Memperluas Jangkauan Konservasi yang Berkeadilan Melalui AKKM

Audiensi WGII dengan Komisi IV DPR RI tentang RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan EkosistemWorking Group ICCAs Indonesia (WGII) yang terdiri dari sepuluh organisasi masyarakat sipil yakni : BRWA, JKPP, WWF Indonesia, KIARA, NTFPEP, WALHI, AMAN, Sawit Watch, Pusaka dan HuMa, untuk kedua kalinya melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (4/4) di Ruang Komisi IV DPR RI.

WGII memfokuskan diri untuk mengadvokasi Areal Kelola Konservasi Masyarakat (AKKM) dan menekankan hal ini untuk dimasukkan ke dalam draft Rancangan Undang-undang Keanekaragaman Hayati (RUU KKHE). Rancangan kebijakan ini akan merevisi UU No. 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, serta akan menjadi landasan dalam konservasi sumber daya genetik.

Viva Yoga, Komisi IV DPR RI saat memimpin audiensi WGII dengan Komisi IV DPR RI mengenai RUU KKHEViva Yoga Mauladi, M.Si, pimpinan sidang Komisi IV DPR RI, mengemukakan beberapa poin penting yang menjadi titik perhatiannya dalam merumuskan pengaturan konservasi keanekaragaman hayati ini. Dalam pertemuan tersebut beliau membacakan poin-poin penekanan dari Komisi IV, yaitu:

  1. Untuk mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin fungsi dan kelestarian keanekaragaman hayati agar tetap lestari;
  2. Meningkatkan luasan jaringan kawasan konservasi serta kesejahteraan satwa liar;
  3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor bagi keberhasilan konservasi agar semakin efektif, efisien dan terintegrasi;
  4. Mengatur kegiatan konservasi secara utuh termasuk posisinya sebagai sistim penentu penyangga bagi kehidupan;
  5. Meningkatkan peluang lapangan pekerjaan berbasis kelestarian bagi masyarakat di wilayah konservasi , meningkatnya legalitas dan penghasilan jasa hutan serta terkendalinya konflik kawasan atau konflik satwa liar;
  6. Mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang konservasi Kehati termasuk meningkatnya partisipasi parapihak dalam kegiatan konservasi sehubugan dengan keterbatasan dana pemerintah;
  7. Meningkatnya keadilan dalam penegakkan hukum serta tumbuhnya efek jera bagi setiap tindakan yang merusak atau yang dapat mengganggu kelestarian Kehati;
  8. Mengisi kekosongan hukum antara lain dalam kehati antara lain mengatur konservasi genetik, kesejahteraan satwa liar, perlindungan wilayah konservasi bukan kawasan konservasi seperti zona penyangga, wilayah dengan keragaman kehati yang tinggi.

Dalam kesempatan ini, WGII menjelaskan poin-poin penting dari  Naskah RUU KKHE versi WGII yang telah disusun sebagai naskah pembading dari RUU KKHE yang telah dikeluarkan oleh Komisi IV DPR RI sebelumnya.

Sandoro PurbaKasmita Widodo (BRWA), Koordinator WGII, menyampaikan bahwa AKKM harus diakomodir dalam RUU KKHE ini serta menjadi bagian dari Tata Kelola Konservasi di Indonesia. Dimana, pada praktiknya AKKM telah ada dan berperan dalam menjaga konservasi di Indonesia. Sayangnya, peran AKKM ini belum secara resmi diakui dalam sistem Konservasi di Indonesia. Oleh karena itu, AKKM ini ke depan harus diatur dan diakui dalam sistem konservasi di Indonesia, baik dalam Kawasan Konservasi maupun di Kawasan Ekosistem Penting lainnya.

Nur Hidayati (WALHI), anggota jaringan WGII menyampaikan agar selain menjaga ekosistem, penting juga pengaturan yang lebih operasional dalam hal memperbaiki ekosistem. Karena, selama ini keterlanjuran dalam eksplorasi Sumber Daya Alam di Indonesia menyisakan kerusakan alam. Oleh karena itu RUU KKHE ini penting dan mendesak untuk menyediakan mekanisme dalam upaya pemulihan ekosistem tersebut.

Yaya, sapaan akrab Nur Hidayati, menekankan agar RUU KKHE ini fokus pada upaya pelestarian ekosistem bukan malah membuka peluang eksplorasi dan eksploitasi seperti memperbolehkan industri pemanfaatan panas bumi di Kawasan Konservasi. Sebab, dalam UU Panas Bumi, telah ada larangan untuk tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan Konservasi.

Dalam RUU KKHE harus diatur lebih rinci mengenai keselarasan pengaturan konservasi dengan Undang-Undang lain yang telah ada, yaitu: UU Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air; UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan; UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. UU Nomor   45   Tahun   2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selain itu, Sandoro Purba (JKPP), anggota WGII, menekankan pengaturan mengenai penegakan hukum, dimana perlindungan Kawasan Konservasi perlu memperhatikan asas legalitas. Dalam penetapan Kawasan Konservasi termasuk AKKM harus mendapatkan persetujuan masyarakat Free, Prior, Informed Consent (FPIC) sehingga pengukuhan kawasan konservasi itu nantinya memiliki legitimasi sosial dan yuridis.

Sandoro lebih jauh memaparkan bahwa konflik di kawasan hutan khususnya di Kawasan Konservasi lebih banyak terjadi akibat adanya tumpang tindih penguasaan ruang antara pengelola kawasan dengan Masyarakat Adat/Masyarakat Lokal.

“Dengan adanya kejelasan status ruang, terlebih pengakuan AKKM dalam sistem konservasi di Indonesia, maka konflik akan diminimalisir dan ekosistem yang lestari akan lebih terjamin” terangnya.

Dalam RUU KKHE ini, penggunaan konsep Strict Liability (Tanggungjawab Mutlak) harus memperhatikan kondisi sosiologis di masyarakat. Dimana DPR RI menganggap Strict Liability akan digunakan untuk mengukum siapa saja yang merusak lingkungan. Padahal, yang terjadi di lapangan, sesungguhnya ada fakta penyelundupan satwa langka dan potensi pencurian sumber daya genetik yang didalangi oleh kelompok terorganisir dengan memanfaatkan tangan masyarakat awam. Sehingga harus diperhatikan dengan seksama pengaturan soal penegakan hukum seperti apa yag dibutuhkan.

Parid Rudwanuddin (KIARA), anggota WGII, menyampaikan agar pengaturan konservasi jangan bias darat (Hutan) saja. Pengaturan mengenai pengakuan kearifan lokal mereka dalam mengkonservasi harus diakomodir juga dalam RUU KKHE ini.

“Kalau berbicara mengenai Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat Masyarakat Adat yang memiliki konsep konservasi juga. KIARA mengidentifikasi 542 komunitas Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” jelasnya.

Merespon masukan dari WGII, Rahmad Handoyo, S.PI, MM, anggota Komisi IV, menyampaikan bahwa masukan mengenai AKKM akan diatur secara ketat untuk mencegah moral hazard. Rahmad mengusulkan agar AKKM  diatur sebagai Hak Pakai selamanya secara turun temurun, sehingga tidak ada Tanah Adat  yang dijual secara bebas dan  merugikan Masyarakat Adat itu sendiri.

Hal senada disampaikan oleh Dr. Hermanto, S.E., M.M., Anggota Komisi IV,  menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam mengelola Hutan baik oleh korporasi maupun masyarakat. Selain itu, pengaturan yang ketat dan kuat mengenai AKKM juga harus diperhatikan agar dapat diterapkan di lapangan.

Lebih lanjut, Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, MM , Anggota Komisi IV, juga berkeinginan agar pengaturan mengenai Kawasan Konservasi harus bisa berdampingan dengan Masyarakat. Selain itu, Darori juga menyampaikan perlunya memperhatikan konteks Reforma Agraria yang ditargetkan di Kawasan Hutan agar tidak menyalahi fungsi. Oleh karena itu, masyarakat dalam AKKM tidak memiliki arealnya tetapi memanfaatkan seumur hidupnya dan turun temurun.

Serah terima RUU KKHE Versi WGII kepada Viva Yoga Pimpinan Komisi IV DPR RIPada sesi akhir acara,  Kasmita Widodo, didampingi oleh anggota WGII lainnya  menyerahkan Naskah RUU KKHE versi WGII yang mencakup masukan dan poin-poin yang penting yang menjadi perhatiannya dan Buku Pedoman Pendokumentasian AKKM yang telah diterbitkan oleh WGII. Buku ini menjadi acuan bagi para anggota Komisi IV dalam mengatur perumusan norma yang tepat mengenai AKKM.

Sumber : Audiensi WGII dengan Komisi IV DPR RI

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePin on Pinterest0Share on LinkedIn0

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *