Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengeluarkan Manifesto Politik Agraria pada Jumat (25/9/2020) sehari setelah peringatan Hari Tani Nasional...
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Keluarkan Manifesto Politik Agraria
Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil: Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat!
Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat...
Pemerintah Wajib Membuka Akses dan Melibatkan Rakyat dalam Kebijakan Satu Peta
Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan...
Category - SIARAN PERS
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengeluarkan Manifesto Politik Agraria pada Jumat (25/9/2020) sehari setelah peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2020. Pembacaan Manifesto Politik Agraria ini dilakukan secara daring yang dibacakan secara langsung dan bergantian oleh para Pimpinan...
Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Perwakilan...
Sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) diantaranya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi...
Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019-2020 telah menghasilkan kesepakatan diteruskannya pembahasan RUU...
Sebanyak 27 perwakilan masyarakat adat dari sepuluh komunitas adat di Tano Batak menemui Menteri KLHK memohon adanya penyelesaian konflik tenurial di wilayah...
Memasuki 57 tahun paska diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 atau yang biasa diperingati sebagai...
MAKASSAR, JPM-Seminar dan Lokakarya gelar kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan Kepentingan Investasi...
Program Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di areal Perhutani yang dilaksanakan berdasarkan Permenhut No. 39 tahun 2017 harus memenuhi niat...
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada publik soal perkembangan Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU KKHE), Working...
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi...
Koalisi Anti Mafia Hutan WALHI SULUT, WALHI MALUT, WALHI SULBAR, SLPP SULUT, LBH MANADO, JAPESDA, YASMIB SULAWESI, MTG GORONTALO PWYP, WALHI, AURIGA, JKPP...
Korupsi membuat penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam carut marut. Alih-alih mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat konstitusi, penguasaan tersebut...