Dari Peta,

Bicara Keadilan.

Pendekatan Strategis

Membuka Ruang Dialogis

Data & Metodologi

Pengorganisasian Masyarakat

Kajian
Modul Tematik Pemetaan Partisipatif
Seri Panduan Pemetaan Partisipatif
Kabar JKPP

Kolaborasi dengan Pemerintah

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan...
Baca lebih

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

Jakarta, Rabu (15/4/2026) - Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses...
Baca lebih

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras...
Baca lebih

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan...
Baca lebih

Mengurai Konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir

Indonesia negeri kepulauan, tapi tak mudah mengelola konflik perairannya. Warga lokal dan...
Baca lebih

Pemetaan Partisipatif, untuk Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa menuju Desa Berdaulat Atas Ruang

Sejak tahun 2022 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Pemerintah Kabupaten Jember,...
Baca lebih

Peningkatan Fasilitas untuk Pengakuan Hutan Adat: Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ajukan Solusi

Audiensi terkait wilayah Masyarakat adat Punan Tugung di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak,...
Baca lebih

Audiensi Bersama Bupati Tulungagung, Tugu Lawang Nusantara Dampingi Serikat Tani Penampihan

Ketua Umum Perkumpulan Tugu Lawang Nusantara Okky Anggoro mendampingi Serikat Tani Penampihan...
Baca lebih

Studi Lapangan untuk Tindaklanjut Inkuiri Nasional dan Mendorong Usulan Hutan Adat MHA Punan Dulau (Bagian 2)

Hari kedua kegiatan studi lapang dilakukan di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung Selor...
Baca lebih

Studi Lapangan untuk Tindaklanjut Inkuiri Nasional dan Mendorong Usulan Hutan Adat MHA Punan Dulau (Bagian 1)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Tuguk yang berada di Desa Punan Dulau kondisinya kian terdesak...
Baca lebih

Pertama Di Indonesia, Hutan Adat Dicantumkan dalam Perda Tata Ruang Provinsi

  Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat...
Baca lebih

Rekomendasi Ditjen Bangda Kemendagri: Lanjutkan Penegasan Batas Desa Luwu Utara

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat (Ditjen)...
Baca lebih

Cerita dari Lapangan

 Pemetaan Partisipatif

Perencanaan Ruang Partisipatif

Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Luas Peta Partisipatif

27,027,011.52 Hektar

Klik untuk Pergi ke Peta Interaktif

Tentang JKPP

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) adalah Organisasi Masyarakat Sipil yang memperjuangkan keadilan ruang melalui pemetaan partisipatif yang memadukan pengetahuan komunitas, advokasi kebijakan, dan solidaritas lintas wilayah demi pengakuan hak kelola rakyat atas tanah dan ruang hidupnya.

Selengkapnya

Bagaimana JKPP bekerja

JKPP bekerja melalui Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) di 30 lokasi yang tersebar di 28 Provinsi Indonesia.

Selengkapnya

Pemetaan Partisipatif untuk Memperkuat Perlindungan Wilayah Kelola Nelayan di Karawang

oleh | 22/09/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Karawang, 14–15 September 2026 — Dalam upaya memperkuat perlindungan wilayah kelola nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif (PP) di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KNTI untuk...
Baca lebih

Penguatan Tata Kelola Wewidangan Desa Adat melalui Pemetaan Partisipatif Skala Luas di Kecamatan Melaya

oleh | 17/09/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Jembrana, 11 September 2026 — Proses Pemetaan Wewidangan Desa Adat se-Kecamatan Melaya memasuki tahapan awal melalui kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Wewidangan Desa Adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sumbersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan...
Baca lebih

Pemetaan Partisipatif KTH Maduhur, Mendokumentasikan Wilayah Kelola di Tengah Konflik Agraria

oleh | 17/09/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas | 0 Komentar

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, Desa Sukajaya, dalam melakukan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif. Proses ini berlangsung di tengah konflik agraria yang dihadapi masyarakat dengan PT. Prima Mustika...
Baca lebih

Workshop Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

oleh | 17/09/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
Baca lebih

Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali

oleh | 17/09/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
Baca lebih

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten

oleh | 17/09/2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
Baca lebih

Pasuwitran Nyatur Desa: Puncak Pemetaan Partisipatif dalam Mewujudkan Kesepakatan Batas Wewidangan Desa Adat

oleh | 17/09/2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
Baca lebih

Mendorong Kepastian Hukum: Verifikasi Teknis Hutan Adat Punan Tugung

oleh | 29/05/2026 | Pemetaan Partisipatif | 0 Komentar

Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
Baca lebih

Mitra JKPP

JKPP bekerja dengan mitra dan jaringan nasional maupun internasional.