PW AMAN Sumsel Desak Kembalikan Hukum Adat

PW AMAN Sumsel Desak Kembalikan Hukum Adat

Ketua Dewan Pembina Amanwil Sumsel Beni Hernedi (tengah) memberikan paparan menggelar seminar Legislasi Masyarakat Hukum Adat Legislasi pengakuan masyarakat hukum adat Sumsel merujuk Putusan MK 35/2012, UU Desa dan Permendagri 52/2014 di Hotel Sintesa Peninsula, Senin (9/2/2015)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) mendesak agar dikembalikan hukum adat.

Pasalnya sejak penghapusan hak marga/adat di Sumsel MK dalam putusannya mengakui hak adat itu.

Hak-hak adat pada Orde Baru tidak akui pemerintah.

Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) menggelar seminar Legislasi Masyarakat Hukum Adat Legislasi pengakuan masyarakat hukum adat Sumsel merujuk Putusan MK 35/2012, UU Desa dan Permendagri 52/2014 di Hotel Sintesa Peninsula, Senin (9/2/2015).

Menurut Ketua Dewan Pembina Amanwil Sumsel Beni Hernedi, lebih separoh Muba, hutan. Bermula sejak seragam di republik ini. UU Desa no 5 Tahun 1979.

Padahal yang disebut kawasan hutan pada praktiknya sebelum Indonesia merdeka, rakyat sudah di kampung hutan itu.

Di Muba, kata Beni, pihaknya mendata ada 15 marga.

Sumber: http://palembang.tribunnews.com/2015/02/09/pw-aman-sumsel-desak-kembalikan-hukum-adat

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePin on Pinterest0Share on LinkedIn0