Pemkab Bima Susun Perencanaan Pembangunan Melalui Pemetaan Partisipatif

Konsolidasi SLPP bersama Bappeda Kabupaten BIMA

Guna mendukung program percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berencana akan menggunakan peta partisipatif sebagai dasar  acuan rencana pembangunan  melalui perencanaan desa dan penegasan batas desa.

Demikian disampaikan oleh Sapriatna, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Bima disaat melakukan rapat konsolidasi bersama Simpul layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sumbawa pada Kamis (30/3) di ruangannya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Tribuana Tungga Dewi, Bappeda Kab. Bima dan Evi Susanti, Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sumbawa beserta pegiat pemetaan partisipatif lainnya.

Menurut Supriatna, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda konsolidasi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Bappeda bersama SKPD se Kabupaten Bima yang telah meninjau secara langsung proses implementasi pemetaan partisipatif dilapangan yang dilakukan oleh SLPP Sumbawa pada tahun lalu.

Evi Susanti, Koordinator SLPP Sumbawa

Evi Susanti, Koordinator SLPP Sumbawa

Menyambut baik rencana tersebut,  Lembaga SPP Baranusa sebagai host  SLPP Sumbawa mendukung dan bersedia untuk bekerjasama.

“Pembangunan yang baik harus didahului dengan perencanaan yang baik pula, sehingga dengan demikian kami siap untuk mendukung untuk mewujudkannya” tegas Evi.

Ditambahkan Evi, pada bulan Mei 2017 akan dilakukan workshop para pihak untuk penyamaan persepsi terkait pemetaan partisipatif antara pemerintah daerah yang diinisiasi oleh SLPP Sumbawa dengan menghadirkan Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) sebagai Narasumber.

Diarman, Divisi Layanan Pemetaan Partisipatif JKPP

Diarman, Divisi Layanan Pemetaan Partisipatif JKPP

Ditempat terpisah, Diarman, Divisi Layanan Pemetaan Partisipatif JKPP dan Koordinator Simpul Nasional mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten Bima dalam menyusun perencanaan pembangunan menggunakan pemetaan partisipatif dan melibatkan unsur masyarakat.

“Ketegasan pemerintah dalam menggunaan model pemetaan partisipatif merupakan langkah maju yang harus didorong oleh seluruh penggiat pemetaan partisipatif terutama SLPP”

“Model ini sudah banyak dilakukan dibeberapa simpul, diantaranya di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Kabupaten Luwu Utara yang diinisiasi oleh SLPP Tokalekaju, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan beberapa simpul lain yang melakukan proses serupa”

Konsolidasi SLPP bersama BAppeda Kab. BIMADiar berharap proses serupa dapat dilakukan dibanyak tempat sebagai upaya untuk memperoleh hak kedaulatan rakyat atas ruang.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePin on Pinterest0Share on LinkedIn0

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *