“Tanahkita.id” Sajikan Informasi Konflik Tenurial Di Daerah

tanahkita.idJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) meluncurkan portal tanahkita.id yang berisi sistem informasi mengenai situasi tenurial konflik agraria dan perkembangan cakupan pengelolaan wilayah dengan berbagai skema yang disediakan oleh pemerintah.

“Portal ini memuat banyak informasi dan peta serta situasi konflik tenurial di 25 provinsi di nusantara dan terus diperbarui,” kata Adek Ihsan, admin sistem tanahkita.id di Bengkulu, Kamis.

Saat sosialisasi tentang percepatan pengakuan wilayah kelola rakyat berupa Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang digelar Yayasan Kelopak Bengkulu, Adek mengatakan, saat ini tercatat 223 kasus konflik tenurial di 25 provinsi.

Ratusan konflik tersebut membuat sebanyak 68.248 jiwa warga terdampak dengan luasan lahan mencapai 1,26 juta hektare dan nilai investasi sebesar Rp3,39 triliun.

“Konflik ini didominasi sektor kehutanan dan perkebunan dengan masing-masing luas mencapai 700 ribu hektare dan 200 ribu hektare,” katanya.

Dari 223 konflik yang terdata sejak 2007 hingga Agustus 2017 itu, konflik tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 118 kasus, disusul Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan masing-masing sebanyak 23 dan 18 kasus.

Adek mengatakan, dari 223 konflik tersebut, sebanyak 124 konflik atau 56 persen belum ditangani, sebanyak 84 konflik atau 38 persen dalam proses penanganan dan 14 konflik atau 6 persen sudah diselesaikan.

“Data ini terus diperbarui oleh 22 orang admin pengguna yang ada di pusat dan daerah,” ujarnya.

Portal yang dapat diakses masyarakat umum itu juga menyajikan informasi usulan masyarakat untuk program perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dan wilayah adat.

Pemerintah mulai mencanangkan program Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 hektare dan Refoma Agraria seluas 9 juta hektare.

“Portal ini bisa jadi alat kerja para pihak untuk dukungan advokasi penyelesaian konflik tenurial dan perluasan wilayah kelola rakyat,” kata anggota JKPP ini.

Pengurus Yayasan Kelopak Bengkulu, Adi Saputra mengatakan, portal tanahkita.id tersebut juga bisa memberikan gambaran tentang konflik tenurial di wilayah Bengkulu.

“Saat ini baru terdata satu konflik di wilayah Bengkulu dan akan diperbaharui secepatnya, sebab ada banyak konflik tenurial yang muncul ke permukaan,” kata Adi.

Sumber : http://bengkulu.antaranews.com

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someonePin on Pinterest0Share on LinkedIn0

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *