Undang-undang
- UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 tentang Penataan Ruang
- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 tentang Desa
- UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
- UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 tentang Perkebunan
- UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- PENJELASAN UU DESA
Peraturan Presiden
- PERPRES NO 86 TAHUN 2018 tentang Reforma Agraria
- PERPRES No 9 TAHUN 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 9 TAHUN 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Propinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- PERATURAN PRESIDEN RI NO.88 TAHUN 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- PP Nomor 45 Tahun 2021
- Perpres Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Menteri
- Permendagri-Nomor-45-Tahun-2016
- Permen ATR No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Tertentu
- PERMEN LHK NO P.32-MENLHK-SETJEN-2015 tentang HUTAN HAK
- PERMEN LHK NO P.84-MENLHK-SETJEN-2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
- PERMEN LHK NO.P.43-MENLHK-SETJEN-KUM.1-6-2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- PERMEN LHK NO P.17-MENLHK-SETJEN-KUM.1-5-2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria
- PERMEN DESA PDTT NO. 16 TAHUN 2018 tentang Priorotas penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- PERMEN LHK NOMOR P.14-MENLHK-SETJEN-KUM.1-2-2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
- PERMEN LHK No P 83-MENLHK-SETJEN-KUM 1-10-2016 tentang Perhutanan Sosial
- PERMEN LHK N0.P.34_MENLHK_SETJEN_KUM.1_5_2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- PERMEN LHK NO.P14_MENLHK_SETJEN_OTL.0_1_2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPSKL
- PERMEN LHK NO.P15_MENLHK_SETJEN_OTL.0_1_2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
- PERMEN LHK NO.P16_MENLHK_SETJEN_OTL.0_1_2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
- PERMEN LHK N0.P.16_MENLHK_SETJEN_KUM.1_2_2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
- PERMEN LHK N0.P.49_MENLHK_SETJEN_KUM.1_9_2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH
- PERMEN ATR_KEPALA BPN RI NOMOR 18 TAHUN 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
- PERMEN_LHK_N0.P.18_MENLHK_SETJEN_KUM.1_5_2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KLHK
- PERMEN ATR-Kepala BPN No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanag Sistematis Lengkap
- PERMEN DESA PDTT RI NOMOR 19 TAHUN 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN RI NOMOR 3 TAHUN 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
- Permendagri No.40 Tahun 2019 ttg Batas Maros dan Makassar
- Permendagri No.42 Tahun 2019 ttg Batas Maros dan Gowa
Peraturan Badan/Lembaga
Indonesian
English