Sebanyak 27 perwakilan masyarakat adat dari sepuluh komunitas adat di Tano Batak menemui Menteri KLHK memohon adanya penyelesaian konflik tenurial...
Read more »
24Oct
Category: SIARAN PERS
25Sep
Memasuki 57 tahun paska diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 atau yang...
Read more »
03Aug
MAKASSAR, JPM-Seminar dan Lokakarya gelar kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan Kepentingan Investasi Yang...
Read more »
26Jul
Program Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di areal Perhutani yang dilaksanakan berdasarkan Permenhut No. 39 tahun 2017 harus memenuhi...
Read more »
11Apr
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada publik soal perkembangan Rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU KKHE), Working Group ICCAs...
Read more »
10Jun
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di...
Read more »
10Jun
Koalisi Anti Mafia Hutan WALHI SULUT, WALHI MALUT, WALHI SULBAR, SLPP SULUT, LBH MANADO, JAPESDA, YASMIB SULAWESI, MTG GORONTALO PWYP,...
Read more »
01Apr
Korupsi membuat penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam carut marut. Alih-alih mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat konstitusi, penguasaan tersebut justru lebih...
Read more »