Urgensi Perpres No. 9/2016 Bagi Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan informasi Geospasial untuk pelaksanaan pembangunan. Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu kepada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan ini juga dianggap sangat mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan khususnya investasi serta mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. Perpres ini juga diluncurkan melalui bagian dari paket kebijakan ekonomi Jilid VIII.

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai :
a. Acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor
b. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
Adapun Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:
(1.) Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia; (2) Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (informasi Geospasial Dasar); (3) Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; (4) Penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT, termasuk
penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan KSP, yang bertugas: (a) melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP, (b) membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian
permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP, (c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya, dan (d) memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.

Sebenarnya gagasan Kebijakan Satu Peta ini telah dilontarkan sejak akhir masa jabatan Presiden SBY, namun baru terimplementasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan keluarnya Perpres Nomor 9 Tahun 2016 ini.

Sejak awal gagasan KSP ini hadir, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama mitra memandang hal ini merupakan salah satu peluang untuk mendorong peta-peta partisipatif masyarakat adat/lokal yang merupakan bentuk peta-peta penguasaan ruang masyarakat adat/lokal untuk dapat terintegrasi, diverifikasi dan disinkronisasikan dengan peta-peta sektoral lainnya, sehingga konflik ruang dan lahan antara masyarakat adat/lokal dengan pihak lain (pemerintah, korporasi) yang selama ini terjadi dapat diselesaikan. Selain itu hal yang penting adalah pemetaan partisipatif dapat diakui baik secara metodologi maupun data spasial yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif.

Peta yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif merupakan peta tematik penguasaan ruang masyarakat adat/lokal, dari total luas pemetaan partisipatif 10,22 Juta Ha, 77% tumpang tindih dengan kawasan hutan, 46% tumpang tindih dengan perizinan (perkebunan, tambang), sehingga melalui proses verifikasi, integrasi dan sinkronisasi peta partisipatif dengan peta sektoral lainnya dalam implementasi KSP diharapkan dapat menyelesaikan konflik akibat tumpang tindih penguasaan ruang tersebut.

Dalam setahun perjalanannya, Kelompok Kerja Nasional IGT (Pokja Nasional IGT) masih dalam tahap koordinasi untuk mengumpulkan (kompilasi) data spasial tematik antar Kementerian dan Lembaga, Pelibatan masyarakat sipil dalam Pokja Nasional IGT belum terjadi, padahal salah satu Pokja Nasional IGT adalah untuk IGT Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kebijakan Satu Peta dalam perspektif JKPP dan mitra tidak hanya persoalan menyatukan informasi Geospasial diantara K/L saja dalam satu peta agar tidak tumpang tindih, tetapi juga penting untuk menyatukan peta-peta partisipatif yang dibuat masyarakat adat/lokal sebagai bukti kepemilikan (hak) dan penguasaan ruang masyarakat sehingga tidak tumpang tindih dengan peta-peta sektoral tersebut. Tujuan integrasi peta partisipatif dalam Kebijakan Satu Peta berguna untuk memverifikasi peta-peta sektoral pemerintah (K/L) atau swasta dan juga sebagai salah satu upaya agar peta partisipatif dapat berdiri sejajar diantara peta-peta sektoral pemerintah dan swasta.

Integrasi peta partispatif kedalam KSP dimaksudkan bukan hanya peta partisipatif diterima oleh pihak K/L yang dilihat dari sisi aspek Satu Referensi, Satu Standar, Satu Database, dan Satu Geoportal, justru penting juga dilihat dari sisi proses pembuatan maupun publikasinya. JKPP berharap kebijakan satu peta bukan sebatas mengumpulkan gambar wilayah parsial dari para pihak, melainkan juga memandang penting adanya proses check and recheck dilapangan melalui satu model sistem verifikasi (kartografis, status dan fungsi ruang), registrasi (status dan ruang) dan integrasi yang legal, legitimate dan partisipatif.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

SEMINAR PANEL 3: INISIATIF PENGAKUAN WILAYAH KELOLA RAKYAT (KEBIJAKN PEMERINTAH VS KEBIJAKAN DAERAH)

Latar  Belakang

JKPP    merupakan   lembaga   jaringan   yang   beranggotakan   110   baik   anggota     individu   maupun    lembaga,       dengan     visi     lembaga     “Tegaknya     Kedaulatan     Rakyat     atas     Ruang ”(jkpp.org).      JKPP    mengemban      mandat     dalam    perluasan    pengakuan    wilayah    kelola     rakyat     melalui    pemetaan    partisipatif           dan         advokasi         penataan         ruang.         Hingga       akhir         tahun         2016,         luas         total         peta    partisipatif           yang         berhasil         dikondolidasikan         bersama       dengan         anggota,         Simpul         Layanan    Pemetaan     Partisipatif   (SLPP)   dan   jaringan   mencapai   kurang   lebih   10,2   juta     ha.   Luasan   hasil    pemetaan    partisipatif    ini    mencakup    Wilayah    Kelola    Rakyat    (wikera.org)    dari    Masyarakat    Adat    dan    Masyarakat    Lokal    di    hampir    seluruh    wilayah    Indonesia.    Unduh disini Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

