Menu_Home.gif Menu_ProfilJKPP.gif Menu_Pelatihan.gif Menu_SimpulLayanan.gif Menu_RegistrasiWIKERA.gif Menu_UpdateInformasi.gif
Menu_FAQ.gif Menu_Links.gif Menu_SiteMap.gif
JKPP_Inside.gif
Home » Publikasi

Berita

  

6 January 2014 13:08
Sekolah Penataan Ruang (Satar) II
Sejak tahun 1950 sekitar 74 juta hektar hutan telah ditebang. Hanya dalam waktu sekitar 20 tahun – terutama berlangsung setelah Reformasi 1998 – perluasan kebun kelapa sawit telah mencapai 11,5 juta hektar.
14 November 2013 23:07
Pembukaan Pendaftaran Sekolah Advokasi Penataan Ruang II (SATAR)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), bekerja sama dengan Partnership, telah menyelenggarakan Sekolah Advokasi Tata Ruang I (Satar I) pada tahun 2012 lalu dan berhasil mencetak 15 alumni yang terus bekerja dalam ranah advokasi penataan ruang.
3 September 2013 15:36
PETA Untuk Generasi Masa Depan
Semua masyarakat adat berhak melakukan pemetaan ruang hidupnya dan berdaulat di atas tanah warisan leluhur.
3 September 2013 15:35
Peta Kedaulatan MASYARAKAT ADAT
Tanyakan kepada masyarakat adat di hutan-hutan di sekujur Indonesia, bukti kepemilikan apa yang mereka miliki atas lahan yang mereka garap? Mereka pasti menggeleng, atau menjawab; \"Kami tidak punya bukti apa-apa.\"
19 August 2013 15:02
Desa Jadi Hutan Lindung, Ribuan Warga Kepung Gedung DPRD
Ribuan warga di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (19/8/2013),
19 August 2013 11:45
Kapolres Kuansing Belum Tahu Laporan Hutan HPT Dirusak
Warga telah melaporkan perusakan HPT Sumpu dirusak ke Polsek Hulu Kuantan, namun Kapolsek Kuansing AKBP Wendry Purbyantoro mengaku belum tahu.
17 August 2013 11:37
PT Lonsum Rugi Ratusan Juta
Unjuk rasa warga yang mendesak penyelesaian konflik agraria antara warga dengan perusahaan karet PT London Sumatera (Lonsum) tak ada habisnya. Kemarin, aksi unjuk rasa ribuan warga dengan menduduki kawasan perkebunan karet Lonsum di Desa Tamatto, Kecamatan Kajang, selama empat hari, membuat perusahaan ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
16 August 2013 11:44
853.430 Hektare Hutan di Jambi Dikuasai HTI
Kawasan hutan di Provinsi Jambi yang dikuasai untuk berbagai kepentingan usaha saat ini telah mencapai 853.430 hektare.
16 August 2013 11:35
Tak Fokus Urus Batas Antarnegara
PONTIANAK – Undang-undang soal kawasan perbataasan dirasakan mendesak. Pengamat Ekonomi dari Universitas Tanjungpura, Prof Dr Eddy Suratman mengatakan saat ini pemerintah, baik pusat maupun daerah terkesan belum total membangu kawasan perbatasan. Padahal kawasan perbatasan adalah beranda terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia menengarai, hal ini terjadi lantaran belum ada aturan yang mengikat pemerintah untuk fokus ke wilayah yang kerap dianggap termarjinalkan ini.
15 August 2013 12:33
Pemkab Aceh Barat keluarkan qanun cegah tumpang tindih lahan
Dengan adanya qanun ini diharapkan pembangunan Aceh Barat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
12 August 2013 13:14
Mewujudkan Reforma Agraria Jateng
“Hambatan untuk mengembangkan sektor pertanian di Jateng juga datang dari banyaknya konflik agraria”
12 August 2013 13:09
Penyediaan Kawasan Industri, Rencana Tata Ruang Harus Diselesaikan
Pengembangan kawasan industri di suatu daerah membutuhkan dasar berupa rencana tata ruang dan wilayah
24 June 2013 14:23
NGO maps out indigenous community territories
Rahmat Sulaiman, information and documentation manager with the Community Mapping Network (JKPP), sat facing his laptop at his office in Bogor. He clicked his mouse, and a map of Indonesia appeared on his screen.
17 April 2013 16:18
Pertahankan Hak Atas Tanah, Seorang Ibu Ditangkap
Peran aparat dalam menangani konflik lingkungan dan agraria semakin signifikan. Seorang perempuan warga adat Sambandete- Walandewa (Sambawa), Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Nurjaniah Gazali alias ibu Mimi yang mempertahankan hak atas tanahnya
16 April 2013 16:12
Informasi Geospasial Mencegah Konflik Batas Wilayah
Ketidak akuratan dalam penentuan batas wilayah seringkali menimbulkan konplik antar pemerintah daerah dan masyarakat. Apalagi jika dikemudian hari di sekitar batas wilayah tersebut ditemukan sumber daya alam potensial seperti barang tambang.
10 April 2013 12:24
Eksploitasi Hutan Mengancam Keberadaan Hutan dan Masyarakat Adat Jabar
Keberadaan hutan adat di Jawa Barat (Jabar) tidak mendapat jaminan hukum yang pasti dari negara untuk dikelola masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan dan hutan adat pun terancam kelestariannya karena aktivitas pertambangan dan pembangunan sarana komersil.
9 April 2013 13:55
Masih Alot, Batas Riau-Sumut Dibahas Lagi
Pemerintah pusat belum juga berhasil menyelesaikan sengketa batas antara Pemprov Sumut dengan Pemprov Riau. Ini menyangkut dua sengketa tapal batas antara Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan antara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, dengan Kabupaten Padanglawas (Palas), Sumut.
9 April 2013 12:19
BMKG: Tata Ruang yang Salah Ikut Sebabkan Banjir
Kepala BMKG Sriworo B Harijono menjelaskan banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Menurutnya, tata ruang yang salah juga menjadi faktor terjadinya banjir.
8 April 2013 13:56
RTRW Belitung Penting untuk Pembangunan Infrastruktur Lebih Terpadu
Pembentukan RTRW Kabupaten Belitung saat ini sudah dalam proses finalisasi dan masih dalam pembahasan DPRD. Hal ini dibahas dalam pertemuan Komisi V dengan Bupati Belitung dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Dalam Rangka Peninjauan Tata Ruang Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.
8 April 2013 12:16
Warga Tambut Laporkan sejumlah Perusahaan ke Ditjen Kementrans RI
Konflik agraria antara masyarakat-perusahaan terus terjadi. Warga Tambusai Utara laporkan penyerobotan lahan oleh beberapa perusahaan.
8 April 2013 12:15
16 Perusahaan di Rohul masih Terlibat Konflik Agraria
23 dari 53 perusahaan yang ada di Rohul terlibat kasus agraria. Konflik di dominasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat.
7 April 2013 13:58
PM Timor Leste Akan Selesaikan Sengketa Tanah dengan Indonesia
Perdana Menteri Timor Leste, Kayrala Xanana Gusmao berjanji akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah di wilayah Indonesia dan Timor Leste, yakni di sepanjang garis perbatasan antara kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur dengan daerah Pasabe, Distrik Oekusi Timor Leste.
29 January 2013 13:24
Kehancuran Hutan Gambut di Pelalawan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit
Kebakaran hutan masih terus melanda Provinsi Riau. Pembakaran hutan yang sudah menjadi bencana tahunan ini terjadi di puluhan konsesi hutan milik perusahaan perkebunan sawit, HTI maupun masyarakat. Meskipun sering terjadi, namun pemerintah tidak dapat berbuat banyak. Terakhir, dari puluhan temuan titik api di perusahaan, hanya dua kasus yang diusut yang sampai hari ini juga tidak jelas proses pengusutannya.
29 January 2013 13:20
Pemimpin Dunia Akan Bahas Perubahan Iklim di Davos
Perubahan iklim kembali menjadi agenda global, dengan debat yang terjadi pada pertemuan forum ekonomi dunia di Davos, yang memperikan energi baru bagi Presiden AS Barack Obama dan Sekretari Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon yang akan menjadikannya prioritas minggu ini.
29 January 2013 12:31
Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Rapat Paripurna V
MELALUI rapat paripurna ke-5, Senin (28/1) kemarin, DPRD Kaltim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif.
28 January 2013 13:22
Moratorium izin tambang belum dicabut
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memahami kesulitan yang dialami perusahaan tambang emas dan tembaga, PT Kalimantan Surya Kencana (KSK) atas berlarutnya ketidakpastian pemberian izin operasi.
28 January 2013 13:21
Pengelolaan Tambang di Kaltim Libatkan Komunitas Adat
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono minta pemda Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya pemkab Berau dan perusahaan pengelola tambang di kawasan ini untuk melibatkan masyarakat komunitas adat.
25 January 2013 13:09
Audit konsep tata ruang di Jakarta, Jokowi terganjal APBD
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengaudit konsep kerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Tujuannya, agar semua program pembangunan di daerah bersinergi.
25 January 2013 13:06
Tata ruang wilayah di hulu-hilir akan diaudit
Boleh jadi, Jakartata benar-benar tenggelam bila tidak ada upaya serius dalam mengatasi problem banjir yang makin kronis.
25 January 2013 12:32
Pemerintah akan Audit Pemetaan Tata Ruang Jabodetabek
Akibat banjir yang merendam Jabodetabekpunjur (Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur), pemerintah akan mengaudit ulang pemetaan tata ruang kota.
25 January 2013 12:24
Perencanaan Tata Ruang di Jawa Tak Peka Lingkungan
Perencanaan tata ruang di pulau Jawa dinilai minim kepekaan atas dampak lingkungan dan lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur. Minimnya kepekaan tersebut berakibat pada kerusakan ekologis pulau tersebut.
25 January 2013 12:11
Tarik Ulur Pengurangan Kawasan Hutan Aceh
Rencana Pemerintah Aceh mengurangi luas kawasan hutan melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang baru mengkhawatirkan masa depan hutan dan lingkungan daerah itu.
24 January 2013 13:05
Tata ruang Jakarta sampai Puncak akan di evaluasi
Dalam waktu dekat ini, Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah berencana melakukan evaluasi dan audit pemanfaatan ruang dan juga bangunan di sekitar wilayah Jabodetabek, Puncak dan Cianjur.
24 January 2013 12:07
Alih Fungsi Lahan di Lampung Pengaruhi Produksi Pertanian
Alih Fungsi lahan pertanian di Lampung cukup memprihatinkan.
23 January 2013 13:01
CUACA EKSTRIM DAN TATA RUANG KRITIS
BANJIR besar yang melanda Jakarta 17 Januari 2013, dampaknya sampai ke Bundaran HI Jalan Thamrin dan Sudirman. Tak ubahnya seperti sungai. Banjir di pusat bisnis Jakarta sangat mengganggu warga kota Jakarta dan pelaku bisnis.
23 January 2013 12:17
Aksi Merobohkan Masjid di Tanah Sengketa Ditentang Warga
Sengketa tanah yang melibatkan sebuah masjid di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatra Utara, Rabu (23/1), berujung bentrok.
23 January 2013 12:16
Ratusan Petani Jambi Unjuk Rasa Depan Istana Presiden
Ratusan petani dari Jambi yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (23/1). Para petani ini sebelumnya melakukan aksi jalan kaki 1.000 kilometer dari Jambi ke Jakarta.
22 January 2013 13:03
Jokowi: Tata Ruang Jakarta Banyak Dilanggar
Persoalan banjir di Jakarta memang sudah sangat kompleks dan kronis. Selama ini, pembangunan yang menyalahi rencana tata ruang juga dituding sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di ibu kota.
21 January 2013 17:48
Sinyal Positif Menuju Moratorium Kehutanan Tahap Berikutnya
Indikasi perpanjangan moratorium semakin menguat setelah Ketua Satgas REDD Kuntoro Mangkusubroto menyatakan bahwa pihak sudah mengajukan perpanjangan moratorium kepada presiden pekan lalu.
20 January 2013 11:06
Musim Penghujan di Jakarta Masuk Masa Jeda
Kepala Bidang Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Harry Tirto Djatmiko mengatakan belakangan ini Jakarta nyaris tidak turun hujan. Pasalnya saat ini musim di Jakarta tengah memasuki masa jeda.
20 January 2013 11:04
Masyarakat Perlu Paham Tata Ruang Mitigasi
Padang termasuk daerah diprediksi sebagai daerah rawan ben­cana gempa dan tsunami. Hingga saat ini, peneliti selalu mem­peringatkan pemerintah dan masyarakat terutama berada di pesisir Pantai selalu waspada.
19 January 2013 11:03
Menhut Izinkan Masyarakat Adat Kelola Hutan
Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan.
18 January 2013 11:00
Banjir Jakarta, PU Minta Aturan Tata Ruang untuk Villa Dipatuhi
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pembangunan villa di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur) harus mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah yang sudah ada.
17 January 2013 12:09
BNPD: Tata Ruang Sumber Masalah Bencana Jabar
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPD) menilai permasalah utama terjadinya bencana longsor di Jawa Barat tak lain karena semakin berkembanganya pemukiman penduduk yang dibangun di daerah rawan longsor. Pemukiman banyak berkembang di lereng-lereng perbukitan dan tebing.
17 January 2013 10:59
Alih Fungsi Lahan Menyulitkan Petani Penggarap
Alih fungsi lahan di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon semakin menyulitkan para petani penggarap di wilayah tersebut.
17 January 2013 10:58
Sektoralisasi Aturan Picu Maraknya Konflik
Sektoralisasi aturan tentang pengelolaan sumber-sumber agraria, dinilai turut mendorong munculnya berbagai konflik agraria.
16 January 2013 12:07
Hak Adat Diakui Negara dan Dunia Internasional
Masyarakat Adat Mesti Terlibat Pembangunan
16 January 2013 12:02
Walhi Tantang Cagub Sumut Bikin Tata Ruang Ramah Lingkungan
Organisasi peduli lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara menantang para calon Gubernur Sumut (Cagubsu) untuk menciptakan program tata ruang yang ramah lingkungan
15 January 2013 12:12
Sengketa Tanah Indocement ke Jalur Hukum
Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon menyambut baik upaya penyelesaian sengketa tanah pangonan seluas 166 hektare dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) Palimanan lewat jalur hukum.
15 January 2013 11:30
KPHA Tolak Usulan Pengurangan Kawasan Hutan Aceh
Kisruh pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dalam kondisi yang tidak menentu, serta penolakan beberapa kabupaten dan resistensi para birokrat terhadap tim penyusun RTRWA akan mengancam blue print pembangunan Provinsi Aceh.
15 January 2013 11:28
Tanah Dikuasai Indocement, Warga Palimanan Barat Tuntut Hak
Ratusan warga Palimanan Barat, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan 12 LSM, BPD-PB, GPPD, FK-RTRW-PB, FPPPB, PPM, FPR, PPMPB, SPBPB, PMPB, IRMPB, MAPPB dan front Aktivis 98, mengadakan aksi demontrasi di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Senin
15 January 2013 11:27
Konflik Lahan Mesuji, Tetua Adat Megou Pak Ngadu ke Komisi IV
“Kami membantu manusia. Sedih kami ini. Saya mungkin tak ketemu bapak lagi, biarkan saya bicara ya. Saya sudah usia lanjut. Jadi saya sampaikan betul-betul masalah ini, sedih masyarakat Lampung ini
14 January 2013 09:20
Bank Dunia Umumkan Pendanaan Baru untuk Atasi Perubahan Iklim
Bank Dunia mengumumkan pendanaan baru yang disumbangkan oleh Finlandia, Jerman, dan Norwegia total sebesar US$180 juta kepada Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) yang diadministrasikan Bank Dunia.
14 January 2013 09:18
Kaltim Hentikan Pemberian Izin Perkebunan Sawit
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun ini menghentikan pemberian izin untuk perkebunan kelapa sawit.
13 January 2013 09:17
Pipa Chevron Bocor, Minyak Mentah Cemari Perkebunan Sawit
Pipa minyak milik perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia bocor di Bengkalis, Riau.
7 January 2013 14:31
Para Cagub Harus Pahami Konflik Tanah
Provinsi Sumut adalah salah satu titik konflik agraria di Sumatera yang paling banyak muncul. Pascareformasi 1998 hingga saat ini,
7 January 2013 14:27
Petani desak moratorium alih fungsi lahan sawah
Asosiasi petani mendesak pemerintah segera menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang moratorium alih fungsi lahan pertanian. Ketua Bidang Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia (SPI) Ahmad Yakub memberi waktu penerapan Inpres itu hingga akhir Januari nanti.
6 January 2013 14:29
Tuntut Keadilan, Petani Jambi Longmarch 1000 Km Menuju Istana
Konflik agraria yang terjadi di Indonesia dipicu maraknya ketimpangan struktur penguasaan tanah antara warga dan pengusaha.
6 January 2013 12:05
Hak Adat Diakui Negara dan Dunia Internasional
Masyarakat Adat Mesti Terlibat Pembangunan
4 January 2013 17:23
Sengketa Tanah, Warga Tebang Puluhan Hektare Pohon Coklat
Ratusan warga Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputi, Kabupaten Maluku Tengah, menebang puluhan hektare pohon coklat milik perusahan perkebunan setempat,
3 January 2013 17:44
18.000 Hektare Hutan Pantai Kritis
Kawasan pantai Indramayu sepanjang 114 kilometer merupakan aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3 January 2013 17:43
Ratusan Warga Ogan Ilir Patok Tanah Sengketa
Ratusan warga Desa Sribandung, Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan beramai-ramai mematok 3.000 hektar lahan PT Perkebunan Negara 7 Cinta Manis. Warga menganggap lahan perkebunan negara itu adalah tanah milik mereka.
30 December 2012 17:49
Konflik Tanah, Ibu-ibu Tawuran di Tengah Sawah
Konflik tanah di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali pecah. Berbeda dengan peristiwa sebelumnya yang didominasi kaum pria.
23 October 2012 14:08
RDTR KOTA MEDAN YANG TELAH DISUSUN HARUS DILENGKAPI PZ
“Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi Ranperda yang sudah final harus memuat RDTR sekaligus PZ-nya,”
20 October 2012 14:42
Masyarakat adat Enggano tolak eksploitasi kerang kima
Masyarakat adat yang mendiami Pulau Enggano Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu menolak eksploitasi kerang kima (Tridacna gigas) atau kerang raksasa sebab dikhawatirkan akan merusak ekosistem peraiaran pulau itu.
19 October 2012 13:47
Percepatan RTRW di Pulau Kalimantan Jadi Prioritas
Status empat Provinsi di Pulau Kalimantan telah mendapatkan persetujuan subtansi dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) namun belum menjadi Peraturan Daerah (Perda) “Dalam waktu enam bulan kita kerja keras untuk mendapat Persetujuan Subtansi Menteri,
16 October 2012 14:25
Ditjen Penataan Ruang susun RTR KSN Taman Nasional Kerinci Seblat
Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum kini tengah menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Kerinci Seblat.
16 October 2012 14:20
Kota Bogor Susun RDTR
Sebagai salah satu kota yang telah menyelesaikan RTRW Kota tepat pada waktunya, sesuai dengan amanat UU nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, Kota Bogor sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur membutuhkan panduan pembangunan bagi sektor yang sifatnya lebih rinci.
12 October 2012 13:26
Penataan Izin dan Hutan Demi Kepastian dan Perbaikan Tata Kelola
Melestarikan hutan dimungkinkan hanya bila pemanfaatannya berjalan dengan tata kelola yang tepat dan dapat diandalkan. Langkah yang diambil harus dimulai dengan menata ulang perizinan dan memperjelas tata batas hutan itu sendiri.
6 October 2012 14:06
Isu Penataan Ruang Kawasan Puncak Telah Ditemukan Solusinya
"Isu penataan ruang di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang menjadi berita hangat di beberapa surat kabar nasional sebenarnya telah ada solusinya" demikian dikatakan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Dadang Rukmana dalam Focus Group Discussion (FGD) "
3 October 2012 13:33
2.145 hektar kawasan hutan Rawa Tripa hilang
Kawasan hutan primer rawa dan gambut di wilayah Rawa Tripa, Aceh, terus berkurang akibat pembukaan lahan (land clearing) dengan cara pembakaran oleh sejumlah perusahaan perkebunan.
1 October 2012 13:31
Moratorium pemanfaatan hutan akan terus diperpanjang
Sekertaris Jendral Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menyatakan moratorium atau penundaan izin pemanfaatan kawasan hutan primer dan gambut akan diperpanjang terus sampai lebih dari dua tahun.
1 October 2012 13:30
Membedah pro-kontra moratorium hutan
Luas kawasan hutan Indonesia yang merupakan ketiga terbesar setelah Brazil dan Kongo membuat persepsi sumbangan emisi gas rumah kaca juga besar. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia berusaha mengelola hutan melalui penandatanganan moratorium
1 October 2012 13:24
Lembaga REDD segera dibentuk
Lembaga yang menaungi berbagai kegiatan dalam program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+) akan segera dibentuk, kata Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo.
28 September 2012 14:18
Tahun 2025 Penduduk Perkotaan Capai 60 Persen
Fenomena urbanisasi (migrasi dari desa ke kota-red) yang meningkat setiap tahunnya dipicu oleh ketimpangan pembangunan antar desa dan kota. Tercatat tahun 2005 penduduk perkotaaan sebesar 47,9 persen dan diprediksi pada 2025 akan mencapai kisaran angka 60 persen.
23 September 2012 13:21
Realisasi dana rehabilitasi hutan APBD 2011 hanya 8,93 persen
Penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menggunakan dana APBD 2011 hanya terealisasi 8,93 persen.
22 September 2012 13:23
PT IMK akan dilaporkan ke Kedubes Australia
Dewan Adat Dayak Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, akan melaporkan pelanggaran PT Indo Moro Kencana-Straits (IMK) ke Kedutaan Besar Australia karena telah merambah Situs Cagar Budaya Bukit Puruk Kambang di Kecamatan Tanah Siang.
11 September 2012 14:05
Alasan Walhi Tolak Bandara Karawang
VIVAnews – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak rencana pemerintah yang akan membangun bandara baru di daerah Karawang, Jawa Barat.
11 September 2012 13:45
Pendataan Aset Terkena Projek PLTA Cisokan Selesai Pekan Depan
NGAMPRAH, (PRLM).- Pendataan bangunan, lahan tanaman dan tanah untuk pembebasan projek coorporate social responsibility (CSR) PLTA Upper Cisokan PLN direncanakan usai pada pekan depan. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan segera mengumumkan hasil pengukuran kepada warga terkena projek. Pernyataan itu dikatakan Asisten Daerah I Pemkab Bandung Barat, Agus Gusmana saat ditemui di kantornya, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Jln. Batujajar 46, Senin (10/9/12).
27 August 2012 13:15
Penerbitan PP No 60 Berpotensi Konflik
Pemerintah dinilai gegabah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 yang memutihkan izin-izin perkebunan hutan di kawasan hutan. Pemutihan izin kebun ”ilegal” yang hanya berbekal izin kepala daerah ini dinilai membuka potensi konflik.
11 August 2012 19:27
Ina-Geoportal lebih canggih dari Google Map
Ina-Geoportal, suatu portal informasi geospasial nusantara yang dibangun Badan Informasi Geospasial (BIG) dan bisa dibuka di http://tanahair.indonesia.go.id dirancang lebih canggih dari google map, kata Kepala BIG Dr Asep Karsidi.
28 June 2012 13:39
Sawah di Padang Tinggal 6.680 Hektare
PADANG--MICOM: Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan luas areal persawahan di daerah itu saat ini tinggal 6.680 hektare.
27 June 2012 13:56
Bekasi akan sediakan 6.700 hektare ruang terbuka hijau
Bekasi (ANTARA News) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Jawa Barat, memasang target penyediaan sekitar 6.700 hektare ruang terbuka hijau atau 30 persen dari luas wilayah sampai tahun 2032 mendatang.
24 June 2012 09:33
Kemenhut Tegur Keras 30 Perusahaan Kayu
Kementerian Kehutanan menerbitkan surat peringatan kepada 30 perusahaan dari total 290 pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) karena tidak melakukan kegiatan nyata di lapangan, termasuk penataan batas areal dan penanaman.
22 June 2012 09:38
Pencemaran Air di Kalsel Ibarat Bom Waktu
Pencemaran di sungai dan waduk yang menjadi sumber air baku untuk air bersih bagi masyarakat terus meningkat. Jika pemerintah tidak memperbaiki kualitasnya, dikhawatirkan jadi bom waktu yang mengancam kesehatan masyarakat.
14 June 2012 11:00
Masyarakat Petani Cilacap Memetakan Wilayahnya
Masyarakat Petani Cilacap Memetakan Wilayahnya Cilacap _ Dalam kerangka meingkatkan kemampuan petani, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Jawa Tengah Dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif ( JKPP ) Bogor, mengadakan pelatihan pemetaan partisipatif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (23/5/2012). Kegiatan pelatihan ini dikuti oleh 16 orang peserta perwakilan dari masing-masing organisasi tani lokal (OTL) yang tergabung dalam Serikat Tani Merdeka (SeTAM) Cabang Cilacap.
14 June 2012 10:58
Penetapan Batas Laut Indonesia-Timor Leste Tunggu Finalisasi Batas Darat
Penetapan Batas Laut Indonesia-Timor Leste Tunggu Finalisasi Batas Darat
14 June 2012 10:53
Butuh Rp10 Triliun untuk Rel Ganda Jakarta-Surabaya
JAKARTA--MICOM: Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Sugiadi Waluyo mengungkapkan anggaran double track atau jalau rel ganda kereta lintas utara Jakarta-Surabaya sebesar Rp10 triliun.
14 June 2012 10:52
2013, Lahan Jalan Tol Palembang-Betung Dibebaskan
2013, Lahan Jalan Tol Palembang-Betung Dibebaskan Butuh Rp10 Triliun untuk Rel Ganda Jakarta-Surabaya Jalur Nasional Wilayah Tengah Aceh Banyak Ambles PEMBEBASAN lahan untuk pembangunan jalan tol Palembang menuju Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, dijadwalkan dilaksanakan pada 2013.
14 June 2012 10:31
Warga Tetap Tolak Urut Sewu sebagai Kawasan Hankam dan Tambang
KEBUMEN--MICOM: Masyarakat petani di pesisir selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) kembali menolak Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kebumen.
14 June 2012 10:30
Waduh, 60 Hektare Hutan Produksi Dibakar
MUKOMUKO--MICOM: Sekitar 60 hektare kawasan hutan produksi di Air Ipuh Satu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, hangus dibakar oleh warga setempat yang ingin membuka lahan perkebunan.
14 June 2012 10:28
Sengketa Lahan Bandara El Tari Terkatung-Katung
Kupang--MI/Palce Amalo/bbKUPANG--MICOM: Penyelesaian sengketa lahan Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur antara TNI Angkatan Udara (AU) bersama warga enam suku pemilik lahan sampai Kamis (14/6) belum menunjukkan titik terang.
14 June 2012 10:27
Konflik Agraria di Riau Dipicu Proses Izin tidak Transparan
PEKANBARU--MICOM: Tidak transparannya proses pemberian izin investasi penguasaan, pemilikan, dan penggunaan kekayaan alam sebagai sumber-sumber agraria menjadi pemicu utama konflik lahan di Riau.
14 June 2012 10:25
Indonesia tagih komitmen negara maju turunkan emisi
Advokasi Dampak Perubahan ... Jakarta (ANTARA News) - Indonesia menagih komitmen negara maju untuk bersama-sama menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.
14 June 2012 10:24
Astaga, Pulau-Pulau di Sekitar Batam
Pulau Dijual--ANTARA/Ali Anwar/bbBATAM--MICOM: Pulau-pulau yang ada di sekitar Batam khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Pulau Rempang dan Galang diduga diperjualbelikan kepada pengusaha-pengusaha. Padahal status lahan di sekitar kawasan tersebut hingga saat ini masih status quo yang artinya belum ada keputusan dari pemerintah pusat.
14 June 2012 10:22
Ada 25 Proyek Kereta Api
JAKARTA--MICOM: Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencatat 25 pengembangan perkeretaapian yang masuk dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang akan dibiayai APBN, BUMN, dan campuran.
13 June 2012 10:51
46,7 persen Lahan Sawah di Bali Beralih Fungsi Jadi Perumahan
DENPASAR--MICOM: Data hasil penelitian terbaru tentang alih fungsi lahan sawah di Bali menunjukkan sebanyak 1.341 ha dalam setahun sawah produktif di Bali telah beralih fungsi. Dari angka itu, tercatat 46,7 persen beralih fungsi menjadi perumahan.
12 June 2012 10:55
Hutan bakau seluas 61.000 hektare di Jateng rusak
Semarang (ANTARA News) - Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Fikri Faqih mengatakan sekitar 61 ribu hektare kawasan hutan bakau di provinsi setempat mengalami kerusakan.
12 June 2012 10:29
Temui Kemenhut, DPRD Kalsel Pertanyakan Penetapan Kawasan Hutan
BANJARMASIN--MICOM: DPRD Kalimantan Selatan dalam hal ini Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur akan 'menggugat' Kementerian Kehutanan terkait penetapan kawasan hutan.
6 June 2012 10:59
Perhutani perkirakan hutan di Karawang akan habis
Karawang (ANTARA News) - Areal hutan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diperkirakan akan habis jika seluruh pengajuan tukar-menukar lahan hutan di Karawang tersebut dikabulkan Kementerian Kehutanan, kata Wakil Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani Purwakarta, Rakhmat, Rabu.
2 June 2012 10:56
Hutan Jambi menyusut hingga satu juta hektar
Jambi (ANTARA News) - Direktur Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Rudi Syaf menyatakan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir luas hutan di Provinsi Jambi menyusut hingga satu juta hektar.
25 May 2012 10:57
Moratorium hutan gagal tekan deforestasi
Palangka Raya (ANTARA News) - Pemberlakuan moratorium izin untuk hutan alam selama dua tahun oleh pemerintah dengan menerbitkan instruksi presiden nomor 10/2011 tentang penghentian izin baru di hutan alam primer dan gambut, ternyata implementasinya sama sekali tidak mampu menurunkan deforestasi di Kalimantan Tengah.
20 May 2012 12:37
Ratusan Warga Bakar Kantor Perusahaan Sawit
JAMBI--MICOM: Konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan sawit kembali terjadi di Jambi.
20 May 2012 12:35
Bank Dunia Terbitkan Data Lingkungan 200 Negara
JAKARTA--MICOM: Bank Dunia mengeluarkan kompilasi tahunan data lingkungan yang mencakup lebih 200 negara yang berisi informasi terkini mengenai pertanian, kehutanan dan biodiversitas, energi dan emisi serta sanitasi dan kelautan.
17 May 2012 12:40
Wah, Hampir Semua Perusahaan di Indonesia tak Ramah Lingkungan
JAYAPURA--MICOM: Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan hampir seluruh perusahaan di Indonesia, terutama bergerak di bidang pengusahaan hutan dan pertambangan, tidak ramah lingkungan.
16 May 2012 12:38
Sawit dan Tambang Mengoyak Tanah Leluhur
Antara/Puspa Perwitasari/vg KABUT masih menyelimuti kawasan Gunung Pea Pung dan Gunung Gua Leseg yang dikelilingi Sungai Telen yang melintasi dua kabupaten, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur.
13 May 2012 12:36
Menteri PU Anggap Penampungan Air Bermasalah
ANTARA/Rosa Panggabean/znKARAWANG--MICOM: Rendahnya penampungan air per kapita menjadi permasalahan tersendiri terkait dengan keberadaan air di Indonesia, kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Sabtu (12/5).
2 May 2012 17:59
Kondisi 62 Daerah Aliran Sungai Kritis
BOJONEGORO--MICOM: Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Muhammad Hasan menyatakan sebanyak 62 daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia kritis, akibat rusaknya kawasan hutan di daerah tangkapan air.
2 May 2012 11:21
UU Pengesahan Tanah Dikhawatirkan Perbanyak Konflik Lahan
PALANGKARAYA--MICOM: Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah (FPRKT) menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (PTUKU) akan memperbanyak konflik lahan yang selama ini sudah marak terjadi.
1 May 2012 11:15
300 Ribu Ha Lahan Pertanian di Jateng Beralih Fungsi
ANTARA/Oky Lukmansyah/bbPURBALINGGA--MICOM: Setidaknya 300 ribu hektare (ha) lahan pertanian produktif di Jawa Tengah (Jateng) hilang akibat alih fungsi lahan. Dari luas total lahan lestari yang sebelumnya 2 juta ha, kini hanya tinggal 1,7 juta ha.
30 April 2012 11:22
Pengunjuk Rasa Tuntut Revisi RTRW Libatkan Masyarakat
PONTIANAK, BeritAnda - Tak kurang dari 100 orang yang tergabung dalam kelompok Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Tata Ruang Yang Adil dan Berkelanjutan bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar, Senin (30/4/2012) menyambangi Kantor DPRD Kalbar menuntut dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar.
30 April 2012 11:20
LIPI Miliki Penghasil Bioetanol dari Limbah Sawit
JAKARTA--MICOM: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan meresmikan pilot plant penghasil bioetanol dari limbah sawit yang mampu menghasilkan etanol dengan kemurnian 99,5 persen sebanyak 10 liter per hari.
30 April 2012 11:13
Kebakaran Hutan Harus Ditangani Serius
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Kurnia Rauf, mengatakan, Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART) adalah satuan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan lebih dibanding personil Manggala Agni pada umumnya. "Mereka dilatih selama 30 hari atau setara dengan 200 jam," kata dia.
29 April 2012 11:19
Hindari Bentrok, SPO Agro Resources Lepaskan Lahan 1.000 Ha
MUKO-MUKO--MICOM: PT SPO Agro Resources melepaskan 1.000 dari 2.517 hektare lahan perusahaan yang bersengketa di Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu guna mengantisipasi terjadinya benturan dengan masyarakat setempat.
29 April 2012 11:17
Aktivis Sarekat Tani Nasional Dikenai Wajib Lapor
JAMBI--MICOM: Salah satu aktivis Sarekat Tani Nasional (STN), Mawardi, yang ditahan Polda Jambi,Jumat (27/4) lalu hari ini dilepaskan. Namun, Mawardi masih dikenai wajib lapor hingga batas yang belum diketahui. Mawardi mendampingi advokasi tanah bagi Petani Suku Anak Dalam Bajubang, Kabupaten Batanghari sejak 2010.
28 April 2012 11:06
Menyulap Hutan Konservasi sebagai Taman Wisata Alam
REPUBLIKA.CO.ID, BULELENG – Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut) terus menggalakkan pemanfaatan sebagian hutan konservasi di seluruh Indonesia sebagai Taman Wisata Alam (TWA) terbatas. Pemanfaatan kawasan hutan Konservasi sebagai TWA bertujuan untuk memaksimalkan potensi kawasan tanpa merusak kawasan konservasi.
27 April 2012 11:08
Menhut Kecewa, Pembantai Orangutan Dihukum Ringan
Jika Walhi tak Keras, Menhut Jadi Merasa Sendirian REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menyesalkan vonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman relatif ringan terhadap pelaku pembantaian orangutan di Kalimantan beberapa waktu lalu. Hukuman ringan dinilai Zulkifli tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku pembantaian binatang yang dilindungi.
23 April 2012 11:01
Zulkifli Hasan Nilai Media Massa Berperan Selamatkan Lingkungan
SUNGAILIAT--MICOM: Peran media massa baik itu cetak maupun elektonik terhadap lingkungan begitu besar, hal ini justru menimbulkan kesadaran masyarakat akan kecintaan terhadap lingkungan.
22 April 2012 11:11
KLH Bangun 1.000 Kampung Iklim
BANJARMASIN--MICOM: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan program kampung iklim (ProKlim) dengan membangun 1000 kampung iklim di Indonesia hingga 2020 mendatang.
22 April 2012 11:02
Pemerintah Ajak Masyarakat dan Swasta Jaga Lingkungan
SAMBOJA--MICOM: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat dan peran swasta menjaga keberlangsungan ekosistem dengan melakukan pemeliharaan dan tidak merusak lingkungan.
20 April 2012 11:04
MRV Berperan Jadi Mitigasi Perubahan Iklim
ANTARA/FB Anggoro/ipJAKARTA--MICOM: Penerapan monitoring, reporting, dan verification (MRV) di lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) menurut seorang pakar kehutanan bisa menjadi tolok ukur penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
18 April 2012 11:14
Habitat Gajah Kerdil Borneo Terdesak Kebun Sawit
MI/Amiruddin Abdullah/ipPEKANBARU--MICOM: Perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit mengakibatkan habitat dan wilayah jelajah gajah borneo (elephas maximus borneensis) di utara Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, hilang.
14 April 2012 11:09
Luasan Hutan Mangrove Indonesia Tersisa 25 Persen
BALIKPAPAN--MICOM: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, dari total enam juta hektare luas lahan mangrove Indonesia, tinggal 25 persen yang masih bertahan lestari.
20 February 2012 09:03
RTRWP MASIH TERKENDALA SUBSTANSI POKOK
Masalah pola ruang RTRWP Kalbar belum dapat diselesaikan, terutama persetujuan dari Kementerian Kehutanan. erdasarkan data dari Tim Terpadu, dari luar wilayah Kalbar sebesar 14,9 juta hektare, rekomendasi pengajuan perubahan kawasan 3,3 juta hektare. Rekomendasi Tim Terpadu perubahan peruntukan menjadi APL usulan dari 2,3 juta hektare direkomendasikan Tim Terpadu hanya 885.637 hektare atau 37,51 persen dari usulan.
6 February 2012 08:55
PP Diperlukan untuk Pemenuhan Hak Masyarakat
Agar tercapainya pemenuhan hak masyarakat, diperlukan pemetaan partisipatif masyarakat. Pemetaan partisipatif tidak hanya dilakukan oleh Kemenhut, tetapi juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat.
4 February 2012 09:08
Pelatihan SIG untuk aktivis CSO's di Papua
Sebanyak 6 orang aktivis di Papua mulai tanggal 31 Januari - 4 Februari antusias mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis. Peserta mendapatkan pengetahuan dasar mengenai keruangan, pemetaan dan penggunaan salah satu software SIG. Software yang digunakan merupakan open source yaitu QuantumGIS.
6 October 2011 11:20
Jateng dominasi konflik kasus lahan
JAKARTA: Jateng mendominasi jumlah kasus konflik lahan di sektor perkebunan dengan semakin meningkatnya intensitas konflik di sejumlah wilayah itu, sementara sektor kehutanan menempati urutan kedua.
5 October 2011 11:26
Dana Program Kota Hijau Kemen PU Diperebutkan 42 Kota
SOLO--MICOM: Pemkot Solo bersama 41 kota dan kabupaten lain di Tanah Air berebut untuk mendapatkan dana pelaksanaan program pengembangan kota hijau dari kantor Kementerian Pekerjaan Umum.
4 October 2011 11:29
Menhut Diminta agar Audit Hutan Indonesia
JAKARTA--MICOM: Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin mengatakan Menteri Kehutanan harus memulai audit atas kondisi hutan Indonesia sehingga bisa diketahui secara persis jumlah hutan rusak dan kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan DPR.
4 October 2011 11:28
DPR Desak Menhut Audit Hutan Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur Hasanuddin mengatakan, Menteri Kehutanan harus memulai audit atas kondisi hutan Indonesia sehingga bisa diketahui secara persis jumlah hutan rusak dan kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan DPR.
28 September 2011 11:54
Dituding Terlibat Mafia Limbah B3, KLH Berencana Perkarakan LIRA
REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membantah ada pihaknya yang terlibat mafia perdagangan limbah B3 seperti yang diutarakan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Keterlibatan ini menyebabkan kerugian negara sebesar 107,5 milyar.
27 September 2011 11:57
SBY: Pemerintah Prioritaskan Kelangsungan Hutan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia memprioritaskan sejumlah langkah dan kebijakan untuk menjaga kelangsungan hutan dan menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan Presiden dalam pidatonya pada pembukaan Konferensi Kehutanan Indonesia di Hotel Shangri-la, Jakarta, Selasa (27/9).
27 September 2011 11:51
Menteri Norwegia Apresiasikan Upaya Indonesia Kurangi Emisi Karbon
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Terbitnya peta indikatif moratorium hutan di Indonesia mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan dan Pembangunan Internasional Norwegia, Erik Solheim. “Selama dua tahun banyak perkembangan positif di Indonesia untuk REDD+,” ungkapnya saat diwawancarai Republika di ruang Menteri Kehutanan.
27 September 2011 11:34
Presiden Ajak Masyarakat Lindungi Hutan
JAKARTA--MICOM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (27/9) pagi menghadiri seminar internasional tentang kelangsungan dan perlindungan hutan Indonesia yang dihadiri oleh pelaku berbagai sektor baik dalam maupun luar negeri.
27 September 2011 11:23
Menhut: Moratorium Hutan tak Matikan Dunia Usaha
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah memberlakukan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut seluas 72 juta hektare (ha) selama dua tahun. Meski demikian, tak berarti pemerintah tak mempunyai alokasi lahan untuk pemanfaatan lain, seperti untuk pertanian dan perkebunan yang mendukung cadangan pangan.
27 September 2011 11:22
460 Hektare Kebun Sawit Dimusnahkan
BANDA ACEH--MICOM: Badan pengelola kawasan ekosistem Leuser (BPKEL) memusnahkan 460 hektare kebun sawit yang ditanami secara ilegal di kawasan tersebut yang berlokasi di Leuser, Kabupaten Aceh Tamiang.
26 September 2011 11:55
Menhut Cabut Permenhut 62/2011
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Senin (26/9), mencabut Permenhut 62/2011 yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK/HTI). “Sudah saya cabut hari ini,” kata Menhut kepada Republika di kantornya usai pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional, Erick Solheim, Senin (26/9) sore.
26 September 2011 11:49
Atasi Penduduk Miskin Hutan, Pemerintah Perluas Agroforestri
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kementerian Kehutanan terus memerluas wilayah cakupan agroforestri. Kepala Balitbang Kementerian Kehutanan, Tachrir Fathony, mengatakan angka penduduk miskin sekitar hutan mencapai puluhan juta orang atau masih tersisa 35 persen.
26 September 2011 11:19
Aliran Dana REDD+ Capai Rp270 Triliun
Aliran Dana REDD+ Capai Rp270 Triliun BOGOR--MICOM: Aliran dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang setiap tahun untuk membantu memfasilitasi pengurangan deforestasi melalui program REDD+ diperkirakan mencapai Rp270 triliun.
20 September 2011 11:25
Menteri LH Prihatin Kerusakan Akibat Tambang Timah
Tambang Timah---MI/Rommy P/ipJAKARTA--MICOM: Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengaku prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan dampak dari maraknya aktifitas tambang biji timah di wilayah Kepulauan Bangka-Belitung.
9 September 2011 11:33
Perubahan Iklim Picu Serangan Ulet Bulu
PADANG--MICOM: Sejak tiga hari terakhir, ribuan ulat bulu menyerang SDN 15 Ulu Gadut, Kota Padang, Sumatra Barat. Disinyalir tumbuh kembangnya ulat bulu di area fasilitas publik tersebut karena perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.
6 September 2011 11:23
Berlanjut Pembangunan Pagar Listrik di Ujung Kulon
JAKARTA--MICOM: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan pembangunan jalan dan pagar listrik di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, tetap dilanjutkan.
6 September 2011 11:22
Kemenhut Percepat Izin Pemanfaatan Panas Bumi
JAKARTA--MICOM: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI menjanjikan percepatan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan energi geothermal (panas bumi).
6 September 2011 11:20
Pembangunan Jalan Trans-Sulawesi Kelar 2013
MAKASSAR-MICOM: Sejak 2008, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembangunan infrastruktur jalan trans-Sulawesi utamanya poros Makassar menuju Parepare dengan tujuan meningkatkan kapasistas jalan berupa pelebaran jalan dari 6-7 meter dengan 2 lajur menjadi dua kali 7,5 meter dengan median tengah selebar 1,5-2 meter.
6 September 2011 11:19
Penetapan Ibu Kota Kecamatan Cipayung Cacat Hukum
DEPOK--MICOM: Penetapan lokasi pembangunan ibu kota kecamatan Cipayung seluas 3.349 m2 di Kota Depok melanggar Perda No 14 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan. DPRD Kota Depok serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun menolak penetapan itu.
5 September 2011 11:36
PT SRE Rencanakan Reklamasi Tambang
Sedangkan manfaat kegiatan reklamasi ini, lanjut Rino, adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pemrakarsa dalam menjalankan kegiatan rencana penutupan tambang yang baik.
5 September 2011 11:31
Pengelolaan BUMD Dinilai Tidak Profesional
SENGKANG, FAJAR -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Wajo membeberkan sejumlah temuan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Wajo Energi Jaya yang dinilai tidak profesional. Salah satunya, masalah keuangan yang tidak jelas peruntukannya.
5 September 2011 11:21
Hutan Rakyat di Pangkep Terbakar
RIDWAN MARZUKI/FAJAR KEBAKARAN HUTAN. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang melalap hutan rakyat di Dusun Kasuarang Desa Pattalasang, Kecamatan Labakkang, Minggu, 4 September.
2 September 2011 13:21
Menteri LH Pidanakan Perusahaan Tambang Perusak Lingkungan
BANJARMASIN--MICOM: Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan siap memidanakan perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan. Di Kalimantan Selatan ditemukan puluhan perusahaan tambang yang terindikasi merusak lingkungan.
29 August 2011 11:18
PTPN XI Dukung Kebijakan Gubernur Jatim Senin, 29 Agustus 2011
SURABAYA--MICOM: PTPN XI mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang mengharuskan semua calon investor pabrik gula untuk menggunakan bahan baku tebu, jika akan membangun pabrik di wilayah setempat.
22 August 2011 15:05
Menhut Diharapkan Gugah Perusahaan Bentuk Tim Flying Squad
PEKANBARU--MICOM: Juru Bicara World Wide Fund for Nature (WWF) Riau, Syamsidar mengatakan selain memberi nama gajah Raja, pihaknya juga mengharapkan Menhut Zulkifli Hasan menggugah perusahaan lainnya membentuk tim Flying Squad.
8 August 2011 16:14
Penimbunan Bantaran Sungai Kahayan Dilanjutkan
BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Proyek Penimbunan Jalan di Kawasan Permukiman Jalan Plamboyan dan Jalan Mendawai Palangkaraya, Kalteng 2011 ini kembali dilanjutkan. Karena pemerintah pusat menjanjikan akan mengucurkan dana lebih dari Rp 10 miliar dari dana pengembangan infrastruktur daerah.
7 August 2011 16:10
Pemerintah Pusat Telah Lukai Masyarakat Adat Dayak
JAKARTA--MICOM: Penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membangun jaringan rel kereta api menghubungkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 135 Km dengan menggandeng investor dari Rusia, saat ini mulai bergulir di Kalteng.
7 August 2011 16:01
Diduga Rusak Lingkungan, Tujuh Perusahaan Diseret ke Pengadilan Minggu,
Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta --MI/M Irfan/rjBREBES--MICOM: Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (6/8) mengatakan sedikitnya tujuh perusahan yang tersebar di beberapa daerah akan segera diajukan ke pengadilan negeri, karena melakukan pelanggaran pengolahan limbah industri sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan.
7 August 2011 15:52
Diduga Rusak Lingkungan, Tujuh Perusahaan Diseret ke Pengadilan Minggu
Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta --MI/M Irfan/rjBREBES--MICOM: Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (6/8) mengatakan sedikitnya tujuh perusahan yang tersebar di beberapa daerah akan segera diajukan ke pengadilan negeri, karena melakukan pelanggaran pengolahan limbah industri sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan.
7 August 2011 15:50
Menteri Lingkungan Hidup Panggil Beberapa Kepala Daerah
BANJARMASIN--MICOM: Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta akan memanggil sejumlah kepala daerah di Kalimantan, untuk mengklarifikasi kondisi kerusakan lingkungan akibat gencarnya eksploitasi sumber daya alam.
6 August 2011 15:51
Menteri LH Canangkan Brebes sebagai Kawasan Sabuk Hijau
BREBES--MICOM: Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mencanangkan pesisir Pantai Utara Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai kawasan sabuk hijau.
5 August 2011 16:20
BKSDA Kalteng Siaga Antisipasi Meningkatnya Jumlah Titik Api
ANTARA/Henky Mohari/ipPALANGKARAYA--MICOM: Kesiapan personel pemadam kebakaran Manggala Agni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah hingga Agustus ini masih dalam status siaga satu meski jumlah titik api kebakaran mengalami penurunan.
5 August 2011 15:59
Kalimantan Warga Nyaris Bentrok akibat Penetapan Batas Desa
SUNGAI RAYA--MICOM: Warga Desa Mekar Sari dan Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, nyaris bentrok akibat penetapan tapal batas yang belum menemukan titik temu antara kedua desa dan pemerintah kabupaten.
2 August 2011 15:43
Anggaran Perbaikan Lingkungan Kalsel Rp6,4 Miliar
BANJARMASIN--MICOM: Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) pada 2012 mendatang akan mengucurkan dana perbaikan kualitas lingkungan melalui dana dekonsentrasi bagi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalimantan Selatan Rp6,4 miliar.
1 August 2011 15:08
Warga Mengadu ke Kementrian Lingkungan Hidup
SUMBER, (PRLM).- Para pemilik tanah di Desa Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon yang lahannya rusak akibat dikeruk untuk tanah uruk jalan tol Kanci-Pejagan beberapa waktu lalu, kini mengadu ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia . Mereka meminta keadilan karena, pihak pengusaha yang semula menjanjikan melakukan reklamasi atas bekas galian, hingga sekarang tidak ada realisasinya.
27 July 2011 15:10
Aktivitas Tambang Perusak Lingkungan Terbesar
JAKARTA--MICOM: Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan bahwa kegiatan pertambangan memberikan dampak kerusakan lingkungan terbesar.
22 July 2011 13:20
Kebakaran Hutan Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Kementrian, Kehutanan diminta agar melakukan program siaga penuh terhadap antisipasi kebakaran hutan di ribuan titik rawan kebakaran hutan yang tersebar di seluruh Indonesia.
22 July 2011 13:02
Ditemukan 135.874 Ha Hutan di Sumatera Rusak
Ekspedisi Bukit Barisan 2011,yang melibatkan 787 anggota Kopassus dan Kostrad, kemarin ditutup setelah berlangsung kurang lebih lima bulan.Tim mendapati 135.874 hektare hutan yang rusak di antaranya akibat pembalakan liar,serta menemukan delapan flora dan fauna spesies baru.
22 July 2011 13:02
Ditemukan 135.874 Ha Hutan di Sumatera Rusak
Ekspedisi Bukit Barisan 2011,yang melibatkan 787 anggota Kopassus dan Kostrad, kemarin ditutup setelah berlangsung kurang lebih lima bulan.Tim mendapati 135.874 hektare hutan yang rusak di antaranya akibat pembalakan liar,serta menemukan delapan flora dan fauna spesies baru.
21 July 2011 15:09
DK PBB Sahkan Pernyataan Presiden Mengenai Perubahan Iklim
Jakarta – Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (20/7), mensahkan pernyataan presiden, dan mengatakan, “Dampak perubahan iklim, yang merugikan, mungkin, dalam jangka panjang, menambah parah ancaman tertentu yang ada bagi keamanan dan perdamaian internasional.”
21 July 2011 13:29
DK PBB Sahkan Pernyataan Presiden Mengenai Perubahan Iklim
Jakarta – Dewan Keamanan (DK) PBB, Rabu (20/7), mensahkan pernyataan presiden, dan mengatakan, “Dampak perubahan iklim, yang merugikan, mungkin, dalam jangka panjang, menambah parah ancaman tertentu yang ada bagi keamanan dan perdamaian internasional.”
20 July 2011 14:35
Sehari, 140 Hektare Lahan dan Hutan Terbakar di Sumatera
REPUBLIKA.CO.ID, DUMAI-- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau di Pekanbaru menyatakan dalam sehari paling sedikit 140 hektare lahan dan hutan di Pulau Sumatra terbakar. Ini yang menyulut tingginya suhu udara di sekitarnya.
20 July 2011 13:16
Kebakaran Hutan Meresahkan Masyarakat
BANDUNG, (PRLM).- Ancaman kebakaran hutan tahun 2011 meresahkan sehingga pemerintah dalam hal ini Kementrian Kehutanan diminta oleh anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin, agar melakukan program siaga penuh terhadap antisipasinya. Kebakaran hutan menyebar di ribuan titik rawan kebakaran hutan yang tersebar di seluruh Indonesia.
20 July 2011 12:59
Pembangunan Lingkungan Terdesak akibat Pemilu Rabu,
SOLO--MICOM: Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia agak terdesak akibat pemilihan umum kepala daerah atau Presiden yang dilakukan setiap lima tahun.
20 July 2011 12:59
Pembangunan Lingkungan Terdesak akibat Pemilu Rabu,
SOLO--MICOM: Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia agak terdesak akibat pemilihan umum kepala daerah atau Presiden yang dilakukan setiap lima tahun.
20 July 2011 09:02
HENTIKAN PEMBULDOZERAN UJUNG KULON
Melalui investigasi lapangan, KPK-Ujung Kulon mendapati bahwa Taman Nasional Ujung Kulon saat ini sedang dibelah dengan buldozer, excavator, dan alat-alat mekanis lainnya. Pembuldozeran ini telah membuka ruas hutan, sehingga terbentuk ruas jalan yang lebarnya variatif antara 10 hingga 30 meter sepanjang 5 km.
19 July 2011 13:15
Tak Ada Izin Baru Penebangan Hutan di Lahan Konsensi
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru penebangan hutan untuk lahan konsesi. Menurut dia di Makassar, Selasa (19/7), revisi kebijakan moratorium eksplorasi kawasan hutan tersebut dilakukan dengan alasan eksplorasi telah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun.
19 July 2011 13:14
Tak Ada Izin Baru Penebangan Hutan di Lahan Konsensi
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru penebangan hutan untuk lahan konsesi. Menurut dia di Makassar, Selasa (19/7), revisi kebijakan moratorium eksplorasi kawasan hutan tersebut dilakukan dengan alasan eksplorasi telah dilakukan selama kurang lebih 40 tahun.
19 July 2011 13:04
Taman Nasional Kutai Terus Menyempit Gara-Gara Perambah Hutan
REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA-- Luas area Taman Nasional Kutai (TNK) di Provinsi Kalimantan Timur terancam menyempit dari luas area yang mendapat penetapan Menteri Kehutanan seluas 198.629 hektare.
18 July 2011 13:27
Kalimantan Pabrik CPO Pelaihari Milik PTPN XIII
PELAIHARI--MICOM: Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin meresmikan beroperasinya pabrik minyak sawit (CPO) milik perusahaan PTPN XIII yang berlokasi di Pelaihari, Tanah Laut.
17 July 2011 13:11
Perangi Kebakaran Hutan, Menhut Terjunkan 5.000 Mubaligh
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, akan menerjunkan sedikitnya 5.000 mubaligh se-Indonesia untuk memerangi kebakaran hutan. Mubaligh ini akan disebar di berbagai wilayah di Indonesia terutama yang masih memiliki wilayah hutan luas. Mereka diminta melakukan sosialisasi tentang pemeliharaan hutan dari kebakaran, penanaman pohon dan perawatan hutan.
15 July 2011 15:06
Bantuan Asing dalam Penangganan Kebakaran Hutan Ditinjau Ulang
PONTIANAK--MICOM: Pemerintah segera meninjau ulang berbagai kerja sama penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan asing
15 July 2011 14:33
68 Persen Hutan di Asia masih Dikuasai Negara
SENGGIGI--MICOM: Kebijakan pemerintahan negara-negara di Asia cenderung sentralistik dalam hal kehutanan. Tak heran jika 68 persen wilayah hutannya dikuasai negara.
15 July 2011 13:22
Karbon, Ancaman Lain Kehidupan Laut
KOMPAS/LASTI KURNIA KOMPAS.com — Kehidupan laut juga terancam oleh emisi karbon. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti asal Inggris dan Australia yang menemukan banyaknya material organik terkubur dalam lapisan sedimen tak beroksigen yang berasal dari 85 juta tahun yang lalu.
13 July 2011 13:08
Pos Pengaduan Lingkungan Didirikan
Agam, Padek—Pemkab Agam mendirikan Pos Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup. Pos ini, wadah menampung berbagai pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dan akan diselesaikan sesuai prosedur dan aturan yang telah ada.
13 July 2011 13:08
Pos Pengaduan Lingkungan Didirikan
Agam, Padek—Pemkab Agam mendirikan Pos Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup. Pos ini, wadah menampung berbagai pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dan akan diselesaikan sesuai prosedur dan aturan yang telah ada.
12 July 2011 15:50
28 Ribu Ha Hutan Lindung Beralih Fungsi
MI/Amiruddin A/ipPASAMAN--MICOM: Sedikitnya 28 ribu hektare hutan lindung di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, akan dialihfungsikan atau diturunkan statusnya menjadi hutan produksi dan areal penggunaan lain pada 2011.
12 July 2011 13:24
28 Ribu Ha Hutan Lindung Beralih Fungsi Selasa, 12 Juli 2011 08:11 WIB
MI/Amiruddin A/ipPASAMAN--MICOM: Sedikitnya 28 ribu hektare hutan lindung di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, akan dialihfungsikan atau diturunkan statusnya menjadi hutan produksi dan areal penggunaan lain pada 2011.
11 July 2011 15:52
Alokasi Hutan Bagi Masyarakat Lokal Masih Minim
LOMBOK--MICOM: Alokasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal atau adat masih minim. Pemerintah daerah (pemda) lebih memberikan izin kepada pihak investor swasta ketimbang masyarakat lokal.
11 July 2011 13:18
Alokasi Hutan Bagi Masyarakat Lokal Masih Minim
LOMBOK--MICOM: Alokasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal atau adat masih minim. Pemerintah daerah (pemda) lebih memberikan izin kepada pihak investor swasta ketimbang masyarakat lokal.
11 July 2011 13:10
Perubahan Iklim Mengubah Ekosistem
KOMPAS.com - Perubahan iklim membuat perubahan besar dalam ekosistem, seperti perubahan siklus hidup tumbuhan dan hewan dan peningkatan level permukaan laut. Demikian hasil penelitian yang disampaikan oleh Patrick Gonzales, US National Park Service dalam presentasi "Discovering Ways to Vulnerable Ecosystems Adapt to Impacts of Climate Change" pada 2011 Indonesian-American Kavli Frontiers of Science Symposium, Sabtu (9/7/2011) di Bogor.
11 July 2011 13:09
Perubahan Iklim Mengubah Ekosistem
KOMPAS.com - Perubahan iklim membuat perubahan besar dalam ekosistem, seperti perubahan siklus hidup tumbuhan dan hewan dan peningkatan level permukaan laut. Demikian hasil penelitian yang disampaikan oleh Patrick Gonzales, US National Park Service dalam presentasi "Discovering Ways to Vulnerable Ecosystems Adapt to Impacts of Climate Change" pada 2011 Indonesian-American Kavli Frontiers of Science Symposium, Sabtu (9/7/2011) di Bogor.
8 July 2011 13:28
Indonesia Dituding Manjakan Investor Perusak Lingkungan
Limbah Industri---DOKMI/ipJAKARTA--MICOM: Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dinilai terlalu mudah memberikan izin bagi kelancaran investasi korporasi perusak lingkungan.
6 July 2011 13:07
Polusi Malah Menunda Pemanasan Global
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Cerobong asap menghiasi senja di kawasan pesisir, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (11/10/2010). Selain emisi gas buang kendaraan bermotor, sektor industri juga memiliki andil dalam pencemaran udara dan pemanasan global.
30 June 2011 16:41
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Diikuti 80 Pelaku Usaha
BANJARMASINPOST.co.id, SUNGAI RAYA - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya melakukan sosialisasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan pada 80 pelaku usaha daerah itu.
29 June 2011 16:47
Kami Tetap Bertahan…
LEUSER MASIH TEGANG: Suasana di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) Sumut-Aceh masih tegang pasca relokasi warga yang gagal dan berujung bentrok, Senin (27/6). //AFP PHOTO / SUTANTA ADITYA
28 June 2011 16:45
Kapuas Berupaya Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
BANJARMASINPOST.co.id, KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di daerah itu karena berdampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.
12 May 2011 12:54
Kejari Rantau MoU dengan PTPN Kalselteng
Kepala Kejaksaan Negeri Rantau, Afanie SH berjabat tangan dengan General Manager PTPN 13 Distrik Kalselteng, Sunardi R Taruna, Kamis (12/5/2011).
3 March 2011 10:02
Tata Ruang Indonesia dalam Kondisi Darurat
IAP melihat kondisi tata ruang Indonesia dalam keadaan darurat. Kami khawatir kondisi perkembangan dan perencanaan saat ini akan merusak tata ruang di Indonesia
27 February 2011 08:55
Penambangan Timah Ancam Populasi Terumbu Karang
Penambangan bijih timah memprodusir lumpur sehingga air laut menjadi keruh dan menyulitkan terumbu karang bernapas, karena tidak bisa ditembus sinar matahari yang pada gilirannya biota laut itu tidak tumbuh dan bisa punah
27 February 2011 08:54
RTRWP Kalteng Jadi Momok Pengusaha
Para pengusaha di Provinsi Kalimantan Tengah hingga dua tahun ini masih mengeluhkan belum tuntasnya penyelesaian rencana tata ruang provinsi setempat.
24 February 2011 08:56
Pansus HTI Jalan di Tempat
Meski sudah disepakati dalam rapat badan musyawarah DPRD Riau dua pekan lalu, namun hingga kini DPRD tak kunjung menggelar rapat paripurna penetapan panitia khusus terkait pengelolaan hutan tanaman industri (HTI). Akibatnya, pansus belum dapat bekerja dan sejauh ini jalan ditempat. Pimpinan DPRD juga belum menyampaikan permintaan rekomendasi calon anggota pansus dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Riau.
18 February 2011 09:10
Daerah Aman Tsunami di Mentawai Bertinggi 25 Meter di Atas Laut
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat mendukung konsep relokasi permukiman penduduk dari kawasan pesisir yang terdampak bencana tsunami 2010 ke daerah lebih aman pada ketinggian minimal 25 meter di atas pemukiman laut (mdpl). Dukungan itu diungkapkan dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan
18 February 2011 08:57
Lahan Pertanian di Jawa Tinggal 3,5 Juta Hektare
Lahan pertanian di pulau Jawa hanya tersisa sekitar 3,5 juta hektare. Dalam tiga tahun terakhir, 60 ribu hektare lahan pertanian telah beralih fungsi.
17 February 2011 09:05
Serikat Petani Akan Buat Petisi Kedaulatan Pangan
Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) akan membuat Petisi Kedaulatan Pangan sebagai upaya alternatif untuk menekan pemerintah mengubah kebijakan pembangunan pertanian dan pangan yang sudah salah arah. Hal ini dilakukan guna menghindari ancaman krisis pangan nasional dan kehancuran kembali sektor pertanian di Indonesia seperti yang pernah terjadi pada 1998.
16 February 2011 17:00
Perubahan Iklim Dorong Naiknya Angka Migrasi
Bank Pembangunan Asia mengimbau pemerintah di kawasan Asia dan Pasifik untuk memperhatikan lonjakan migrasi akibat perubahan iklim yang kemungkinan terjadi pada tahun-tahun mendatang.
16 February 2011 17:00
Ada Perbedaan Moratorium Menhut dengan REDD Plus
Greenpeace temukan perbedaan dalam draf moratorium Kementerian Kehutanan dengan satuan tugas REDD plus (Satgas REDD+). Obyek moratorium versi Menhut merupakan hutan lindung yang memang sudah dilindungi.
15 February 2011 17:01
400 Hektare Lahan di Pesisir Selatan Sumbar Terbakar
Sebanyak 400 hektare perkebunan kelapa sawit dan lahan gambut di Nagari Silaut, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) terbakar.
13 February 2011 17:04
Riau Siaga Satu Lebakaran Lahan
Dinas Kehutanan Riau menetapkan status siaga satu kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah provinsi itu. Sebab kebakaran hutan di Riau sudah meluas, bahkan sampai ke Pekanbaru.
11 February 2011 17:09
2.500 Ha akan digunakan untuk Pembangunan PLTG Lamaru
Perusahaan Kelistrikan Kota Balikpapan menargetkan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Lamaru selesai dikerjakan pada Mei ini.
20 January 2011 03:20
Hutan Lindung Terancam oleh Pembalakan di Bengkulu
Pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sampai kini masih terus terjadi. Situasi membuat kawasan hutan lindung terancam rusak
20 January 2011 03:18
70 warga menolak melepas lahan mereka
Warga menolak melepas lahan tersebut karena tak ada kesepakatan harga antara warga dengan Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
19 January 2011 03:25
DPRD Jambi Usut Penembakan Tujuh Petani Sawit oleh Brimob
DPRD Provinsi Jambi berkunjung ke Kabupaten Sarolangun, menuyusuri kasus penembakan tujuh warga di Desa Karang Mendapo (Karmen), Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun oleh oknum Kepolisian.
19 January 2011 03:23
Abrasi Pantai Tapalang Ancam Putuskan Trans Sulawesi
Abrasi pesisir pantai Desa Tampalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mulai menyentuh jalan di jalur trans sulawesi wilayah itu sehingga jalur trans sulawesi itu terancam putus.
18 January 2011 03:34
PLTN Dibangun di Pulau Bangka
Badan Tenaga Nuklir Nasional memprioritaskan kegiatannya pada 2011 di Pulau Bangka sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN
18 January 2011 03:32
PLTN Dibangun di Pulau Bangka
Badan Tenaga Nuklir Nasional memprioritaskan kegiatannya pada 2011 di Pulau Bangka sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
18 January 2011 03:32
Kerusakan Hutan Kalteng 7,2 Juta Hektare
Dosen Universitas Palangka Raya, Sidik R Usop, mengatakan, saat ini Kalteng menghadapi masalah besar, berupa kerusakan hutan dan lahan yang sangat memprihatinkan telah mencapai 7,2 juta hektare. "Hutan rusak dan lahan kritis di Kalteng sudah mencapai lebih dari 7,2 juta hektare. Laju kerusakan hutan dan lahan di wilayah Kalteng kurang lebih 150 ribu hektare pertahun," kata Sidik R Usop, di Palangka Raya, Selasa.
18 January 2011 03:30
25 dari 73 dusun terkena luncuran awan panas Merapi
Peta kawasan rawan bencana di Sleman baru akan diketahui Rabu (19/1/2011) besok. Peta itu akan menunjukkan dusun dan kawasan lereng Merapi mana saja yang masih aman, tidak aman, maupun yang layak huni.
18 January 2011 03:26
Walhi Minta Pemerintah Lindungi Bukit Menumbing
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melindungi kawasan hutan Bukit Manumbing dari aktivitas penambangan biji timah secara ilegal.
18 January 2011 03:26
LBH Bandar Lampung Dukung Petambak Eks Dipasen
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mendukung perjuangan ribuan petambak plasma eks Dipasena untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka menilai aksi petambak yang memutuskan kerja sama kemitraan sudah tepat.
17 January 2011 13:30
Warga Pesisir Utara Sikka Segera Direlokasi
[KUPANG] Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan merelokasi warga pesisir utara yang sering dilanda bencana gelombang pasang, terutama saat musim barat. Sebab sudah pulhan rumah warga rusak dan hilang tersapu gelombang pasang.
17 January 2011 13:29
RTRW Rawan Ditunggangi Kepentingan Bisnis
ANTARA - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai bahwa Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) rawan ditunggangi kepentingan bisnis dan politik serta banyak celah sumber korupsi.
10 December 2010 10:49
Daerah Rawan Bencana Perlu Penataan Ruang
Pemerintah perlu melakukan penataan ruang di daerah-daerah rawan bencana seperti di sekitar gunung berapi dan daerah kipas alluvial yang rawan bencana banjir bandang.
9 December 2010 08:46
Tim Terpadu tinjau kawasan hutan yang akan dijadikan APL di Jambi
Dalam rangka penetapan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Jambi, Kementerian Kehutanan RI telah membentuk Tim Terpadu guna melakukan peninjauan lapangan. Hal ini terkait dengan belum selesainya perkara substanstif pola ruang menyangkut luas dan letak kawasan hutan Provinsi Jambi, serta usulan dari delapan Kabupaten terkait dengan upaya pelepasan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain kepada Menteri Kehutanan RI.
4 December 2010 08:50
Raperda RTRW Solo Dikonsultasikan ke Pusat
Pemkot Solo sedang melakukan konsultasi terkait raperda RTRW dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Pemda ingin draf Raperda akan lebih detil mengatur dan mempertegas status kawasan.
3 December 2010 08:54
Tiga Perusahaan Perkebunan di Sumsel Bermasalah dengan Tata Ruang
Tiga perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas (Mura) Sumatera Selatan mengalami sejumlah masalah, antara lain soal kepemilikan lahan dan peraturan tata ruang wilayah
3 December 2010 08:42
Pemda Diminta Kaji Ulang Tata Ruang Wilayah Rawan Bencana Merapi
Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, merekomendasikan pemda untuk penataan ruang ulang. Penataan baru itu harus mengacu pada Peta Kawasan Bencana Gunung Merapi.
2 December 2010 09:04
Warga Desa Adat Pecatu menggugat RTRWP Bali ke MA
Warga Desa Adat Pecatu yang melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali
18 November 2010 16:35
Menhut Kembali Usulkan Merger Perhutani dan Inhutani
Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, menegaskan keinginannya untuk menyatukan (merger) badan usaha milik negara (BUMN) di lingkungan Kehutanan dan membentuk perusahaan induk (holding company) untuk mengoptimalkan rehabilitasi kawasan hutan.
17 November 2010 16:38
60 Kota Akan Tanda Tangani Perjanjian Iklim
Sekitar 60 kota dari seluruh dunia akhir pekan ini akan menandatangani satu perjanjian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, kata pihak berwenang Mexico City, Rabu.
15 November 2010 16:37
Kebijakan Pemerintah Belum Berpihak Pada Masyarakat Adat
Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan hingga saat ini di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai masih belum dirasakan.
14 November 2010 16:32
Hutan Sesaot Lebih Baik Dikelola Jadi HKM
Pola pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) lebih pas diterapkan di kawasan hutan lindung Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bila dibandingkan dengan pengelolaan taman hutan raya.
11 November 2010 16:30
Tumpang Tindih Lahan Pertambangan Batu Bara Dengan Kawasan Hutan
Dinas Pertambangan provinsi Jambi berharap Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjembatani pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Menteri Kehutanan.
9 November 2010 11:34
Pemkab Mamuju Kembangkan Hutan Wisata
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan mengembangkan hutan wisata di sekitar lokasi taman permandian So`do Lingkungan Danga Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
3 November 2010 12:08
Pakar: Pemerintah Perlu Petakan Perubahan Kondisi Alam
Pemerintah saat ini perlu segera memetakan perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor perubahan fisik maupun sosial untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat bencana alam yang terjadi, kata pakar geodesi Universitas Diponegoro Semarang, Bambang Sudharsono.
3 November 2010 11:50
Bappenas Selesaikan Perpres Rencana Aksi Perubahan Iklim
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan penyusunan peraturan presiden terkait dengan upaya peningkatan ketahanan energi dan penanganan perubahan iklim.
1 November 2010 11:38
Pemerintah Akan Petakan Wilayah Rawan Bencana
Pemerintah akan memetakan wilayah-wilayah rawan bencana di 33 provinsi di seluruh Indonesia untuk mendapatkan prioritas penanganan awal antisipasi bencana.
22 October 2010 11:43
Bappeda Bantah Tidak Serap Aspirasi Masyarakat Desa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat membantah tidak menyerap aspirasi masyarakat dalam menyusun sejumlah program di daerah itu.
21 October 2010 15:26
Presiden: Laksanakan Ketentuan Hukum Tanah Secara Konsisten
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (podium) menyampaikan sambutan dan amanatnya pada peringatan puncak Hari Agraria Nasional ke-50 tahun 2010 di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis
21 October 2010 15:24
Presiden: Pembangunan Tidak Boleh Lalaikan Tata Ruang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak boleh lagi ada pembangunan yang lalai terhadap lingkungan maupun pengaturan tata ruang.
20 October 2010 15:47
Teguh: Semua Lembaga Harus Transparan
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR Teguh Juwarno (kanan), Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (tengah), dan Direktur Center for Indonesia Regional and Organ Studies (CIRUS) Andrinof Chaniago (kiri).
19 October 2010 15:56
PT Alliance International Bitung Mengelak Lakukan Pencemaran
PT Alliance International Bitung, perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan, yang berproduksi di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, mengelak melakukan pencemaran limbah bekas olahan pabrik dari fish meal plant.
19 October 2010 15:51
Tidak Ada Penjajahan Ekologis di Indonesia
Staf Khusus Presiden RI untuk Perubahan Iklim Agus Purnomo menegaskan tidak ada kolonialisme ekologi atau eco colonialism di Indonesia terkait nota kesepahaman (MoU) Indonesia-Norwegia tentang perubahan iklim.
19 October 2010 09:48
Daerah didesak percepat pembuatan Perda Tata Ruang
Kalangan Ahli Perencanaan Indonesia mendesak pemerintah daerah mempercepat penyelesaian rancangan peraturan daerah rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) menyusul kondisi lingkungan di tingkat perkotaan yang semakin memprihatinkan
19 October 2010 09:45
Tiga Kabupaten di Jawa Tengah Belum Selesaikan Raperda Tata Ruang
35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak tiga kabupaten di antaranya hingga kini belum menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk daerahnya. Tiga kabupaten yang dinilai lamban menyusun Perda Tata Ruang itu adalah Kebumen, Banjarnegara, dan Kendal.
19 October 2010 09:18
RTRW Kota Pontianak Perlu di Perbaiki
“Masih perlu adanya penataan yang lebih baik lagi, agar pembangunan bisa terlihat rapi dan bersih terutama pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan bangunan,” ujarnya, belum lama ini. Menurutnya, peningkatan pebaikan terhadap pengelolaan kota pontianak sejauh ini sudah baik tetapi masih perlu terus dilakukan kerja keras untuk membuatnya lebih baik lagi.
17 October 2010 15:44
Awas "Eco Colonialism"
Seorang pakar gambut berpendapat, maraknya kampanye penyelamatan lingkungan yang dibalut misi perdagangan karbon sarat kepentingan asing yang dikenal dengan "eco colonialism".
14 October 2010 13:10
Riau usulkan Alih Fungsi 400 Ribu Hektar Hutan
Pembahasan RTRW Provinsi Riau masih digodok di pusat. Diusulkan ada alih fungsi 400 ribu hektar untuk peruntukkan lain.
14 October 2010 11:30
TAMAN NASIONAL : Pemerintah Tak Beri Solusi, Petani Resah
Jambi, Kompas - Pemerintah daerah dinilai tidak memberi solusi terkait rencana penggusuran lahan dan rumah 5.000-an keluarga petani kopi di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat
13 October 2010 16:02
Polda Babel Tangani 24 Kasus Tambang Ilegal
Ilustrasi Penambangan Ilegal. Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung (Babel), sejak Januari hingga Agustus 2010 menangani sebanyak 24 kasus pertambangan ilegal atau tanpa izin.
13 October 2010 16:01
Lapan: Hutan di Polman dan Majene Rusak
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Stasiun Parep-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan, hutan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sudah banyak yang rusak.
12 October 2010 16:04
Aceh Libatkan Masyarakat Lokal Untuk Proyek REDD
Pemerintahan Aceh menyiapkan kelompok kerja masyarakat untuk dilibatkan dan merasakan langsung manfaat dari Program Pengurangan Emisi (reducing emission from deforestation and degradation/REDD).
11 October 2010 15:55
Tata Ruang Wasior Kurang Memadai
Menteri Kehutanan Zulfikli Hasan mengatakan banjir bandang yang terjadi di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, disebabkan oleh tata ruang wilayah tersebut yang kurang memadai.
11 October 2010 09:07
Menhut Sebut Banjir Wasior Akibat Hujan dan Salah Tata Ruang
Menhut Zulkifli Hasan menyatakan, bencana banjir Wasior terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta kesalahan tata ruang. Pasalnya, hutan di daerah Wasior merupakan hutan produksi di mana bukan tempat yang layak untuk ditempati apalagi dengan populasi yang semakin bertambah.
10 October 2010 16:08
Hutan Mangrove Lampung Rusak Parah
Sejumlah hutan mangrove (bakau) di Provinsi Lampung rusak parah atau mencapai 80 persen dari jumlah yang ada sekitar 86 ribu hektare.
8 October 2010 09:22
Perda RTRW Bali Digugat Investor
Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali kini memasuki proses hukum di Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, keberadaan Perda RTRW itu dinilai merugikan oleh sejumlah investor yang memiliki tanah di sekitar kawasan suci karena mereka tidak diperbolehkan untuk membangun hotel, vila maupun tempat hiburan. Atas larangan itu, para investor yang keberatan melayangkan gugatan dan mendesak MA untuk membatalkan perda tersebut.
8 October 2010 08:28
SUNGAI. PU dan Kehutanan Segera Cari Titik Temu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan harus segera mencari titik temu untuk menetapkan daerah aliran sungai atau DAS.
7 October 2010 16:13
KLH: Hutan di Wasior Papua Masih Baik
Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan kondisi hutan di atas kota Wasior, ibukota Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat masih dalam kondisi yang baik.
7 October 2010 16:12
Komitmen Negara Maju Soal Adaptasi Perubahan Iklim Dipertanyakan
Delegasi RI (Delri) dalam perundingan internasional perubahan iklim di Tianjin, China, mempertanyakan komitmen negara-negara maju dalam membantu adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.
7 October 2010 10:46
Susun RTRW Dulu Sebelum Moratorium Hutan
Pemerintah harus menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebelum melaksanakan moratorium hutan seperti yang telah dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Norwegia beberapa waktu lalu.
7 October 2010 10:44
Bupati Maros Hatta Rahman sedanBupati Maros Hatta Rahman sedang Bupati Maros gagas pengembangan kawa
Makassar, Tribun - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Bupati Maros Hatta Rahman sedang menggagas pengembangan kawasan industri sebagai pengembangan Kawasan Industri Makassar (Kimas) di kawasan Daya, Biringkanaya.
6 October 2010 16:15
Eropa dan Asia Serukan Persetujuan Iklim "Mengikat"
Para pemimpin Eropa dan Asia pada Selasa berjanji akan mengusahakan persetujuan yang mengikat secara hukum mengenai pemanasan global yang mencakup pengurangan emisi.
5 October 2010 11:26
Mahasiswa Mentawai Unjuk Rasa Tuntut Pencabutan HPH
Mahasiswa Mentawai Unjuk Rasa Tuntut Pencabutan HPH
4 October 2010 11:24
Dosen UNG Inisiator Posko Perlawanan Penambangan Taman Nasional
Dosen UNG Inisiator Posko Perlawanan Penambangan Taman Nasional
4 October 2010 11:10
ASEAN Dukung Kompensasi Perlindungan Lahan Gambut
ASEAN Dukung Kompensasi Perlindungan Lahan Gambut
4 October 2010 11:08
20 Juta Hektare Gambut Bisa untuk Perdagangan Karbon
20 Juta Hektare Gambut Bisa untuk Perdagangan Karbon
4 October 2010 10:41
Kota yang baik mengacu pada RTRW
Dengan peringatan puncak dilaksanakan di Shanghai World Expo 2010, China, Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day (WHD), yang rutin diselenggarakan pada hari Senin pertama bulan Oktober tiap tahun,
1 October 2010 11:11
BPPT: 2030 Situasi Energi Indonesia Memprihatinkan
BPPT: 2030 Situasi Energi Indonesia Memprihatinkan
30 September 2010 13:31
Sektor Kelautan Menjadi Fokus Penataan Ruang Wilayah Indonesia Timur
Informasi kelautan di wilayah Indonesia Timur sangat diperlukan dalam penataan ruangnya. Informasi kelautan ini perlu dikaji lebih dalam untuk mencari pola pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sebagai pendalaman substansi finalisasi Raperpres Kepululauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
30 September 2010 09:32
Tata Ruang DKI Jakarta akan mengatur pembatasan jumlah penduduk
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk membatasi jumlah penduduk. Payung hukum yang disiapkan yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 yang saat ini tengah digodok.
30 September 2010 09:30
Tata Ruang Kota Harus Selaras dengan Multikulturalisme
Tata ruang kota harus dirancang dengan mengadopsi nilai multikulturalisme untuk memperkaya pemahaman kultural antarwarganya, kata pengamat tata kota dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Lucia Asdra Rudwiarti.
29 September 2010 12:33
Negara Bisa Ambil Alih Tanah Telantar
Negara Bisa Ambil Alih Tanah Telantar
29 September 2010 12:29
Syahganda: Distribusi Tanah Kunci Cegah Revolusi Sosial di Indonesia:
Syahganda: Distribusi Tanah Kunci Cegah Revolusi Sosial di Indonesia:
28 September 2010 12:31
Syahganda: Negara Lemah Sediakan Lahan untuk Rakyat Miskin
Syahganda: Negara Lemah Sediakan Lahan untuk Rakyat Miskin
28 September 2010 12:25
Bakrie Targetkan Tol Ciawi- Sukabumi Beroperasi 2014
Bakrie Targetkan Tol Ciawi- Sukabumi Beroperasi 2014
28 September 2010 12:23
Kerusakan Pesisir, Laut Akibat Lumpur Lapindo 5 Bulan Rp2 Triliun
Kerusakan Pesisir, Laut Akibat Lumpur Lapindo 5 Bulan Rp2 Triliun
28 September 2010 12:21
Ratusan Sungai di Banjarmasin Hilang
Ratusan Sungai di Banjarmasin Hilang
28 September 2010 08:51
RTRWP Kaltim : Menhut Izinkan Konversi 341 KBK Menjadi KBNK
RTRW sudah bisa digunakan, sebagai patokan dalam melakukan pembangunan di Kaltim. Hal itu setelah Menteri Kehutanan (Menhut) RI menyetujui, lahan seluas 341 ribu hektar (ha) dikonversi dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim.
27 September 2010 12:02
Rektor Unipa: Perkebunan Sawit Papua Merusak Hutan
Rektor Unipa: Perkebunan Sawit Papua Merusak Hutan
27 September 2010 09:20
RTRW Kab Makasar : Fasilitas Umum akan di Jadikan Kawasan Bisnis
Draft Ranperda Revisi RTRW yang diserahkan Pemkot Makassar ke DPRD. Khususnya rencana menjadikan lapangan Karebosi sebagai pusat kawasan bisnis strategis.
26 September 2010 12:01
Heifer-Elanco Bantu Ketahanan Pangan
Heifer-Elanco Bantu Ketahanan Pangan
26 September 2010 11:54
Warga Lamtim Marah Mangrove Dirusak
Warga Lamtim Marah Mangrove Dirusak
26 September 2010 11:52
Pringsewu Siapkan Pengelolaan Hutan Masyarakat
Pringsewu Siapkan Pengelolaan Hutan Masyarakat
26 September 2010 09:12
Tujuh Provinsi belum Laporkan Perubahan Tata Ruang
Masih ada tujuh provinsi yang belum melaporkan perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi ke pemerintah pusat
24 September 2010 12:05
KPP DPR-RI Bahas Masalah Lingkungan di PT. Freeport
KPP DPR-RI Bahas Masalah Lingkungan di PT. Freeport
23 September 2010 17:35
Menhut menyetujui 1,4 juta hektare kawasan hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit
Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hassan dan Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang mengeluarkan 1,4 juta hektare lahan dari tata ruang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
23 September 2010 12:08
Kawasan Hutan Lindung Saree Terancam Punah
Kawasan Hutan Lindung Saree Terancam Punah
23 September 2010 09:04
Menhut Tegaskan Tolak Pelepasan Kawasan Hutan di Riau
RTRWP Riau belum jelas kapan tuntasnya dan masih dibahas tim terpadu. Sementara itu, ganjalan serius muncul saat Menhut bersikeras tolak pelepasan kawasan.
22 September 2010 17:40
Tata Ruang Kota Banjarmasin Semrawut
Tata ruang Kota Banjarmasin, ibukota Kalimantan Selatan, semrawut akibat program pembangunan yang tidak terpola dan cenderung mengabaikan lingkungan.
22 September 2010 16:06
DPRD DKI Segera Bahas Raperda RTRW
DPRD DKI Jakarta telah menerima kembali draf Rancangan Peraturan Daerah RTRW yang diserahkan oleh pemerintah provinsi beberapa saat lalu.
22 September 2010 16:05
Mifee minta konversi 350 ribu hektar hutan Papua
JAKARTA :Kementerian Kehutanan masih menunggu pengesahan rencana tata ruang wilayah dan provinsi (RTRWP) yang mengalokasikan areal tambahan lahan tebu seluas 350.000 hektare.
15 September 2010 16:21
RTRW di Kota Bandar Lampung kurang memerhatikan lingkungan.
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengkritik tata ruang wilayah di Kota Bandar Lampung yang selama ini dinilai kurang memerhatikan prinsip kelestarian lingkungan.
15 September 2010 11:48
Perkebunan Sawit
Perkebunan Bermasalah Tak Bisa Disidik
26 August 2010 11:53
Takashi: Proyek Jatropha Atasi Pemanasan Global
Takashi: Proyek Jatropha Atasi Pemanasan Global
23 August 2010 11:55
LoI REDD Harus Pastikan Kedaulatan Pengelolaan Hutan
LoI REDD Harus Pastikan Kedaulatan Pengelolaan Hutan
20 August 2010 17:00
Emisi Karbon: Norwegia Siap Bayar 30 Juta Dollar AS
Emisi Karbon: Norwegia Siap Bayar 30 Juta Dollar AS
12 August 2010 13:05
2.900 Ha Lahan Pertanian Dialihfungsikan
2.900 Ha Lahan Pertanian Dialihfungsikan
10 August 2010 15:19
Moratorium Hutan Efektif 2011
Moratorium Hutan Efektif 2011
9 August 2010 14:28
Perhutani Intensifkan Pola Kemitraan
Perhutani Intensifkan Pola Kemitraan
6 August 2010 16:12
Deforestasi terencana diterapkan
Deforestasi terencana diterapkan
4 August 2010 14:23
Seribu Petani Protes Alih Fungsi Lahan
Seribu Petani Protes Alih Fungsi Lahan
26 July 2010 12:27
Soros Pelajari Hutan Indonesia
Soros Pelajari Hutan Indonesia
22 July 2010 12:39
Percontohan Redd Plus Berpeluang di Kalteng
Percontohan Redd Plus Berpeluang di Kalteng
19 July 2010 11:43
Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Penataan Ruang dan NSPK
Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Penataan Ruang dan NSPK
16 July 2010 11:40
Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Rencana Tata Ruang Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
15 July 2010 11:59
Bengkulu Bertekad Percepat Penyelesaian RTRW
Bengkulu Bertekad Percepat Penyelesaian RTRW
13 July 2010 11:53
Pedoman Standar Teknis Fungsi Ruang Kawasan Budidaya
Pedoman Standar Teknis Fungsi Ruang Kawasan Budidaya
13 July 2010 11:46
Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Penataan Ruang
Adaptasi Perubahan Iklim Melalui Penataan Ruang
12 July 2010 12:01
Peran SKPD dalam Pembinaan Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang di Sumatera
Peran SKPD dalam Pembinaan Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang di Sumatera
12 July 2010 01:24
Hutan Tanaman Industri
Hutan Tanaman Industri Pemerintah Percepat Realisasi HTI
12 July 2010 01:22
Moratorium Tak Berdampak bagi Investor
Moratorium Tak Berdampak bagi Investor
9 July 2010 13:24
Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota di NTT
Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota di NTT
9 July 2010 13:20
Masyarakat Harus Terlibat Dalam Penataan Ruang
Masyarakat Harus Terlibat Dalam Penataan Ruang
9 July 2010 11:50
Publik Berhak Atas Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi
Publik Berhak Atas Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi
8 July 2010 11:57
Action Plan Percepatan Pembangunan Pulau Papua
Action Plan Percepatan Pembangunan Pulau Papua
5 July 2010 13:22
Gubernur dan Bupati/walikota se-Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepakatan Penyelenggaraan
Gubernur dan Bupati/walikota se-Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepakatan Penyelenggaraan Penataan Ruang
5 July 2010 13:15
Penuntasan RTRW Pengaruhi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
Penuntasan RTRW Pengaruhi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara
2 July 2010 13:18
RTRW Kabupaten Gresik Selesai Dibahas Dengan BKPRN
RTRW Kabupaten Gresik Selesai Dibahas Dengan BKPRN
30 June 2010 19:45
Witoelar: Dana Perubahan Iklim Bersifat Hibah
Witoelar: Dana Perubahan Iklim Bersifat Hibah
3 June 2010 10:48
Bakorsutanal: Informasi Geografi Masih Terkotak-Kotak
Bakorsutanal: Informasi Geografi Masih Terkotak-Kotak
31 May 2010 10:10
Tahun 2012, Tak Ada Alih Fungsi Hutan Indonesia
Tahun 2012, Tak Ada Alih Fungsi Hutan Indonesia
19 May 2010 10:18
Besar Kecil Normal Perwakilan Gubernur Paparkan Tantangan Menjaga Hutan
Besar Kecil Normal Perwakilan Gubernur Paparkan Tantangan Menjaga Hutan
10 May 2010 11:46
156 KAWASAN ANDALAN DITETAPKAN DALAM RTRW NASIONAL
156 KAWASAN ANDALAN DITETAPKAN DALAM RTRW NASIONAL
9 May 2010 11:45
KABUPATEN /KOTA WAJIB MEMILIKI RTRW
KABUPATEN /KOTA WAJIB MEMILIKI RTRW
6 May 2010 11:51
AKHIR 2010 PERDA RTRW PROPINSI MALUKU UTARA SELESAI
AKHIR 2010 PERDA RTRW PROPINSI MALUKU UTARA SELESAI
5 May 2010 11:55
PU DAN KPK BAHAS TATA RUANG TERKAIT KEHUTANAN
PU DAN KPK BAHAS TATA RUANG TERKAIT KEHUTANAN
4 May 2010 11:56
MENATA RUANG MENJAGA KELESTARIAN HUTAN
MENATA RUANG MENJAGA KELESTARIAN HUTAN
3 May 2010 11:53
PU SIAPKAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PU SIAPKAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
30 March 2010 11:49
SBY Minta Lapindo Selesaikan Ganti Rugi
SBY Minta Lapindo Selesaikan Ganti Rugi
30 March 2010 11:07
Pengurangan Emisi Diragukan
Pengurangan Emisi Diragukan
29 March 2010 20:18
Tata Ruang Dumai Tunggu Provinsi
Pemerintah Kota Dumai, tidak bisa menetapkan sendiri hasil perubahan rancangan tata ruang wilayah (RTRW). Tetapi harus menunggu ketentuan selanjutkan dari Pemprov Riau.
29 March 2010 19:15
NTB Ajukan Tiga Alokasi Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Raperda RTRW NTB dialokasikan pada sektor ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. Prioritas pengalokasian ini dikarenakan ketiga sektor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi Provinsi NTB
29 March 2010 19:14
Penegakan Konsistensi Penataan Ruang Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan
Perencanaan tata ruang menjadi penting karena memuat proses kesepakatan lintas wilayah dan lintas sektor untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
29 March 2010 19:14
Usulan KEK Kabupaten Barru Percepat Revitalisasi KAPET Pare-Pare
Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Barru mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR) Departemen PU. Saat ini Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sedang dalam proses revitalisasi untuk membangun perekonomian daerah yang berbasis kawasan
29 March 2010 19:13
Menggagas Isu Strategis Penataan Ruang
Isu strategis untuk kegiatan di Kalimantan dan Sulawesi sebaiknya menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang sudah legal
29 March 2010 19:12
PU DORONG PERCEPATAN REFORMULASI DAN REVITALIASI KAPET
Direktorat Jenderal Penataan Ruang bersama anggota Tim Teknis Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) saat ini tengah berupaya merampungkan konsep akhir dari revitalisasi KAPET ke depan. Proses pematangan rumusan juga diagendakan dalam waktu dekat oleh Tim Teknis.
29 March 2010 19:09
Kawasan Strategis Nasional Harus Tercantum Dalam RTR di Daerah
Sebagai upaya menjamin keberlangsungan fungsi kawasan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, Kawasan Strategis Nasional (KSN) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota dan Propinsi maupun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
29 March 2010 19:08
PENATAAN RUANG HARUS MENJADI LEADER DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DPR mengingatkan pentingnya peran Penataan Ruang dalam pengembangan kawasan perbatasan negara. Penataan Ruang harus menjadi leader dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara dan DPR akan meminta Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang kawasan perbatasan negara di pulau Kalimantan. Peraturan zonasi sangat diperlukan pada kaw asan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dalam hal ini Entikong, untuk menghindar
29 March 2010 19:01
Perencanaan Tata Ruang KSN Harus Fokus Dalam Mempertahankan Fungsi Kawasan
Fokus dalam mempertahankan dan melindungi fungsi kawasan merupakan satu hal yang perlu diperhatikan di dalam perencanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN), mulai dari tahap penentuan kriteria deliniasi hingga penyusunan indikasi program pengembangan. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan pada pembahasan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah III (P.Kalimantan, P.Sulawesi, dan Provinsi NTB)
29 March 2010 19:00
Kawasan Perkotaan Manado-Bitung Menuju Pintu Gerbang ASEAN Timur
Visi pembangunan Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Minahasa Utara-Tomohon-Manado (Bimindo) yang mencanangkan menjadi pusat kawasan bisnis dan perdagangan di ASEAN Timur adalah tantangan ke depan dalam kegiatan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Manado-Bitung
29 March 2010 18:53
Mataram Sebagai Bagian Dari Lombok Ecocity Island
Pulau Lombok yang telah ditetapkan sebagai Ecocity Island oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadikan arahan pembangunan kota Mataram harus terjaga sebagai kawasan permukiman. Meski memiliki kondisi iklim yang cerah dan geografis yang mendukung untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman, namun diharapkan dapat tetap mempertahankan dan menjaga nilai tradisi lingkungan yang ada pada saat ini.
29 March 2010 18:53
Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai Best Practice Perencanaan Tata Ruang dan Implementasinya
Penataan ruang Kawasan Metropolitan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) merupakan suatu contoh best practice kegiatan perencanaan sampai dengan implementasi rencana tata ruang di lapangan
29 March 2010 18:52
Kearifan Lokal, Filosofi Dasar Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Tana Toraja
Rencana Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja mengangkat kearifan lokal untuk mewujudkan wilayah tersebut sebagai peneduh dunia. Ini didorong oleh ketersediaan kawasan hutan kabupaten dengan luas 53,20 persen serta tumbuh berkembangnya sistem kehidupan Tongkonan yang merupakan dinamika harmonis hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Hal tersebut mengemuka dalam Pembahasan Kegiatan Peningkatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja
29 March 2010 18:51
Pembangunan Kawasan Metropolitan BBM Dilakukan Secara Terpadu Bersama Stakeholder
Program pembangunan di Kawasan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura (BBM) didasarkan pada sinkronisasi yang telah disepakati bersama oleh seluruh stakeholder yang meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan sektor pembangunan terkait
29 March 2010 18:50
Peran Strategis Kota Tarakan
Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan kesepakatan semua pihak menjadi fokus kegiatan penataan ruang Kota Tarakan. Lebih lanjut, RTR yang telah disepakati oleh semua stakeholder tersebut akan dituangkan dalam program masing-masing institusi
29 March 2010 18:46
Pengembangan Kawasan Metropolitan Pontianak Mendapat Dukungan Lintas Sektor
Pontianak telah memenuhi aspek strategis untuk dijadikan sebagai metropolitan area, sebagaimana tertuang dalam misi pengembangan wilayah Pontianak. Salah satu aspek strategis tersebut adalah Pontianak merupakan beranda negara yang berinteraksi langsung dengan Negara Bahagian Serawak, Malaysia. Hal ini mengemuka dalam Pembahasan Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kota Pontianak dan sekitarnya
29 March 2010 18:45
Implementasi RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata
Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan Kawasan Metropolitan Mamminasata-Maros-Sangguminasa-Takalar (Mamminasata), Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU) di tahun 2010 akan melakukan kegiatan tahun jamak tahap kedua. Direktur Penataan Ruang Wilayah III, Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan pembahasan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM)
29 March 2010 18:44
RTRW Kota Gorontalo Masuki Tahap Persetujuan Substansi
Proses persetujuan substansi draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Gorontalo akan memasuki beberapa tahapan. Antara lain meliputi evaluasi terhadap kesesuaiannya dengan Undang-Undang Penataan Ruang, kebijakan nasional, RTRW Nasional, serta Norma-Standar-Pedoman-Kriteria
29 March 2010 18:42
DPRD Sulawesi Barat Dukung Penuh Upaya Penyiapan Perda RTRW Provinsi
Lembaga legislatif Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusan dukungan mereka dalam penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan klarifikasi dan validasi data terkait RTRW Sulawesi Barat kepada Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum (PU)
29 March 2010 18:41
Diperlukan Komitmen dan Konsistensi Sektor Pembangunan Untuk Mewujudkan Kawasan BBM Yang Berkelanjut
Komitmen dan konsistensi seluruh sektor pembangunan diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura (BBM) yang berkelanjutan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi program pembangunan spasial dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan instrument pengendaliannya.
29 March 2010 18:40
Implementasi RTRW Kota Tarakan Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan diharapkan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan, untuk segera diimplementasikan. Sehingga ke depan, RTRW ini dapat memberikan warna dan manfaat yang besar, khususnya dalam mendorong pembangunan kota Tarakan berkelanjutan.
29 March 2010 18:38
Bentuk Nyata Implementasi RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata
Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Metropolitan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) telah mengambil bentuk nyata. Hal ini dapat dilihat dari telah dimulainya berbagai program pembangunan di Daerah. Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Tim Pengarah (Steering Comitte) Japan International Cooperation Agency (JICA), Jakarta
29 March 2010 18:37
Polemik Pemasangan Pipa Gas Sepanjang Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang
Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan luasan 12.500 Ha telah ditetapkan sebagai Kawasan konservasi oleh PP No. 26/2008 tentang RTRWN dan Kepmenhut No. 398/KPTS-II/1998. Namun dilakukan pemasangan pipa gas sepanjang 2,8 Km
29 March 2010 18:35
Kesepakatan Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur Se-Pulau Sulawesi 2010-2014
Penandatanganan Berita Acara Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menjadi kesepakatan awal persetujuan program sektor-sektor terkait infrastruktur antara Pemda se-Pulau Sulawesi dengan Pemerintah Pusat
29 March 2010 18:33
Pembangunan Kota Gorontalo Diwujudkan Melalui Iterasi RTRW dengan RPJMD
Proses perencanaan di daerah harus dilakukan secara berulang dengan mengacu terhadap peraturan terkait. Dalam rangka pembangunan kota Gorontalo, proses saling mengacu (iterasi) perlu dilakukan antara produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga sinergis. Direktur Penataan Ruang Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut pada kegiatan konsultasi penyusunan RTRW Kota Gorontalo di Jakarta
29 March 2010 18:32
Peran KAPET DAS Kakab Dalam Pembangunan Daerah
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) mempunyai fungsi penting dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 150/2000, pembentukan KAPET untuk memperkecil kesenjangan antara Kawasan Barat dengan Timur Indonesia
29 March 2010 18:29
Revisi RTRW Menjadi Fokus Perhatian
Pemerintah terus berupaya membantu Pemda menyelesikan revisi RTRW-nya, yaitu dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan Bantuan Teknis (Bantek). Sampai dengan tahun 2009, Ditjen Penataan Ruang telah menyelenggarkan Bantek di 2 provinsi, 100 kabupaten, dan 33 kota. “Selain itu, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM di daerah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah
29 March 2010 18:28
Jatim Akan Sinergikan Agropolitan dan Metropolitan
Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan metropolitan, merupakan tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2029 ini diharapkan Jatim dapat menjadi pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan. Demikian dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo dalam pembahasan RTRW Provinsi Jawa Timu
29 March 2010 17:51
Komitmen Kota Bukittinggi Wujudkan Penataan Ruang Berkualitas
Pemerintah Kota Bukittinggi telah menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan penataan ruang, dengan melakukan inovasi dan kreativitas sebagai wujud peningkatan kualitas penataan ruang Kota Bukittinggi. Atas komitmen tersebut, maka Kota Bukittinggi berhasil memperoleh penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU).
29 March 2010 17:51
Optimis, Perda RTRW Kota Bukittinggi Selesai Tahun Ini
optimis Perda RTRW kota dapat diselesaikan pada tahun ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
29 March 2010 17:49
Upaya Optimalisasi Lahan dalam Pemanfaatan Ruang di Pulau Bangka
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Penataan Ruang No. 26/2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka kini tengah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya. “Dalam penyusunan revisi RTRW ini, sebagai wilayah pulau yang memiliki keterbatasan lahan, Bangka perlu memperhatikan optimalisasi lahan dalam pemanfaatan ruangnya,” ungkap Direktur Penataan Ruang Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum, Bahal Edison Naiborhu dalam kunjungan kerja Pansus Tata Ruang DPRD Kabupaten Ban
29 March 2010 16:12
Tata Ruang & Alam
Suhu di Medan 35 Derajat Celsius Curah Hujan Tinggi
29 March 2010 16:12
Infrastruktur Ekonomi
Relokasi Pasar Ngasem Sosialisasi Relokasi Harus Gencar
29 March 2010 16:11
Infrastruktur Air
Rusunawa PDAM Segera Atasi Keluhan Suplai Air Rusunawa
29 March 2010 16:10
Infrastruktur
Infrastruktur Jalan Menuju Obyek Wisata Papandayan Rusak Parah
29 March 2010 16:09
Tata Ruang & Investasi
Pengembangan Daerah Biar Gubernur Bisa Santai
29 March 2010 16:09
Infrastruktur
Sarana Jalan Baru 10 Persen Kendaraan yang Lalui Tol Kanci-Pejagan
29 March 2010 16:08
Tata Ruang & Investasi
Tak Berubah, Izin HO Berlaku Dikeluhkan, Penerapan Aturan yang Menyulitkan Investor
29 March 2010 16:05
BKPRN
Susunan BKPRN
29 March 2010 16:01
RTRW Jateng
PENGEMBANGAN SESUAI WILAYAH
29 March 2010 14:24
Tata Ruang & Hutan
Konflik Harimau dan Manusia Meningkat Satwa Mangsa Terus Berkurang
29 March 2010 14:23
Infrastruktur
Warga Tagih Janji Kondisi Jalan di Wilayah Pinggiran Kota Memprihatinkan
29 March 2010 14:15
Kependudukan
KEPENDUDUKAN 1.500 Akta Kelahiran Akan Dibagikan secara Gratis
29 March 2010 14:14
Tata Ruang & Pemukiman
Apartemen Tak Terawasi Perhimpunan Penghuni Tak Berjalan Efektif Awasi Kependudukan
29 March 2010 14:12
Infrastruktur Ekonomi
PENATAAN PASAR Pedagang Mulai Dipindah
29 March 2010 14:11
Tata Ruang & Investasi
13 BUMD Terancam Dijual DPRD: Pilihannya Divestasi atau Suntikan Dana
29 March 2010 14:09
Kearifan Lokal
KERAJINAN Divisualkan, 1.001 Motif Batik Yogyakarta-Surakarta
29 March 2010 14:06
Kearifan Lokal
Tidore Miliki Kadaton Baru Sultan Bingung Bayar Petugas
29 March 2010 14:05
Tata Ruang & Pertambangan
Izin Tambang Belum Dicabut Awang Faroek Minta Rakyat Jangan Pilih Pejabat Antilingkungan
29 March 2010 14:02
Lingkungan & Tata Ruang
LINGKUNGAN Inggris Bantu Lindungi Hutan Gambut Berbak
29 March 2010 13:54
Tata Ruang & Pendidikan
AKSES PENDIDIKAN Papua Barat Didorong Penuhi Kebutuhan Guru
29 March 2010 13:52
Tata Ruang & Perikanan
KAWASAN TAMBAK Warga dan Tokoh Ancam Blokade Punduh Pedada
29 March 2010 13:48
Tata Ruang & Investasi
MUSYAWARAH DAERAH Sumut Fokus pada Pengembangan Produk Hilir CPO
29 March 2010 13:46
Tata Ruang & Naker
TENAGA KERJA 30.000 Mantan Pekerja Pabrik Kayu Menganggur
29 March 2010 13:45
Tata Ruang & Bencana
Lumpur Penuhi Rumah Di Karawang, Jumlah Pengungsi Mulai Berkurang
29 March 2010 13:38
Tata Ruang & Energi
TEKNOLOGI ENERGI Kompetisi Hemat Bahan Bakar di Ruang Publik
29 March 2010 13:36
Tata Ruang & Pengelolaan DAS
SUMBER DAYA AIR Kearifan Penanganan Citarum
29 March 2010 13:35
Tata Ruang & Bencana
BANJIR CITARUM Dari Nadi Kehidupan Jadi Bencana Kehidupan
29 March 2010 13:33
Tata Ruang & Pengelolaan DAS
DAS di Jawa Memprihatinkan Citarum dan Bengawan Solo Sudah Kritis
29 March 2010 13:30
Tata Ruang & Pengelolaan DAS
Banjir Citarum Sulit Diatasi Perlu Ketegasan untuk Pulihkan DAS Citarum
29 March 2010 11:52
Hutan Lindung di Tanggamus Jadi Tambang Emas
Hutan Lindung di Tanggamus Jadi Tambang Emas
27 March 2010 03:06
Infrastruktur
Infrastruktur Rob di Jalan ke Pelabuhan Makin Parah
27 March 2010 03:04
Tata Ruang & Investasi
Jasa Konstruksi Kontraktor Perlu Cermati Kontrak Kerja
27 March 2010 03:03
Lingkungan & Tata Ruang
Lingkungan Sampah dan Pendangkalan Muara, Masalah Serius di Wilayah Tegal
27 March 2010 03:03
Infrastruktur
Kebutuhan Listrik Menanti Terang dalam Gelap
27 March 2010 03:01
Tata Ruang & Wisata
Pengembangan Wisata Kadin Temukan Tiga Kelemahan Utama
27 March 2010 03:00
Tata Ruang & Inisiatif Lokal
Solo Lindungi Pasar Tradisional Peraturan untuk Melindungi Produk Buatan Solo Segera Menyusul
27 March 2010 02:59
Tata Ruang & Bencana
Banjir Citarum Pemprov Jabar Tawarkan Relokasi
27 March 2010 02:58
Tata Ruang & Bencana
Warga Berdesakan di Pengungsian Genangan di Karawang Sulit Surut
27 March 2010 02:56
Lingkungan & Tata Ruang
Degradasi Lingkungan 25.000 Hektar Hutan di Jawa Barat Disalahgunakan
27 March 2010 02:55
Lingkungan & Tata Ruang
Anak Sungai di Mandalajati Rusak Kerusakan Telah Berlangsung 10 Tahun
27 March 2010 02:54
Tata Ruang & Bencana
Banjir Rapuhnya Gantungan Hidup Rasib, Nasib..., Nasib...
27 March 2010 02:53
Tata Ruang & Inisiatif Lokal
Forum Penataan Ruang Orang Sunda
27 March 2010 02:51
Tata Ruang & Pertanian
Pengairan Stok Air Terbatas, Petani Diimbau Hemat Air
27 March 2010 02:49
Tata Ruang & Pertanian
Keamanan Pangan Masih Rendah Konsumen Bisa Adukan Temuan dan Keluhan
27 March 2010 02:47
Tata Ruang & Pertanian
Pola Konsumsi Diversifikasi Pangan Mulai dari Desa
27 March 2010 02:45
Tata Ruang & Kelautan
Mimpi Besar Kulon Progo dari Laut
27 March 2010 02:39
Tata Ruang & Tambang
Tambang Pasir Besi Petani Tuntut Komitmen DPRD Kulon Progo
27 March 2010 02:28
Tata Ruang & Kebijakan
Penertiban Menuai Protes Perda Nomor 44/2002 Dinilai Elitis yang Mengabaikan Rakyat Kecil
27 March 2010 02:26
Tata Ruang & Kebijakan
DPRD Setujui Pemekaran Keinginan Pemekaran Wilayah Perlu Ditahan
27 March 2010 02:25
Infrastruktur
INFRASTRUKTUR Pembangunan di Jakabaring Belum Didukung Perda
27 March 2010 02:24
Tata Ruang & Bencana
Banjir, Pasokan Kain Tersendat Pedagang Bertahan dengan Stok yang Ada
27 March 2010 02:22
Tata Ruang & Kebijakan
PERATURAN DAERAH Penegakan Hukum Peraturan Daerah Masih Lemah
27 March 2010 02:19
Tata Ruang & Pertanian
PADI TRANSGENIK Pertimbangkan Dampak Sosial Ekonomi Petani
27 March 2010 02:18
Tata Ruang & Tambang
BP Migas Tolak Disalahkan Minat Kontraktor Minyak untuk Eksplorasi Menurun
27 March 2010 02:18
Tata Ruang & Bencana
Tanah Semakin Ambles Rawan Longsor di Banjarnegara
27 March 2010 02:17
Infrastruktur
JALAN RUSAK Hasil Panen Terancam Membusuk
27 March 2010 02:16
Tata Ruang & Hutan
Perusak Hutan agar Ditindak Tegas Hutan Lindung Pulau Bunyu dan Nunukan Rusak
27 March 2010 02:15
Tata Ruang & Bencana
BENCANA ALAM Pemerintah Kurang Memerhatikan Mitigasi
27 March 2010 02:14
Tata Ruang & Sawit
DERITA PETANI Perjuangan Berbuah Penjara
27 March 2010 02:13
Tata Ruang & Alam
Giliran Gajah Serang Manusia Selain Terusik, Mereka Marah
27 March 2010 01:13
Tata Ruang & Investasi
Ketidakberesan RTRW Hambat Investasi di Daerah
27 March 2010 01:11
Tata Ruang & Tambang
Investasi Tambang Tertunda
27 March 2010 01:10
Tata Ruang & Sawit
BPKEL Pidanakan Pelanggar HGU
27 March 2010 01:09
Lingkungan & Tata Ruang
UU Lingkungan Hidup Lebih "Bergigi"
27 March 2010 01:07
Tata Ruang
Proses revisi tata ruang di beberapa provinsi masih terhambat sikap pemerintah daerah. Pemda bersikeras memasukkan kawasan hutan lindung yang telah beralih fungsi tanpa izin ke dalam tata ruang provinsi.
27 March 2010 01:06
Tata Ruang Provinsi, Pemutihan !!!
Jangan Ada Pemutihan dalam Revisi Tata Ruang Provinsi
27 March 2010 01:04
Tata Ruang
Bencana dan Gagalnya Politik Tata Ruang
27 March 2010 01:02
tata ruang
Sistem Superblok Dapat Jadi Solusi11.02.2010 | tata ruang
21 March 2010 11:43
Pembahasan tanpa RTRW
Pembahasan tanpa RTRW
19 March 2010 11:45
103 Desa Masuk HL
103 Desa Masuk HL
18 March 2010 11:48
Tata Ruang Pertanian Tidak Jelas
Proyek Pencetakan Sawah Gagal
18 March 2010 11:47
Kebun Sawit Menunggu Amdal
Kebun Sawit Menunggu Amdal
17 March 2010 15:35
Infrastruktur
Perusahaan Australia Lirik Jalan Tol Indonesia
13 January 2010 13:06
Perda RTRW DKI 2010-2030 Segera Disahkan
Perda RTRW DKI 2010-2030 Segera Disahkan
12 January 2010 12:05
RTRWP Menuai Masalah
Desa Berumur 300 Tahun Terancam Hilang di Rohul
11 January 2010 13:05
Penataan Pemukiman Penduduk Kota Mamuju Tak Teratur
Penataan Pemukiman Penduduk Kota Mamuju Tak Teratur
28 December 2009 12:09
KKR Wujudkan Transparansi Pemerintahan
KKR Wujudkan Transparansi Pemerintahan
28 December 2009 12:08
Kerusakan Bakau Bisa Timbulkan Bencana
Kerusakan Bakau Bisa Timbulkan Bencana
28 December 2009 11:11
Dephut Rehabilitasi DAS Riau
Dephut Rehabilitasi DAS Riau
22 December 2009 11:40
Anggota DPD Kalbar Kunjungi Sintang
Anggota DPD Kalbar Kunjungi Sintang
22 December 2009 11:15
Bupati Batubara : Tata Ruang Mencegah Lingkungan dari Bencana
Bupati Batubara : Tata Ruang Mencegah Lingkungan dari Bencana
21 December 2009 11:13
Badan Lingkungan Hidup Tegur Empat Perusahaan
Badan Lingkungan Hidup Tegur Empat Perusahaan
21 December 2009 11:11
PENATAAN RUANG JAWA-BALI HARUS PERHATIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PENATAAN RUANG JAWA-BALI HARUS PERHATIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
21 December 2009 11:02
KONSERVASI: Alih Fungsi Hutan Ancam Gajah Sumatera
KONSERVASI: Alih Fungsi Hutan Ancam Gajah Sumatera
21 December 2009 11:01
Selamatkan Hutan 'Mangrove'
Selamatkan Hutan 'Mangrove'
19 December 2009 10:23
21.540 Ha Jadi Kawasan Hijau
21.540 Ha Jadi Kawasan Hijau
18 December 2009 10:49
Penambangan Pasir Dekati Kawasan Puncak Merapi
Penambangan Pasir Dekati Kawasan Puncak Merapi
18 December 2009 10:20
Relokasi Tak Jelas, TNGL Dirambah Warga
Relokasi Tak Jelas, TNGL Dirambah Warga
17 December 2009 11:26
Tapal Batas Jambi Bermasalah
Tapal Batas Jambi Bermasalah
16 December 2009 10:34
Pengusaha Perkebunan Evaluasi Kerja Sama
Pengusaha Perkebunan Evaluasi Kerja Sama
16 December 2009 10:31
Pascatsunami, Ratusan Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat
Pascatsunami, Ratusan Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat
7 December 2009 12:14
Tolak TNKM, Jika Kesepakatan Tak Dipenuhi
Tolak TNKM, Jika Kesepakatan Tak Dipenuhi
7 December 2009 11:24
Revisi RTRW Harus Akurat
Revisi RTRW Harus Akurat
7 December 2009 11:23
Semua HP di Tebo Bermasalah
Semua HP di Tebo Bermasalah
3 December 2009 10:56
DPRD Cercar Budidaya Soal Hutan
DPRD Cercar Budidaya Soal Hutan
2 November 2009 22:34
Merasa Terintimidasi, Petani Kalibakar Mengadu Ke DPRD
Merasa Terintimidasi, Petani Kalibakar Mengadu Ke DPRD
29 October 2009 17:24
Usut Penyerobotan Kebun Masyarakat
Usut Penyerobotan Kebun Masyarakat
24 October 2009 17:27
Pusat Keluarkan Izin HPHTI Baru
Pusat Keluarkan Izin HPHTI Baru
26 September 2009 09:28
Menhut Akan Turunkan Tim ke Taman Buru Linge
Menhut Akan Turunkan Tim ke Taman Buru Linge
25 September 2009 08:56
Uni Eropa `Sangat Cemas` Pada Negosiasi Iklim
Uni Eropa `Sangat Cemas` Pada Negosiasi Iklim
14 September 2009 16:49
RTWP Tunggu Menteri dan DPR
RTWP Tunggu Menteri dan DPR
14 September 2009 16:47
Peta Tahura Sesuai SK Menhut
Peta Tahura Sesuai SK Menhut
11 September 2009 16:46
Dapat Izin Dua Kadistamben
Dapat Izin Dua Kadistamben
8 September 2009 15:30
PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR
PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR
7 September 2009 13:13
Menhut Kecewa, Minta Ditertibkan
Menhut Kecewa, Minta Ditertibkan
4 September 2009 11:48
Fungsi Hutan Adat Buluhcina Akan Dikembalikan
Fungsi Hutan Adat Buluhcina Akan Dikembalikan
28 August 2009 11:44
Teluk Pandan Masuk TNK
Teluk Pandan Masuk TNK
27 August 2009 14:20
DPRD Sahkan RTRW tanpa Rekomendasi PU
DPRD Sahkan RTRW tanpa Rekomendasi PU
27 August 2009 14:17
Tiga Pulau di Sumbar Dilego
Tiga Pulau di Sumbar Dilego
27 August 2009 11:47
Tata Ruang Direvisi
Tata Ruang Direvisi
21 August 2009 11:41
KEARIFAN LOKAL, KUNCI PENGUATAN PENATAAN RUANG
KEARIFAN LOKAL, KUNCI PENGUATAN PENATAAN RUANG
12 August 2009 11:11
Papua Barat Menuju Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
Papua Barat Menuju Pembangunan Berbasis Penataan Ruang
12 August 2009 11:09
Ditjen Penataan Ruang Melakukan Upaya Percepatan Revisi RTRW Kota
Ditjen Penataan Ruang Melakukan Upaya Percepatan Revisi RTRW Kota
12 August 2009 11:05
UPR Mengakomodir Potensi Kearifan Lokal
UPR Mengakomodir Potensi Kearifan Lokal
12 August 2009 09:35
Wakili Kaltim Bidang Kinerja Pelayanan Pemerintah
Wakili Kaltim Bidang Kinerja Pelayanan Pemerintah
11 August 2009 11:22
Reformasi Agraria Ditarget 4,72 Juta Lahan
Reformasi Agraria Ditarget 4,72 Juta Lahan
11 August 2009 11:13
Masalah Perubahan Fungsi Lahan NTB Segera Tuntas
Masalah Perubahan Fungsi Lahan NTB Segera Tuntas
10 August 2009 09:40
Mentan: September RUU Perlindungan Lahan Pertanian Jadi UU
Mentan: September RUU Perlindungan Lahan Pertanian Jadi UU
8 August 2009 11:07
RTRWP Kaltara Tahap Penyusunan
RTRWP Kaltara Tahap Penyusunan
7 August 2009 11:16
Peran Vital Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Peran Vital Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
5 August 2009 09:39
Teras Narang Galau Tiga Proyek Besar Terbengkalai
Teras Narang Galau Tiga Proyek Besar Terbengkalai
3 August 2009 09:38
Menhut Tunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Tiga Provinsi
Menhut Tunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Tiga Provinsi
2 August 2009 12:51
Hancur akibat Tsunami, Banda Aceh Revisi Tata Ruang Kota
Hancur akibat Tsunami, Banda Aceh Revisi Tata Ruang Kota
31 July 2009 12:54
Pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Desa Tolang Tidak Sesuai UU
Pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Desa Tolang Tidak Sesuai UU
21 July 2009 16:53
Pola Hutan Tanaman dan Pemanfaatan Lahan Tak Produktif
Pola Hutan Tanaman dan Pemanfaatan Lahan Tak Produktif
13 July 2009 18:08
Tim DPRD Sumut Desak Pemkab Batubara Susun Perda Tata Ruang
Perda Tata Ruang sangat penting sebagai acuan melaksanakan program pembangunan Batubara ke depan
8 July 2009 18:01
Pengesahan RTRWP Lampung 1 Bulan Lagi
Pengesahan RTRWP Lampung 1 Bulan Lagi
7 July 2009 18:03
Pengesahan RTRWP Lampung Batal Lagi
Pengesahan RTRW Batal Lagi
7 July 2009 18:03
Pertambangan Bijih Timah di Karimun Melanggar Tata Ruang
Pengerukan Bijih Timah Diduga Dibeking Pejabat
6 July 2009 18:05
RTRW Tidak Terpantau, Pertambangan Tumpang Tindih
Berdampak Besar, Ratusan Aktivitas Tak Terpantau
6 July 2009 10:36
Banyak Kendala Hambat Revisi RTRW
Banyak Kendala Hambat Revisi RTRW
6 July 2009 10:25
TRANSFORMASI SOSIAL, PENDEKATAN BARU PENATAAN RUANG
TRANSFORMASI SOSIAL, PENDEKATAN BARU PENATAAN RUANG
3 July 2009 10:43
40 Desa Ajukan Hutan Desa
40 Desa Ajukan Hutan Desa
2 July 2009 13:09
Babak Baru Mengganjal Pengeruk Perut Bumi
Babak Baru Mengganjal Pengeruk Perut Bumi
2 July 2009 10:47
”Rusunawa tak salahi konsep konservasi”
”Rusunawa tak salahi konsep konservasi”
29 June 2009 13:11
Lahan TNGHS Rusak
Lahan TNGHS Rusak
25 June 2009 11:29
PENATAAN RUANG MILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MITIGASI BENCANA
PENATAAN RUANG MILIKI PERAN STRATEGIS DALAM MITIGASI BENCANA
24 June 2009 11:17
Laut Sulut Terancam
Laut Sulut Terancam
24 June 2009 11:09
37% Lahan kritis tak terkover APBD
37% Lahan kritis tak terkover APBD
24 June 2009 10:39
Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Tata Ruang
Pengenaan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Tata Ruang
24 June 2009 10:36
Eksploitasi Batu Bara Persempit Areal Pertanian
Eksploitasi Batu Bara Persempit Areal Pertanian
23 June 2009 11:17
Kasus pencemaran air PG Madukismo beri ganti rugi ke petani Rp 40 juta
Kasus pencemaran air PG Madukismo beri ganti rugi ke petani Rp 40 juta
23 June 2009 10:55
Alih fungsi lahan harus sesuai Perda
Alih fungsi lahan harus sesuai Perda
22 June 2009 11:26
Alih fungsi lahan memprihatinkan
Alih fungsi lahan memprihatinkan
22 June 2009 11:02
Perlu Percepatan Penyelesaian Masalah Kehutanan
Perlu Percepatan Penyelesaian Masalah Kehutanan
21 June 2009 11:24
DPR Cek Usulan Perubahan RTRW Kaltim
DPR Cek Usulan Perubahan RTRW Kaltim Usul Revisi UU 31/2004 untuk Menekan Pelaku Pencurian Ikan
16 June 2009 16:01
Pemko Medan tak ada kemauan atasi banjir
Pemko Medan tak ada kemauan atasi banjir
16 June 2009 15:41
DPRD Kebut Pembahasan RTRW
DPRD Kebut Pembahasan RTRW
16 June 2009 15:34
Pemerintah Terus Bagi-bagi Tanah
Pemerintah Terus Bagi-bagi Tanah BPN Distribusikan 300 Ribu Ha Lewat Land Reform
16 June 2009 11:03
Aceh Kehilangan 24 Ribu Ha Hutan Setiap Tahun
Aceh Kehilangan 24 Ribu Ha Hutan Setiap Tahun
15 June 2009 10:16
BPN Akui Banyak Masalah Tumpang Tindih Lahan
BPN Akui Banyak Masalah Tumpang Tindih Lahan
14 June 2009 15:32
Pengusaha Minta Dikaji Ulang
Pengusaha Minta Dikaji Ulang
13 June 2009 11:04
Yudhoyono Akan Benahi Tata Ruang Daerah
Yudhoyono Akan Benahi Tata Ruang Daerah
11 June 2009 15:58
Pemko Medan harus konsisten jalankan RTRW
Pemko Medan harus konsisten jalankan RTRW
10 June 2009 08:55
PERATURAN DAERAH: Gubernur Minta Dewan Bahas Perda Tata Ruang
PERATURAN DAERAH: Gubernur Minta Dewan Bahas Perda Tata Ruang
6 June 2009 10:56
Perlu Audit Lingkungan Emas Hitam Dituding Jadi Sumber Pendapatan Penguasa
Perlu Audit Lingkungan Emas Hitam Dituding Jadi Sumber Pendapatan Penguasa
5 June 2009 10:13
Tak Dikontrol, Akan Evaluasi Gubernur Bisa Desak Bupati dan Wali Kota
Tak Dikontrol, Akan Evaluasi Gubernur Bisa Desak Bupati dan Wali Kota
5 June 2009 09:55
Hindari Masalah, Bahas Tata Ruang
Hindari Masalah, Bahas Tata Ruang
4 June 2009 10:45
Tak Hati-hati, Bisa Pakai ‘Gelang Putih’ Bupati Isran Noor Sampaikan Uneg-uneg kepada Rombongan Lemh
Tak Hati-hati, Bisa Pakai ‘Gelang Putih’ Bupati Isran Noor Sampaikan Uneg-uneg kepada Rombongan Lemhanas
3 June 2009 10:43
Penataan Ujunggenteng Hadapi Banyak Kendala
Penataan Ujunggenteng Hadapi Banyak Kendala
3 June 2009 09:52
Gunung Besar Dibabat, Air Bersih Dikeluhkan
Gunung Besar Dibabat, Air Bersih Dikeluhkan
31 May 2009 10:25
Pola Satu Pintu untuk Terbitkan Izin
Pola Satu Pintu untuk Terbitkan Izin
30 May 2009 09:00
Regulasi: UU Tata Ruang Atur Insentif
Regulasi: UU Tata Ruang Atur Insentif
26 May 2009 09:02
Regulasi: Revisi RTRW Memuat Penataan Pesisir
Regulasi: Revisi RTRW Memuat Penataan Pesisir
1 May 2009 11:10
DPRD Lampung Tidak Setujui Raperda RTRW
DPRD Lampung Tidak Setujui Raperda RTRW
2 March 2009 16:32
Sumbar Ingin Jadi Yang Terbaik dalam Penetapan Review Perubahan RTRWP
Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ( RTRWP), agar memperhatikan letak potensi - potensi daerah, seperti kabupaten Pasaman yang hanya 18 % dari wilayahnya yang bukan hutan lindung. Sementara daerah ini banyak terdapat kantung-kantung masyarakat miskin. Setiap SKPD terkait mesti melakukan inventarisasi persoalan guna menjadi bahan pembahasan kita bersama. Kita ingin Sumbar menjadi pertama penetapan RTRWP terbaik dalam pandangan berbagai aspek hari ini dan kedepan.
2 March 2009 12:31
Izin Proyek CPI Belum Terbit
Izin Proyek CPI Belum Terbit
27 February 2009 12:38
Penyusunan RTRW Diharapkan Perhatikan Kelestarian Alam
Penyusunan RTRW Diharapkan Perhatikan Kelestarian Alam
26 February 2009 12:38
Pengurangan Hutan di Sumbar Perlu Dikaji Mendalam
Pengurangan Hutan di Sumbar Perlu Dikaji Mendalam
26 January 2009 16:28
Bencana alam akibat tata ruang wilayah tidak ditaati
bencana alam di Indonesia, adalah akibat tata ruang wilayah tidak ditaati
26 January 2009 12:36
Konflik WKS, Warga Ngadu ke DPR RI
Konflik WKS, Warga Ngadu ke DPR RI
13 January 2009 12:34
RTRW dan RTRK Kabupaten Keerom Dinilai Cacat Hukum
RTRW dan RTRK Kabupaten Keerom Dinilai Cacat Hukum
21 December 2008 16:27
Banjir bandang akibat tata ruang kota yang buruk
Banjir bandang di Kota Bandar Lampungakibat tata ruang kota yang buruk dan kerusakan lingkungan
17 December 2008 12:47
Peran Arsitektur dalam Penataan Ruang Kota
Peran Arsitektur dalam Penataan Ruang Kota
16 December 2008 12:40
Penataan Kota Menyangkut Lintas Dinas
Penataan Kota Menyangkut Lintas Dinas
11 November 2008 10:44
Barut Desak Pemprov Kalteng
Barut Desak Pemprov Kalteng
11 November 2008 10:43
Seluruh Hutan Dikelilingi Patok
Seluruh Hutan Dikelilingi Patok
9 November 2008 10:38
RTRW Tak Jelas, Akademisi Harus Dilibatkan
RTRW Tak Jelas, Akademisi Harus Dilibatkan
5 November 2008 09:46
800 Hektar Hutan Lindung Dirambah untuk Kelapa Sawit
800 Hektar Hutan Lindung Dirambah untuk Kelapa Sawit
20 October 2008 10:31
BCMP: Izin Eksploitasi dari Bupati
BCMP: Izin Eksploitasi dari Bupati
15 October 2008 10:28
Revitalisasi 2.074 Ha Lahan Karet
Revitalisasi 2.074 Ha Lahan Karet
11 October 2008 11:00
Banjarmasin Kesulitan Kelola Sungai
Banjarmasin Kesulitan Kelola Sungai
5 October 2008 10:33
Konflik Lahan Di Jambi Sulit Teratasi
Konflik Lahan Di Jambi Sulit Teratasi
27 September 2008 10:49
500 ha sawah berubah fungsi
500 ha sawah berubah fungsi
10 September 2008 20:00
Penduduk di pinggir Danau Matano diusulkan direlokasi
Beragam usulan muncul dalam seminar ini, antara lain, pengembangan pariwisata di Danau Matano. Untuk itu, diusulkan para penduduk yang bermukim di pinggir Danau Matano, sebaiknya direlokasi, sehingga pemeliharaan dan pelestarian Danau Matano lebih terjaga sekaligus tetap asri, yang pada gilirannya akan mengundang wisatawan sebagai salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi penduduk Sorowako.
29 August 2008 10:49
Segera Tuntaskan Masalah Tata Ruang
Segera Tuntaskan Masalah Tata Ruang
29 August 2008 10:48
Dalam Lima Tahun 500 Hektare Sawah Produktif Hilang
Dalam Lima Tahun 500 Hektare Sawah Produktif Hilang
28 August 2008 10:47
Pembangunan Pesawaran Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Pesawaran Berwawasan Lingkungan
28 August 2008 10:47
Lianganggang Jadi Sentra Industri
Lianganggang Jadi Sentra Industri
26 August 2008 10:55
Pengembangan Cempaka Terganjal Batu Bara
Pengembangan Cempaka Terganjal Batu Bara
22 August 2008 19:57
Perda RTRW Kab Badung Dibahas Lagi
Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Badung yang sudah disahkan dalam paripurna DPRD Badung 8 Mei lalu, bakal kembali dibahas oleh dewan. Pasalnya dari hasil verifikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, ada beberapa poin yang diusulkan untuk direvisi.
21 August 2008 13:39
Perbatasan Belum Miliki Tata Ruang
Perbatasan Belum Miliki Tata Ruang
20 August 2008 16:21
DKI dan Jabar Tuntut Perpres Tata Ruang
DKI dan Jabar Tuntut Perpres Tata Ruang
15 August 2008 11:13
Kehancuran Bali Berawal dari Pembiaran Pelanggaran Perda Tata Ruang
Kehancuran Bali Berawal dari Pembiaran Pelanggaran Perda Tata Ruang
13 August 2008 11:18
Sertifikat Perkebunan Bermasalah
Sertifikat Perkebunan Bermasalah
4 August 2008 11:17
Warga Tolak Kebun Sawit
Warga Tolak Kebun Sawit
1 August 2008 10:58
70 Persen Irigasi di Aceh Terlantar
70 Persen Irigasi di Aceh Terlantar
29 July 2008 10:29
Peta Perlu Menjadi Lambang Negara RI
Peta Perlu Menjadi Lambang Negara RI
29 July 2008 10:27
Pemekaran atau Penciutan Wilayah?
Pemekaran atau Penciutan Wilayah?
28 July 2008 10:52
'Izin kebun sawit di Kalbar salahi tata ruang'
PONTIANAK: Kebijakan para bupati di Kalimantan Barat yang mengizinkan perluasan perkebunan kelapa sawit dinilai menyalahi tata ruang dan diperkirakan bisa menimbulkan konflik pada masa datang.
16 July 2008 21:07
Revisi RTRW Boalemo Dipaparkan
BOALEMO - Perkembangan Boalemo kedepan tentunya akan memberikan dampak terhadap pengembangan wilayah. Satu hal yang harus menjadi titik perhatian bersama adalah bagaimana mewujudkan pemanfaatan ruang dengan aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan. Komitmen pemerintah daerah untuk dalam rangka penataan wilayah dan pengembangannya maka kemarin, presentase awal revisi rencana tata ruang wilayah Boalemo, (RTRW) dilaksanakan.
14 July 2008 11:29
RTRW baru Sidoarjo masih di DPRD APBN danai jalan arteri Porong sebesar Rp366 miliar
Dalam RTRW yang baru, kawasan pemukiman akan berada di daerah Sidoarjo Barat. Begitu juga dengan kawasan industri bakal bergeser ke barat.
14 July 2008 11:18
RTRW Boalemo Selesai di Revisi, 2 Desa berada di HL
Towayu dan Tangga Barito Tetap Dimasukkan BOALEMO-Meski masih terkendala oleh status dua desa yang ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung, Pemkab Boalemo Selasa (15/7) besok, akan segera mempresentasikan hasil revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Boalemo.
12 July 2008 03:22
Peneliti UGM & UPN : Rencana pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Pati sebaiknya ditolak
Rencana pembangunan pabrik semen baru milik PT Semen Gresik (Persero) Tbk lebih dari 2.000 hektar di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebaiknya dibatalkan jika masyarakat Jateng tidak ingin kehilangan sumber irigasi di kawasan Pegunungan Kendeng, air bersih bagi jutaan penduduk, kawasan karst kategori 1, goa-goa alam, dan tradisi lokal komunitas Sedulur Sikep atau masyarakat Samin
12 July 2008 02:43
Bojonegoro Segera Revisi RTRW
Arah tata ruang Bojonegoro ke depan, wilayah bagian selatan yang berada di sekitar Blok Cepu di Kecamatan Ngasem akan dijadikan kawasan penyangga migas. Di sepanjang sungai Bengawan Solo akan tetap dijadikan sentra pertanian.
