Dari Peta,

Bicara Keadilan.

Pendekatan Strategis

Membuka Ruang Dialogis

Data & Metodologi

Pengorganisasian Masyarakat

Luas Peta Partisipatif

Klik untuk Pergi ke Peta Interaktif

Tentang JKPP

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) adalah Organisasi Masyarakat Sipil yang memperjuangkan keadilan ruang melalui pemetaan partisipatif yang memadukan pengetahuan komunitas, advokasi kebijakan, dan solidaritas lintas wilayah demi pengakuan hak kelola rakyat atas tanah dan ruang hidupnya.

Selengkapnya

Bagaimana JKPP bekerja

JKPP bekerja melalui Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) di 30 lokasi yang tersebar di 28 Provinsi Indonesia.

Selengkapnya

JKPP Sampaikan Data PIWA Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Seluas 82 Juta Hektar kepada ATR/BPN serta KKP, Dorong Percepatan Pengakuan Wilayah Adat.

by admin_s | 10/11/2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah | 0 Comments

Sekretariat Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan hasil analisis data Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil kepada dua kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Pemkab Banggai Kepulauan Serahkan SK kepada Sembilan Komunitas Masyarakat Adat

by admin_s | 08/11/2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah | 0 Comments

Salakan, Selasa, 3 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Kearifan Lokal kepada sembilan komunitas masyarakat adat....

Pemetaan Laut Wilayah Adat Mukim Cot Jeumpa, Kabupaten Aceh Besar

by admin_s | 04/11/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Comments

Aceh, 15–26 Oktober 2026. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat Mukim Cot Jeumpa melaksanakan pemetaan laut sebagai lanjutan dari pemetaan wilayah adat di bagian darat yang telah dilakukan sebelumnya....

Petani Kawasan Hutan di Lamongan Petakan Wilayah Kelola untuk Perhutanan Sosial

by admin_s | 03/11/2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah | 0 Comments

Lamongan, 14–16 Oktober 2026 — Paguyuban Petani Kawasan Hutan Sumber Urip Lamongan menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif Usulan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan...

Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Adat: Potret Hak Tenurial Masyarakat Adat Kadie Wanse dan Kadie Mandati

by admin_s | 02/11/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Comments

WAKATOBI — Pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak atas wilayah dan ruang hidup masyarakat adat. Pada 1 September 2026, Bupati Wakatobi menerbitkan dua surat keputusan (SK) tentang pengakuan dan perlindungan...

Siaran Pers : BERPELUANG MENJADI ALAT LEGITIMASI PERAMPASAN LAHAN OLEH PT LPI, GERMAPUN DESAK KAKANWIL BPN JATENG MENCABUT SURAT REKOMENDASI YANG MENGABAIKAN PRINSIP REFORMA AGRARIA

by admin_s | 28/10/2026 | Advokasi | 0 Comments

Selasa, 27 Oktober 2026. Keberpihakan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah sedang diuji dalam konflik agraria yang dihadapi oleh Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN). Alih-alih mendorong Permohonan Usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang...

Siaran Pers : PENETAPAN TORA GERAKAN MASYARAKAT PETANI PUNDENREJO-PATI MANDEK, BPN JATENG BERI RUANG PT LPI UNTUK MERAMPAS TANAH PETANI

by admin_s | 25/10/2026 | Advokasi | 0 Comments

Jum’at, 23 Oktober 2026, Alih-alih segera menjalankan mandat Reforma Agraria, pada bulan September 2026, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah justru memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kantah/BPN Pati untuk melanjutkan Permohonan Hak PT LPI. Hal ini kemudian...

Dua Kadie di Wakatobi Kantongi SK Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal

by admin_s | 22/10/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Comments

Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan dua keputusan bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kadie Mandati dan Kadie Wanse. Kedua keputusan tersebut ditetapkan di Wangi-Wangi pada 1 Oktober 2026 oleh Bupati...