by admin_s | Nov 13, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Mollo, 11 Oktober 2026 – Penetapan Cagar Alam Gunung Mutis menjadi Taman Nasional Mutis-Timau dengan luas mencapai 78.789 hektare telah memicu kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara...
by admin_s | Nov 10, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah
Sekretariat Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan hasil analisis data Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil kepada dua kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...
by admin_s | Nov 8, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah
Salakan, Selasa, 3 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Kearifan Lokal kepada sembilan komunitas masyarakat adat....
by admin_s | Nov 4, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Aceh, 15–26 Oktober 2026. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat Mukim Cot Jeumpa melaksanakan pemetaan laut sebagai lanjutan dari pemetaan wilayah adat di bagian darat yang telah dilakukan sebelumnya....
by admin_s | Nov 3, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah
Lamongan, 14–16 Oktober 2026 — Paguyuban Petani Kawasan Hutan Sumber Urip Lamongan menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif Usulan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan...
by admin_s | Nov 2, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
WAKATOBI — Pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak atas wilayah dan ruang hidup masyarakat adat. Pada 1 September 2026, Bupati Wakatobi menerbitkan dua surat keputusan (SK) tentang pengakuan dan perlindungan...
by admin_s | Oct 28, 2026 | Advokasi
Selasa, 27 Oktober 2026. Keberpihakan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah sedang diuji dalam konflik agraria yang dihadapi oleh Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN). Alih-alih mendorong Permohonan Usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang...
by admin_s | Oct 25, 2026 | Advokasi
Jum’at, 23 Oktober 2026, Alih-alih segera menjalankan mandat Reforma Agraria, pada bulan September 2026, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah justru memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kantah/BPN Pati untuk melanjutkan Permohonan Hak PT LPI. Hal ini kemudian...
by admin_s | Oct 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan dua keputusan bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kadie Mandati dan Kadie Wanse. Kedua keputusan tersebut ditetapkan di Wangi-Wangi pada 1 Oktober 2026 oleh Bupati...
by admin_s | Oct 9, 2026 | Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Maluku, 28 September–2 Oktober 2026 — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat bagi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader masyarakat adat. Kegiatan ini merupakan bagian...
by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...
by admin_s | Sep 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Karawang, 14–15 September 2026 — Dalam upaya memperkuat perlindungan wilayah kelola nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif (PP) di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KNTI untuk...