11 July 2008 11:33
Bappeda: RTRW Balikpapan Belum Tepat Implementasinya
erkait bencana banjir dan longsor di Balikpapan dua hari lalu, Pemkot Balikpapan mengakui program pembangunan infrastruktur yang disusun di Kota Balikpapan pemkot belum tepat implementasinya. Seperti Pembangunan bendali di Gunung Bahagia baru dilaksanakan, sedangkan bendali di Kampung Timur dan Batu Ampar belum bisa dilaksanakan.
8 July 2008 03:57
Reforma Agraria, Tanah Tanpa HGU Bakal Disita Pemerintah
Pemerintah akan menyita tanah tanah perkebunan di Pulau Jawa yang saat ini tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dan diterlantarkan, untuk kemudian dibagikan ke masyarakat
8 July 2008 03:39
Tata Ruang Propinsi Kalteng Terkatung-katung
Belum selesainya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng di Departemen Kehutanan (dephut) membuat berbagai proses perizinan terkait tata wilayah harus ditunda.
8 July 2008 02:15
DPRD Wajo Akan Minta Penjelasan Tata Ruang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo segera meminta penjelasan dari dinas tata ruang setempat terkait proyek pasar di atas lahan pekuburan di Atakkae, Kecamatan Tempe. Proyek ini sempat membuat anggota dewan kecewa karena dibangun tanpa persetujuan parlemen
7 July 2008 02:07
Ikuti RTRW, Investor Dapat Insentif
Kalangan investor, baik dalam maupun luar negeri, berpeluang memperoleh keringanan pajak jika mengikuti aturan mengenai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) provinsi maupun nasional.
5 July 2008 03:26
RPJP Medan Tanpa RTRW
RTRW seharusnya menjadi acuan untuk menyusun RPJP itu. Begitupun, RPJP tetap akan memperhatikan konsep RTRW sebelumnya untuk penyusunan.
2 July 2008 11:15
ANTISIPASI KEMISKINAN DENGAN PETA
Aceh Lanjutkan Program Geospasial Perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah perkotaan perlu peta tematik skala besar 1:10000 hingga 1:50000 mengenai jaringan infrastruktur utilitas dan sanitasi. dengan data ini dapat dicegah munculnya kawasan pemukiman kumuh.
20 June 2008 11:30
PP Kawasan Industri Segera Terbit
Pemerintah berjanji mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) soal Kawasan Industri (KI) secepatnya. Dengan PP tersebut, koordinasi dan kepastian hukum dalam KI bisa dilakukan. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kementerian terkait dengan penyelesaian PP itu untuk secepatnya merampungkan peraturan tersebut.
20 June 2008 11:21
Pemrop Bali didesak menegakkan Perda RTRWP
Masyarakat penyungsung pura dan pemangku, forum peduli Bali, jaringan aktivis, aliansi Bakti Pertiwi dan Walhi Bali mendesak Dewan menegakkan perda nomor 3 tahun 2005 tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Bali dan bhisama kesucian pura.
18 March 2008 17:05
Warga Lebak Tolak Relokasi,Rakyat Takut Kehilangan Pekerjaan
Ratusan ribu warga di wilayah selatan Kabupaten Lebak, Banten, menolak direlokasi jika lahan yang mereka tempati ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Warga khawatir kehilangan tempat tinggal, sekaligus mata pencarian mereka.
23 February 2008 01:28
PP N0. 2 Tahun 2008 melanggar UU No. 26 Tahun 2006
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya jelas melanggar UU No. tahun 2006 dan pemanfaat maupun yang memberikan ijin bisa bisa kenakan sangsi. Namun PP diatas justru mempertegas boleh melanggar RTRW asal membayar sewa yang harganya tidak lebih dari Rp. 300/m2. Sebuah angka yang dirumuskan bukan dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
20 February 2008 00:32
Pasar Dunia Telah Belakukan RSPO
pemetaan partisipatif sebagai upaya penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Pasalnya, dengan tidak adanya peta yang jelas, maka selalu ada tumpang tindih kepentingan dalam memanfaatkan tanah (ruang) antara masyarakat, perusahaan dan negara.
19 December 2007 08:12
Perencanaan Gampong Landasan Membangun Aceh
BANDA ACEH - Upaya kesepamahaman bagi pendekatan pemetaan dan perencanaan partisipatif di tingkat desa dan gampong, menjadi landasan bagi percepatan pembangunan Aceh pasca tsunami dan konflik. Karena itu, diharapkan adanya stretegi yang mampu meperluas partisipasi masyarakat dalam kebijakan penataan ruang.
7 September 2007 11:46
RDTR Nanga Mahap dapat menjadi model Nasional
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Nanga Mahap yang disusun masyarakat secara partisifatif dapat dijadikan suatu model bagaimana seharusnya sebuah rencana tata ruang disusun. Menurut Hadian Ananta Wardhana CES, Ditjen Penataan Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, "Nanga Mahap bisa menjadi model penataan ruang partispiatif di tingkat nasional”
29 June 2007 12:12
KORPORASI PELANGGAR UU TATA RUANG AKAN DIDENDA BERAT
“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali lipat dari pidana denda yang ditentukan”. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Hermanto Dardak dalam Acara Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Jakarta, Kamis (31/5).
29 June 2007 12:09
PENATAAN RUANG KUNCI BERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) menjadi kunci atas penataan ruang untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Setyo Moersidik, karena itu diperlukan harmonisasi UU PLH No. 23 tahun 1997 dengan UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007.
2 April 2007 10:47
Emil Salim: RUU Tata Ruang Punya Kelemahan Besar yang membahayakan
Pakar lingkungan yang juga mantan menteri lingkungan hidup Emil Salim mengatakan Rancangan Undang-Undang Tata Ruang yang kini sedang dibahas DPR mempunyai kelemahan besar yang membahayakan karena tidak melibatkan sektor-sektor secara koordinatif.
14 February 2007 14:46
Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa
Menurut UU No. 24 tahun 1992, tata ruang didefinisikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang atau wadah, baik direncanakan maupun tidak. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap penataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.
23 January 2007 14:58
PENATAAN RUANG UNTUK MITIGASI BENCANA
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia yang berakibat jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.
18 December 2006 14:12
Program Bagi-bagi Tanah Diragukan Berhasil
Rencana Badan Pertanahan Nasional, yang akan membagikan tanah seluas 8,15 juta hektar kepada masyarakat miskin, diragukan oleh banyak pihak. Apalagi, sebelumnya pemerintah juga pernah membagikan tanah kepada petani, tetapi bukan tanah yang subur untuk ditanami.
18 December 2006 14:10
Ketika Petani Menanti Godot
REFORMASI hak atas tanah adalah harga mati! Ketika 80 persen rakyat Indonesia terpuruk di sektor agraris, kebijakan penguasa malah berpihak kepada modal dan industri milik segelintir konglomerat yang membebani keuangan negara. Pemiskinan masyarakat agraris akibat kebijakan yang timpang ini harus dibenahi melalui kemauan politik untuk mengembalikan tata guna, tata kuasa tanah, dan tata produksi kepada petani dan pekebun gurem.
18 December 2006 13:53
PANSUS RUU PENATAAN RUANG DPR-RI LAKUKAN STUDI BANDING KE AUSTRALIA
Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang, Panitia Khusus (Pansus) RUU Penataan Ruang DPR-RI melakukan studi banding ke tiga kota di Australia, yakni Sydney, Canberra, dan Melbourne, pada tanggal 4 hingga 8 Desember 2006.
24 November 2006 08:59
RDP PANSUS PENATAAN RUANG BAHAS POLA INSENTIF DISINSENTIF
Bentuk serta penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan penataan ruang akan disesuaikan dengan regulasi keuangan dan akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
16 November 2006 16:30
Rencana Pemerintah menjalankan “Refroma Agraria” di Indonesia
Pada tanggal 13 Oktober 2006, organisasi kaum tani, pemuda, mahasiswa serta masyarakat sipil yang terdiri dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Serikat Tani Nasional (STN), Petani Mandiri, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), WALHI, Institute for Global Justice (IGJ), PBHI, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Lapasip, Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), YAPPIKA, Serikat P
22 September 2006 09:17
RUU PENATAAN RUANG DIHARAPKAN BISA DISAHKAN FEBRUARI 2007
Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti UU Penataan Ruang sebelumnya diharapkan sudah bisa disahkan pada Februari 2007. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya dengan Pansus Penataan Ruang Dewan Perwakilan Daerah di Gedung MPR/DPR Jakarta
18 September 2006 09:19
TIDAK ADANYA SANKSI SEBABKAN PENATAAN RUANG AMBURADUL
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan, penataan ruang yang masih amburadul merupakan fenomena yang mesti dipecahkan bersama.
13 September 2006 13:50
UU PENATAAN RUANG BARU AKAN LINDUNGI TANAH PERTANIAN
Masalah tanah pertanian seperti konversi lahan pertanian produktif, pemanfaatan lahan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungannya dan pemanfatan lahan yang kurang efisien menjadi tantangan dalam penataan ruang di masa depan.
6 September 2006 09:22
Rencana Tata Ruang - Masa Berlaku Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya Disamakan
Rencana tata ruang (RTR) nasional, wilayah provinsi dan kabupaten/kotamadya disamaratakan masa berlakunya selama 20 tahun. Sementara tingkat pembangunan nasional dengan tingkat pembangunan provinsi maupun kabupaten/kota berbeda.
13 July 2006 10:28
RUU PENATAAN RUANG DIHARAPKAN AKOMODIR MASALAH PEMANFAATAN RUANG
Pemanfaatan ruang di Kalimantan Selatan masih mengalami tumpang tindih. Diperkirakan sekitar 60-70 % mengalami hal itu. Tumpang tindih itu baik dalam pemanfaatan ruang perkebunan dengan kehutanan, perkebunan dengan pertambangan, maupun kehutanan dengan pertambangan.
13 July 2006 10:23
RUU PR PERLU MASUKKAN DIMENSI WAKTU DAN DIMENSI KOMODITAS NON-KOMERSIAL
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengusulkan pentingnya dimasukkan dimensi waktu dan dimensi komoditas dalam Rancangan UU Penataan Ruang (RUU PR). Dimasukkannya dimensi waktu dalam RUU PR diperlukan untuk menghindari kasus semburan gas yang disertai lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas, Sidoarjo, Jawa Timur.
13 July 2006 10:20
DIRJEN TARU : BLUE PRINT SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN TATA RUANG DI DAERAH
Blue print Propinsi Nangroe Aceh Darussalam menjadi acuan daerah tersebut dalam menyusun detail Penataan Ruang baik propinsi/kabupaten maupun kota, disamping sebagai pedoman untuk daerah-daerah lain yang dibatasi karena adanya sistem nasional.
13 July 2006 10:19
PELANGGAR DAN PEMBERI IJIN TATA RUANG AKAN KENAKAN SANGSI PIDANA
Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penataan Ruang DPR-RI akan mencantumkan adanya sangsi pidana kepada para pelanggar dan pemberi ijin dalam UU Penataan Ruang yang baru. Hal tersebut diungkapkan Rendhy A. Lamadjido Wakil Ketua Pansus Penataaan Ruang dari Fraksi PDIP pada acara sosialisasi dan public hearing dalam rangka penyusunan RUU Penataan Ruang dengan Walikota Sabang, Nangroe Aceh Darussalam Teuku Jusuf, DPRD, Bappeda, LSM dan instansi terkait lainnya.
30 June 2006 09:26
Tata Ruang di Sulteng Memprihatinkan
Wakil Ketua Pansus Penataan Ruang DPR-RI dari Fraksi PDIP Rendy Lamadjido menyatakan, kondisi tata ruang kota di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu sangat memprihatinkan. Pasalnya dibeberapa tempat terjadi pengalihan fungsi lahan, misalnya penggunaan hutan lindung sebagai kawasan tempat tinggal bagi para transmigran.
26 June 2006 12:30
Sangat Penting, Informasi Geologi Dalam Tata Ruang
Untuk Mengurangi Dampak Bencana Geologi Dengan kejadian gempa bumi tektonik di Yogyakarta, Sabtu lalu, yang menelan cukup banyak korban saudara-saudara kita, kembali kita diingatkan pentingnya informasi geologi dalam tata ruang daerah. Selama ini Informasi geologi belum banyak digunakan dalam perencanaan daerah sehingga apabila terjadi bencana geologi menimbulkan dampak yang cukup besar.
31 May 2006 09:10
30 Persen Sungai di Indonesia Rusak Parah
SEKITAR 30 persen satuan wilayah sungai di Indonesia mengalami kerusakan yang sangat parah. Untuk itu perlu dilakukan upaya penanganan yang komprehensip.
31 May 2006 09:08
Pergeseran Tata Ruang Terjadi di Semua Kabupaten/Kota
Pergeseran tata ruang dan peruntukan wilayah terjadi di semua kabupaten di Indonesia. Pergeseran tata ruang dari konsep tata ruang yang ditetapkan sebelumnya bisa mencapai lebih dari 50 persen, sehingga efektivitas tata ruang untuk menjamin masyarakat dari ancaman bencana lingkungan semakin menurun.
7 April 2006 10:02
DRAFT RUU PENATAAN RUANG
bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional baik sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya secara selaras, serasi, dan seimbang demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
29 March 2006 08:58
Emil Salim: RUU Tata Ruang Punya Kelemahan Besar yang membahayakan
"RUU ini berbeda dengan UU No 24 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan pada Menteri Ekuin (Ekonomi Keuangan dan Industri) sebagai koordinator dalam penyelenggaraan tata ruang," katanya dalam seminar mengenai tata ruang yang diselenggarakan Pansus RUU tata Ruang DPR di Jakarta Rabu.
27 March 2006 10:31
Memantapkan Rencana Tata Ruang Pulau Sebagai Alat Perekat Pembangunan Nasional dan daerah
alam rangka menindaklanjuti langkah kebijakan penataan ruang pulau serta untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan menggabungkan berbagai kepentingan yang merupakan salah satu strategi penataan ruang pulau, dilakukan rapat kerja penataan ruang Jawa, Bali dan Sumatera, di Semarang. Tujuan dari raker ini adalah untuk membangun komitmen penguatan peran penataan ruang oleh seluruh pelaku pembangunan/stakeholder baik pemerintah, DPR
27 March 2006 10:30
Soal Draft RUU Tata Ruang Pemerintah-Tidak Ada Data Valid Kondisi Tata Ruang Indonesia
Pemerintah telah menyampaikan hak usul inisiatifnya tentang RUU Tata Ruang agar menjadi agenda pembahasan di DPR. Hadirnya payung hukum tentang perencanaan penataan pembangunan infarstruktur nasional diharapkan dapat mengakhiri carut marutnya tata ruang perkotaan dan wilayah.
27 March 2006 10:30
Merekonstruksi Tata Ruang Aceh
TANGGAL 1 Februari lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja keras merampungkan Master Plan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Cetak biru program rehabilitasi dan rekonstruksi kota-kota di Aceh yang terkena gempa bumi dan tsunami akan selesai dalam waktu dua-tiga minggu
27 March 2006 10:26
MESKI DIREVISI, UU PENATAAN RUANG PUNYA PERAN BESAR DALAM PEMBANGUNAN
Undang Undang No.24/1992 tentang Penataan Ruang yang kini tengah dilakukan pembahasan dengan DPR untuk direvisi, dinilai telah memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional.
27 March 2006 10:24
MENTERI PU TUNGGU MASUKAN MASYARAKAT UNTUK SANKSI PELANGGAR TATA RUANG
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyatakan, sesuai Otonomi Daerah sebagian wewenang pemerintah pusat seperti perizinan, pengawasan tentang pemanfaatan penataan ruang di daerah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (Permda) demi efisiensi dan efektivitas. Bila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap penataan ruang maka yang yang lebih bertanggungjawab pemda setempat. “Tidak mungkin pusat mengurusi sampai ke masyarakat seperti masalah perizinan bangunan,” jelas Menteri PU. Bila te
17 March 2006 14:26
RTRW HARUS DIKETAHUI MASYARAKAT
Penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
17 March 2006 11:09
PU TELAH KELUARKAN NSPM SEBAGAI PEDOMAN PEMDA DALAM PENYUSUNAN RTRW
Permasalahan tata ruang tampaknya tetap menjadi faktor kunci dalam membenahi dan mencegah kesemrawutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
17 March 2006 11:07
RDP PANSUS RUU PENATAAN RUANG DENGARKAN PENJELASAN BPN DAN BAPPENAS
Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang antara Pemerintah dengan Panitia Khusus RUU Penataan Ruang DPR –RI masih terus berlanjut. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto dan Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Luky Eko Wuryanto, guna memberikan masukan kepada DPR dalam pembahasan RUU Penataan Ruang, Rabu (15/3). RDP yang diketuai oelh Abdullah Azwar A
27 February 2006 12:33
Djoko Kirmanto: Sanksi Pidana bagi Pelanggar Tata Ruang
Pemerintah saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Tata Ruang. Dalam rancangan itu akan ditetapkan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar penggunaan tata ruang di luar ketentuan, termasuk pihak yang memberikan izin.
27 February 2006 12:30
Kritis, Seluruh Daerah Aliran Sungai di Indonesia
Hampir seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia kritis. Ketika musim hujan, air sungai meluap hingga menyebabkan banjir, saat musim kering air sungai menyusut bahkan mengering.
10 February 2006 14:07
POKJA LAYANAN PEMETAAN PARTISIPATIF & PERENCANAAN GAMPONG
Kelompok kerja (pokja) layanan pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong (LP3G) adalah sebuah inisiatif bersama beberapa lembaga yang bekerja untuk membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh paska tsunami. Inisiatif ini awalnya dari program kerja yang dilaksanakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor dan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Banda Aceh. Dua lembaga ini jauh sebelum tsunami, sekitar tahun 1996 telah melakukan kerja-kerja pemetaan partisipatif se
10 February 2006 13:36
Perlindungan Hak Adat dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami
Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, telah menimbulkan dampak yang demikian luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Pesisir Aceh. Secara umum kerusakan tersebut meliputi prasana dan sarana sosial, ekonomi, dan tentu saja kerusakan lingkungan – yang disertai dengan perubahan bentang alam.
9 February 2006 16:30
Pelatihan Pemetaan Komunitas Adat Pappuangan Padang
Inisiasi untuk melakukan pemetaan wilayah adat berangkat dari kesadaran mereka akan ancaman dari pihak luar yang senantiasa mengintai dan melirik potensi sumber daya alam mereka. Keyakinan ini terutama muncul dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Polman untuk mengembangkan sejumlah proyek pembangunan dengan mengundang investor. Seperti yang tertera dalam nota kesapahaman (MOU) antar bupati Polman dan Konsorsium Indonesia-Malaysia (CMI-Malindo) tentang pengembangan investasi di Kabupaten Pol
9 February 2006 16:29
Pemetaan Partisipatif di Aceh
Sejak bulan April 2005, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor, bersama dengan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) melakukan pemetaan tata batas gampong dan tata guna lahan gampong. Pemetaan yang dilakukan menjadi dasar proses perencanaan gampong untuk rehablilitasi dan rekonstruksi akibat tsunami.
1 February 2006 16:29
Perencanaan Gampong Ruyung
Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, masyarakat Gampong Ruyung Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, melakukan perencanaan gampong yang difasilitasi oleh YRBI dan JKPP pada tanggal 29 Nop-1 Des 2005.

 

  Copyright ©2014 - Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif - JKPP.org
Terms and Conditions.
Developed by Kemangnet.com