KABAR JKPP 20

KABAR REDAKSI

Salam Kedaulatan Atas Ruang, Para Pembaca Yang Budiman, kali ini KABAR JKPP kembali hadir di tangan para pembaca. Pada KABAR JKPP 20 ini menyajikan beberapa sumbangan tulisan dari kawan-kawan di Sekretariat Nasional, Mitra maupun anggota  dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif. Mumu Muhajir dari Epistema Institute memberikan catatan kritis  setahun Implementasi Peraturan Bersama 4 Kementerian dan Lembaga dibeberapa daerah yang menjadi fokus perhatiannya. Imam Hanafi (Kepala Divisi Advokasi JKPP), membaca inisitaif Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) KLHK yang akan memberikan akses 12,7 juta Ha kawasan hutan kepada masyarakat, apakah inisiatif ini menjadi peluang atau ancaman bagi masyarakat? Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) memaparkan perkembangan registrasi dan verifikasi wilayah adat untuk penyiapan pengakuan wilayah masyarakat adat. Selain itu, kawan-kawan dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) menceritakan pengalaman dalam perluasan wilayah pemetaan partisipatif  dalam mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat adat/lokal juga upaya-upaya mendorong advokasi perlindungan dan pengakuan wilayah kelola masyarakat adat/lokal. Akhirnya, kami selalu membuka kritik, saran dan terutama tulisan baik ide, analisis maupun pengalaman belajar dari para pembaca untuk memperkaya media ini. Download

Selamat Membaca!

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePin on Pinterest0Share on LinkedIn0