DAERAH

BIG Gandeng Pemda dan Universitas Dorong One Map Policy

Menteri Desa, Marwan Jafar (tengah) didampingi Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono (kanan) menyerahkan Album Peta Kerja Batas Wilayah Administrasi Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2016 kepada Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi dalam Seminar Nasional Peta Desa di University Club UGM, Yogyakarta, Rabu (24/2).
Menteri Desa, Marwan Jafar (tengah) didampingi Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono (kanan) menyerahkan Album Peta Kerja Batas Wilayah Administrasi Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2016 kepada Wakil Bupati Temanggung Irawan Prasetyadi dalam Seminar Nasional Peta Desa di University Club UGM, Yogyakarta, Rabu (24/2). (Istimewa)

Bogor – Dalam rangka mendorong percepatan kebijakan satu peta (one map policy), Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan universitas.

Kepala BIG, Priyadi Kardono, mengatakan, bentuk kerja sama dengan pemda untuk mendukung rencana detail tata ruang dan wilayah.

“BIG menyebarluaskan data informasi geospasial agar kabupaten tidak menggunakan data asal-asalan untuk perencanaanya,” katanya di sela-sela Penandatanganan MoU BIG dengan Pemda dan Universitas di kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jumat (13/5).

Priyadi menegaskan, semua peta tata ruang harus dikonsultasikan dengan BIG. Namun sumber daya manusia (SDM) di daerah terbatas padahal daerah punya kewajiban membuat peta tematik skala 1: 50.000.

Di sisi lain, BIG pun harus mendorong sinkronisasi informasi geospasial tematik (IGT) berupa 85 tema peta tematik bisa rampung hingga 2019. Di tahun 2016, ditargetkan 17 peta tematik yang mengacu pada peta rupa bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 akan dirampungkan.

Wilayah Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan pemetaannya. Di samping itu, tahun 2016, BIG juga berkonsentrasi untuk pemetaan desa. “BIG membantu membina data spasial dan simpul jaringan pengelolaan data,” ujarnya.

Priyadi menjelaska,n peta desa merupakan peta tematik dasar yang terbagi menjadi peta citra, infrastruktur dan tutupan lahan. BIG misalnya membuatkan peta-peta tersebut dan desa melalui sistem informasi desa berkewajiban untuk mengisinya.

Kejelasan peta batas desa, berarti pula kejelasan peta kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Potensi konflik dapat dicegah dengan adanya data spasial yang bisa pula diintegrasikan dengan data statistik yang dimiliki Badan Pusat Statistik.

Sementara itu untuk kerja sama dengan universitas, terkait pengembangan SDM yang sangat dibutuhkan untuk bidang pemetaan dan geospasial.

Priyadi menambahkan SDM di bidang geospasial sangat minim. Untuk mendukung pemetaan skala 1:50.000 tahun 2016, BIG membutuhkan 1200 orang tenaga pemetaan.

“Kita telah memiliki program pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial untuk mencetak tenaga pemetaan dengan 13 universitas,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, BIG menjalin kerja sama dengan Universitas Cendrawasih, Indo Global Mandiri, Sriwijaya dan Universitas Teknologi Nasional.

In this recommendation we have the needyeezy boost 350 black
nmd r1 adidas

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/sains/364787-big-gandeng-pemda-dan-universitas-dorong-one-map-policy.html