SEMINAR PANEL 2: PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

Latar  Belakang

JKPP    merupakan   lembaga   jaringan   yang   beranggotakan   110   baik   anggota     individu   maupun    lembaga,       dengan     visi     lembaga     “Tegaknya     Kedaulatan     Rakyat     atas     Ruang”(jkpp.org).      JKPP    mengemban      mandat     dalam    perluasan    pengakuan    wilayah    kelola     rakyat     melalui    pemetaan    partisipatif         dan         advokasi         penataan         ruang.         Hingga       akhir         tahun         2016,         luas         total         peta    partisipatif           yang         berhasil         dikondolidasikan         bersama       dengan         anggota,         Simpul         Layanan    Pemetaan     Partisipatif   (SLPP)   dan   jaringan   mencapai   kurang   lebih   10,2   juta     ha.   Luasan   hasil    pemetaan    partisipatif    ini    mencakup    Wilayah    Kelola    Rakyat    (wikera.org)    dari    Masyarakat    Adat    dan    Masyarakat    Lokal    di    hampir    seluruh    wilayah    Indonesia.    Unduh disini

Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

TOR SEMINAR PANEL 1: PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT

  1. Latar  Belakang    

JKPP merupakan lembaga jaringan yang beranggotakan 110 baik anggota individu   maupun lembaga, dengan visi lembaga “Tegaknya Kedaulatan Rakyat atas Ruang”(jkpp.org). JKPP    mengemban  mandat dalam perluasan    pengakuan    wilayah    kelola     rakyat     melalui    pemetaan    partisipatif      dan         advokasi         penataan    ruang.         Hingga       akhir         tahun         2016,   luas         total         peta    partisipatif    yang         berhasil         dikondolidasikan         bersama       dengan         anggota,         Simpul         Layanan    Pemetaan     Partisipatif   (SLPP)   dan   jaringan   mencapai   kurang   lebih   10,2   juta     ha.   Luasan   hasil    pemetaan    partisipatif    ini    mencakup    Wilayah    Kelola    Rakyat    (wikera.org)    dari    Masyarakat    Adat    dan    Masyarakat    Lokal    di    hampir    seluruh    wilayah    Indonesia.    Unduh disini

Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

TOR SEMINAR NASIONAL DAN FORUM ANGGOTA (FA) JKPP VII

Seminar Nasional “Satu Tahun Implementasi Kebijakan Satu Peta” Dan Forum Anggota JKPP VII

Bogor, 22-24 Februari 2017

LATAR BELAKANG

Pada awal bulan Februari tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, dengan pertimbangan dalam rangka mendorong penggunaan informasi Geospasial untuk pelaksanaan pembangunan.  Perpres ini menegaskan, bahwa Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu kepada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan ini juga dianggap sangat  mendesak  dilakukan sebagai upaya mencegah  tumpang  tindih dan  konflik pemanfaatan ruang yang seringkali menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan khususnya investasi serta mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita. Perpres ini juga diluncurkan melalui bagian dari paket kebijakan ekonomi Jilid VIII. Unduh disini Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Program Perhutanan Sosial 12,7 Juta Hektare Dipertanyakan

Program Perhutanan Sosial 12,7 Juta Hektare Dipertanyakan

Presiden Jokowi dinilai perlu mengubah alokasi dan orientasi anggaran program Perhutanan Sosial agar berjalan lebih optimal dan efisien. (Dok. Biro Pers/Laily Rachev)

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia Budget Center (IBC) menilai Presiden Joko Widodo belum serius untuk mewujudkan program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare. Hal tersebut terlihat dari menurunnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah bagi program tersebut.

Peneliti IBC Muhammad Ridha mengatakan, Jokowi harus melakukan perubahan alokasi dan orientasi anggaran dalam program tersebut. Pasalnya, alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah tidak berjalan optimal dan efisien. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Catatan Akhir Tahun JKPP 2016: Kontribusi Peta Partisipatif Untuk Kebijakan Satu Peta: Dari Integrasi Peta Menuju Resolusi Konflik Ruang

Kebijakan Satu Peta telah berusia 6 tahun, sejak digagas pertama kali di akhir tahun 2010.Dimana  Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan Satu Peta ini baru ditetapkan pada bulan Februari 2016 bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi ke VIII. Bagi JKPP, kebijakan satu peta merupakan salah satu peluang dalam pengakuan (rekognisi) dan adopsi data spasial partisipatif, dimana, hal ini dapat membantu pemerintah secara partisipatifmenyelesaikan konflik ruang dan lahan, termasuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

Terutama dalam momentum kebijakan satu peta, JKPP telah merintis beberapa jenis IGT tematik seperti IGT Hak Ulayat dan IGT Batas Wilayah Administrasi Desa yang siap disandingkan dan diverifikasi dengan data pemerintah.Informasi tematik tersebut dapat berkontribusi pada kebijakan satu peta, khususnya terkait status penguasaan ruang di Indonesia.Sampai saat ini, pemerintah telah menyiapkan struktur dan infrastruktur guna mendukung implementasikebijakan satu peta.Dari peningkatan peran dan fungsi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Menko Darmin Panggil Sofyan Djalil Bahas One Map Policy

\Menko Darmin Panggil Sofyan Djalil Bahas One Map Policy\

Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat menyinggung mengenai kebijakan one map policy dalam acara rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Menurut Darmin, kebijakan satu peta atau one map policy ini belum banyak dimanfaatkan pada berbagai sektor. Continue reading

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

700 Perusahaan di Riau Rambah Hutan secara Ilegal

Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menemukan 700 perusahaan sawit dan hutan merambah hutan di Riau secara ilegal. Hal ini juga rentan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi di daerah itu.
Ketua Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan hal tersebut ditemukan setelah pihaknya memerika izin hutan tanaman industri, hak guna usaha, hak pengusahaan hutan dan lainnya. Continue reading
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone