Audiensi Bersama Bupati Tulungagung, Tugu Lawang Nusantara Dampingi Serikat Tani Penampihan

Ketua Umum Perkumpulan Tugu Lawang Nusantara Okky Anggoro mendampingi Serikat Tani Penampihan Kecamatan Sendang dalam rangka audiensi bersama Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (22/6/2023) Pagi.

Menurut Okky, pihaknya bersama tim mengharapkan agar tanah bekas Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Kodam V Brawijaya yang selama ini sudah dikuasai dan diberdayakan untuk lahan pertanian maupun peternakan untuk status hak kepemilikannya diakui oleh Negara.

Dia menambahkan lahan bekas Puskopad Kodam V Brawijaya tersebut sudah ada puluhan tahun diolah dan diberdayakan sebagai lahan pertanian dan peternakan.

“Sudah ada puluhan tahun kok sudah diberdayakan oleh para petani, bahkan sudah ada SK pelepasan tanah itu dari Puskopad Kodam V Brawijaya,” tambahnya.

Lebih lanjut Okky menjelaskan dalam dialog bersama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo sangat mendukung adanya Kebijakan Nasional tentang penyelesaian konflik dan redistribusi tanah dengan bentuk kepemilikan hak bersama sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Alhamdulillah Pak Bupati Maryoto mendukung kebijakan nasional atas penyelesaian konflik tersebut, senada dengan yang dikatakan Pak Usep Setiawan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP),” terangnya.

“Serta dengan adanya alokasi tanah untuk aset Pemkab, sesuai dengan SK pelepasan dari KODAM V Brawijaya, dengan tujuan sebagai program pendukung kebijakan akses reforma oleh pemerintah disetiap tingkatan,” tandasnya.

Sementara itu, Pengurus Aliansi Petani Indonesia (API) Sofyan Ubaidi Anom menuturkan agar dalam penyelesaian konflik agraria ini segera bisa dilakukan dalam kerangka kebijakan reforma agraria.

“Dalam dialog, Pak Bupati Tulungagung Maryoto Birowo merekomendasikan data subjek dan objek calon penerima manfaat, sesuai hasil pemetaan partisipatif yang telah dilakukan oleh Serikat Tani Penampihan (STP). Sekaligus akses reformanya dalam bentuk program-program peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani,” tutur Pria yang juga Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Jawa Timur.