Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

oleh admin_samsul | Apr 27, 2026 | Artikel, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

oleh admin_samsul | Apr 2, 2026 | Artikel, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

oleh admin_samsul | Mar 14, 2026 | Berita, Kolaborasi dengan Pemerintah

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...

Mengurai Konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

oleh Admin | Jul 10, 2024 | Berita, Kolaborasi dengan Pemerintah

Indonesia negeri kepulauan, tapi tak mudah mengelola konflik perairannya. Warga lokal dan komunitas adat membutuhkan jaminan bisa memanfaatkan pesisir dengan adil, tidak dimonopoli pihak tertentu. Hal ini nampak dalam diskusi oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia...

Pemetaan Partisipatif, untuk Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa menuju Desa Berdaulat Atas Ruang

oleh Admin | Nov 24, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Sejak tahun 2022 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember telah melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Wuluhan, Jember, pada...

Peningkatan Fasilitas untuk Pengakuan Hutan Adat: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ajukan Solusi

oleh Admin | Agu 14, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah

Audiensi terkait wilayah Masyarakat adat Punan Tugung di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipasi (JKPP), dan Aliansi...