KNPA Sampaikan Surat Terbuka Untuk Jokowi

Konferensi Pers KNPAKomite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) menggelar Konferensi Pers pada Senin ( 3/4/2017) di Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) di Komplek Ligamas Pancoran Jakarta Selatan.

Kegiatan yang bertema “Surat Terbuka KNPA Kepada Presiden Jokowi Menyikapi Pengabaian Negara Terhadap Nasib Petani dan Kelestarian Pegunungan Kendeng Demi Investasi Semen” diadakan dalam rangka mendukung para petani Rembang dalam menolak pembangunan PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Kabupaten Rembang.

Baca juga:  Surat Terbuka untuk Jokowi

Kriminalisasi Petani Kendeng dan kematian bu Patmi merupakan preseden buruk di tengah komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria di tanah air. Situasi ini diperparah oleh sikap Presiden yang seolah melempar tanggung jawab dan kewenangan kepada Gubernur Jawa Tengah ketika perwakilan sedulur sikep mengadukan nasib petani dan kelestarian wilayah pegunungan Kendeng yang terancam oleh keberadaan operasi tambang dan pabrik PT. Semen Indonesia.

Menurut aktivis dari KontraS, “Kami bukan menolak pembangunan, tetapi kami mengawal bagaimana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau politik “

Dalam surat terbukanya, KNPA menegaskan bahwa kasus konflik agraria wilayah pegunungan Kendeng merupakan salah satu dari banyak kasus yang saat ini telah masuk ke Istana. Namun untuk menyelesaikan satu kasus ini saja pemerintah saat ini seperti tidak punya itikad baik dan justru terkesan menghindar dari tanggung jawab.

Sementara itu Dewi Kartika menegaskan “Presiden telah berkomitmen untuk melaksanakan Reforma Agraria sebagai jalan untuk mensejahterakan dan keadilan ekonomi bagi rakyat yang diterjemahkan melalui program redistirbusi tanah 9 juta hektar”

“Namun, dalam pengamatan kami selama tiga tahun ini, tidak sampai 5% persen kebijakan tersebut direalisasikan. Ironisnya, selama tiga tahun berjalan terhitung sedikitnya 4.526.434 juta hektar lahan rakyat yang telah dirampas untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh rezim pemerintahan saat ini” lanjutnya.

Dalam tuntutannya kepada Jokowi, KNPA meminta Presiden untuk memastikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dikoordinir dan dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutahan (KLHK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpihak kepada masa depan petani dan kelestarian wilayah pegunungan Kendeng.

Selain itu juga KNPA minta kepada Jokowi untuk memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi izin untuk mematuhi putusan PK MA dengan mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Penambangan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Deny Rahadian, Koordinator Nasional JKPPDeny Rahadian, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh KNPA demi untuk mencapai kedaulatan atas ruang kelola rakyat,  mengingat posisinya selama ini selalu  tersisihkan oleh kekuatan modal dan kekuasaan yang rakus.

“JKPP merupakan bagian dari KNPA dan sangat mendukung surat terbuka ini, karena investasi ekstraktif dan rakus ruang ini akan semakin merampas dan mempersempit wilayah kelola masyarakat” tegasnya.

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePin on Pinterest0Share on LinkedIn0

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *