Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
    • Struktur
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Select Page
JKPP Sampaikan Data PIWA Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Seluas 82 Juta Hektar kepada ATR/BPN serta KKP, Dorong Percepatan Pengakuan Wilayah Adat.

JKPP Sampaikan Data PIWA Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Seluas 82 Juta Hektar kepada ATR/BPN serta KKP, Dorong Percepatan Pengakuan Wilayah Adat.

by admin_s | Nov 10, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah

Sekretariat Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan hasil analisis data Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil kepada dua kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...
Pemkab Banggai Kepulauan Serahkan SK kepada Sembilan Komunitas Masyarakat Adat

Pemkab Banggai Kepulauan Serahkan SK kepada Sembilan Komunitas Masyarakat Adat

by admin_s | Nov 8, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah

Salakan, Selasa, 3 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Kearifan Lokal kepada sembilan komunitas masyarakat adat....
Petani Kawasan Hutan di Lamongan Petakan Wilayah Kelola untuk Perhutanan Sosial 

Petani Kawasan Hutan di Lamongan Petakan Wilayah Kelola untuk Perhutanan Sosial 

by admin_s | Nov 3, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah

Lamongan, 14–16 Oktober 2026 — Paguyuban Petani Kawasan Hutan Sumber Urip Lamongan menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif Usulan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan...
Lokakarya PPMHA Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Banggai Kepulauan

Lokakarya PPMHA Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Banggai Kepulauan

by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...
Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten

by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

by admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
« Older Entries

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress