oleh admin_s | Agu 1, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
oleh admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
oleh admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
oleh admin_s | Mar 14, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
oleh Admin | Jul 10, 2024 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Indonesia negeri kepulauan, tapi tak mudah mengelola konflik perairannya. Warga lokal dan komunitas adat membutuhkan jaminan bisa memanfaatkan pesisir dengan adil, tidak dimonopoli pihak tertentu. Hal ini nampak dalam diskusi oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia...
oleh Admin | Nov 24, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Sejak tahun 2022 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember telah melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Wuluhan, Jember, pada...
