oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Hari kedua kegiatan studi lapang dilakukan di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung Selor Hilir pada Jumat, 9 Juni 2023. Agenda kegiatan di hari kedua ini dilakukan dengan melibatkan Bupati Bulungan, Bapak Syarwani; Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia...
oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Tuguk yang berada di Desa Punan Dulau kondisinya kian terdesak dan termarjinalkan dengan adanya konsesi perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dari PT Intracawood yang sudah masuk sejak tahun 1980-an. Pengakuan dan perlindungan atas...
oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat konstitusi yakni pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat [UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)]. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat (Ditjen) Pembangunan Daerah (Bangda), Nita Sosiawati, meminta untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa sesuai rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 melalui...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Ford Foundation dan mitra pembangunan lainnya, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Partisipatif Batas Desa di...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Koordinasi terakhir yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), pada hari Jum’at, 17 Maret 2023. Kemendagri diwakilkan oleh Friska, Ditjen Bina Pemdes. JKPP mengawali diskusi dan memberi tahu bahwa sebelumnya sudah...
