Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan Komunitas Teras, Walhi Sultra, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham)...
Laporan Tanah Kita: Penguasaan Lahan Ciptakan Krisis Ruang di Jawa
Laporan koalisi NGO Tanah Kita berjudul “Kapitalisme dan Krisis Ruang di Pulau Jawa: Siapa yang diuntungkan?” mengungkapkan adanya ketimpangan...
Masyarakat Desa Watutau Geruduk Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah
Jum’at 09 Agustus 2024, Puluhan Masyarakat Desa Watutau bersama Koalisi Kawal Pekurehue yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI...
Category - Pemetaan Partisipatif
Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, Menteri Dalam Negeri menetapkan...
Sebanyak 777 peta wilayah adat seluas 9,3 juta hektar diserahkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Badan Registrasi Wilayah Adat( BRWA), dan...
Dalam rangka memperingati satu tahun pengakuan hutan masyarakat adat sekaligus HUT Kabupaten Lebak yang ke-189, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak bekerja...
“Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke”. Kalimat ini merupakan Bahasa Sunda Kuno yang berarti “ada dahulu ada sekarang, tak ada dahulu tak ada...
Plt. Bupati Tanggamus, Samsul Hadi, menerima kunjungan dari Netherland Kadastral pada Kamis (9/11/2017) di rumah dinas Wakil Bupati Tanggamus, Lampung...
Sebanyak 783 Kk petani Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menerima Ijin Pemanfaatan Hutan di wilayah kerja Perum Perhutani, pada Jum’at (20/10/2017). SK tersebut...
“Kita dapat sertifikat setelah berjuang, rasa puasnya beda. Banyak cerita untuk anak-cucu” (Remiyati, Anggota Serikat Tani Telukjambe Bersatu...
Presiden Joko Widodo menyerahkan surat penetapan sembilan hutan adat pada acara pembukaan Konferensi Tenurial 2017 di Istana Negara. Ini merupakan penetapan...
Sebanyak 783 Kk petani Teluk Jambe, Kabupaten Karawang menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Ijin Pemanfaatan...
Sebanyak 27 perwakilan masyarakat adat dari sepuluh komunitas adat di Tano Batak menemui Menteri KLHK memohon adanya penyelesaian konflik tenurial di wilayah...
Perwakilan dari 31 Desa di Kabupaten Pulang Pisau mengikuti acara launching pemetaan partisipatif batas desa di Kecamatan Maliku dan penyerahan peta batas desa...
Setelah dikritik oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, akhirnya lembaga World Wildlife Fund (WWF) buka suara dan memberikan klarifikasinya terkait MOU...