Undang-undang
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Penjelasan Undang-undang DESA Tahun 2013
Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Propinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000
Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Tertentu
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 MENLHK SETJEN 2015 tentang Hutan Hak
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 MENLHK SETJEN 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43 MENLHK SETJEN KUM.1-6 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 MENLHK SETJEN KUM.1-5 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi T NO. 16 Tahun 2018 tentang Priorotas penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14 MENLHK SETJEN KUM.1-2 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P 83-MENLHK-SETJEN-KUM 1-10-2016 tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor .P.34_MENLHK_SETJEN_KUM.1_5_2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P14 MENLHK SETJEN OTL. 0 1 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPSKL
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P15 MENLHK SETJEN OTL. 0 1 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P16 MENLHK SETJEN OTL. 0 1 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor. P.49 MENLHK SETJEN KUM.1 9 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
- Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor .P.18 MENLHK SETJEN KUM.1 5 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KLHK
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 40 Tahun 2019 tentang Batas Maros dan Makassar
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor. 42 Tahun 2019 tentang Batas Maros dan Gowa
Peraturan Badan/Lembaga
Indonesian
English