   , 1Z0-068   , C_TAW12_731   , 2V0-620   , MB5-705   , 9L0-066   , 352-001   , C_TADM51_731   , 1Z0-067   , 70-697   , CAS-002   , 400-101   , 642-732   , 599-01   , M2090-732   , 300-070   , NSE7   , 1Z0-144   , 642-999   , 101   , 9A0-385   , 640-875   , 700-260   , 642-997   , JN0-102   , 1Z0-808   , SY0-401   , 70-410   , N10-006   , AX0-100   , CAP   , 300-101   , 70-462   , 70-480   , CBAP   , 220-802   , 70-486   , 70-534   , 70-466   , AWS-SYSOPS   , PEGACPBA71V1   , IIA-CIA-PART2   , 810-403   , 300-320   , 1V0-603   , C2010-595   , JN0-633   , 70-680   , 1Y0-201   , 1Z0-434   , 3002   , 210-060   , C_HANATEC151   , ITILFND   , 070-462   , 400-051   , NSE4   , OG0-091   , 200-120   , 1V0-601   , 350-080   , MB2-708   , 300-209   , 600-455   , PMI-001   , 300-115   , PMI-RMP   , 700-260   , 640-911   , 70-488   , 70-463   , C2010-595   , 642-732   , 70-480   , 1Z0-803   , 1Z0-808   , AWS-SYSOPS   , ICBB   , 300-115   , N10-006   , 200-120 , 700-260 , 70-494 , 599-01 , AX0-100 , 300-070 , 70-461   , 300-206   , 100-101   , 70-412   , 70-697   , CISA , OG0-093 , 700-260 , 300-206 , 1Z0-067 , 300-101 , 70-414    | 1Z0-062    | 74-678    | CCD-410    | 1z0-432    | C2070-991    | 200-120    | 74-697    | 300-101    | 70-534    | 70-243    | 1Z0-061    | HP0-S42    | 1Z0-144    | 1z0-429    | MB2-704    |