SLPP dalam Fungsi Layanan Pemetaan dan Advokasi Ruang

Simpul layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) merupakan forum strategis dan mitra dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang fokus pada pelayanan pemetaan partisipatif dan advokasi ruang.

Simpul layanan pemetaan partisipatif (SLPP) dibentuk untuk memberikan layanan pemetaan partisipatif yang lebih cepat, lebih dekat dan lebih murah. Beberapa masalah yang menyebabkan layanan pemetaan tidak bisa dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan, diantaranya tidak tersedianya fasilitator, tidak adanya peralatan dan masalah non teknis lainnya. Akibatnya masyarakat yang membutuhkan layanan mendesak tidak dapat terlayani.

Sementara itu kasus keruangan semakin banyak, mulai dari tingkat ancaman sampai dengan pada tahap perampasan terhadap hak-hak masyarakat. Dari pengalaman selama ini, salah satu hal penting dalam proses advokasi dan penyelesaian konflik adalah pemetaan partisipatif untuk mempertegas hak-hak masyarakat atas tanah dan memperjelas area konflik.

Simpul layanan bekerja secara fungsional melibatkan para fasilitator pemetaan yang berasal dari NGOs, organisasi rakyat dan masyarakat adat/lokal yang memiliki kemampuan memfasilitasi pemetaan partisipatif dan kemampuan lain yang diperlukan. Secara organisasi JKPP Sekretarian Nasional bersama anggota JKPP dan mitranya melakukan proses koordinasi, penguatan, dan asistensi terhadap keberadaan simpulan layanan untuk mendorong kemandirian layanan.

Diarman, Divisi Pelayanan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JPP) mengatakan, Sejauh ini sudah terbentuk 28 Simpul SLPP di seluruh Nusantara terdiri dari Sumatera, Kalimantan Sulawesi, Papua dan Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Maluku.

Ditambahkan Diar, kegiatan SLPP dalam 2 minggu ini akan dan sudah dilaksanakan di banyak tempat dengan materi dan kontek sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing wilayah.

Baca : Agenda Kegiatan SLPP

“Ada empat issu besar yang sedang diikuti oleh seluruh simpul pada dua minggu ini yakni Perhutanan Sosial, Pelatihan dan Pemetaan Laut, Advokasi dan One Map Policy” terangnya.

Dijelaskan Diar, untuk Perhutanan Sosial dilaksanakan di Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan tengah, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tengara Barat, Bali Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan Simpul Makasar. Pelatihan dan pemetaan laut bersama mitra dilaksnanakan di Wakatobi Sulawesi Tenggara, Mataram dan Sumbawa. Untuk penyusunan rencana strategi advokasi dilaksanakan di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Lampung. Sementara issu One Map Policy di Sulawesi Tengah.

Berikut ini dokumentasi kegiatan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif dari berbagai daerah.