Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Pilih Laman
Mendorong Kepastian Hukum: Verifikasi Teknis Hutan Adat Punan Tugung

Mendorong Kepastian Hukum: Verifikasi Teknis Hutan Adat Punan Tugung

oleh admin_s | Mei 29, 2026 | Artikel, Berita, Cerita dari Lapang

Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
Ekspansi Sawit Berpotensi Menggerus Hutan Adat Tau Taa Wana

Ekspansi Sawit Berpotensi Menggerus Hutan Adat Tau Taa Wana

oleh admin_s | Mei 29, 2026 | Artikel, Pemetaan Partisipatif

Wilayah Adat Tau Taa Wana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, tengah mendorong pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Ulu Bongka dan Ampana Tete. Kerja sama telah dijalin dengan PT. Scofindo sebagai penyedia bibit dan PT....
Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

oleh admin_s | Apr 27, 2026 | Artikel, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGGOLO DI TENGAH ANCAMAN TAMBANG DAN KAWASAN HUTAN

PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGGOLO DI TENGAH ANCAMAN TAMBANG DAN KAWASAN HUTAN

oleh admin_s | Apr 22, 2026 | Artikel, Pemetaan Partisipatif

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

oleh admin_s | Apr 2, 2026 | Artikel, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

oleh admin_s | Mar 14, 2026 | Berita, Kolaborasi dengan Pemerintah

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
SIARAN PERS : Hampir 82 Juta Hektare Wilayah Adat Pesisir dan Laut Teridentifikasi, JKPP Desak Integrasi PIWA dalam Kebijakan Nasional dan Tata Ruang

SIARAN PERS : Hampir 82 Juta Hektare Wilayah Adat Pesisir dan Laut Teridentifikasi, JKPP Desak Integrasi PIWA dalam Kebijakan Nasional dan Tata Ruang

oleh admin_s | Feb 23, 2026 | Berita

Jakarta, 27 Januari 2026 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil yang mengidentifikasi hampir 82 juta hektare wilayah adat, mencakup ratusan komunitas masyarakat adat pesisir dan...
Membaca Ulang Kedaulatan Rakyat atas Ruang dalam Forum Anggota-IX JKPP

Membaca Ulang Kedaulatan Rakyat atas Ruang dalam Forum Anggota-IX JKPP

oleh admin_s | Feb 13, 2026 | Berita, Publikasi

Penulis: Risdawati Ahmad, dan Cahyani Fitra Tanjung Bogor, 3 Februari 2026 – Di tengah percepatan proyek strategis nasional, ekspansi industri ekstraktif, dan integrasi tata ruang yang kian masif, peta-peta yang dihasilkan masyarakat justru masih berada di pinggiran...
JKPP Luncurkan PIWA Pesisir dan Laut untuk Dorong Pengakuan Wilayah Adat

JKPP Luncurkan PIWA Pesisir dan Laut untuk Dorong Pengakuan Wilayah Adat

oleh admin_s | Jan 30, 2026 | Berita, Publikasi

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pengakuan...
DISKUSI NASIONAL: PEMETAAN PARTISIPATIF MENJADI BASIS PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT

DISKUSI NASIONAL: PEMETAAN PARTISIPATIF MENJADI BASIS PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT

oleh admin_s | Nov 4, 2025 | Artikel, Pemetaan Partisipatif

Bogor, 27 Agustus 2025 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyelenggarakan diskusi nasional bertajuk “Menegaskan Hak, Mengukuhkan Ruang Hidup: Praktik Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat”. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 12 komunitas adat dari berbagai...
Sarasehan Pemetaan Partisipatif, Tata Ruang, dan Registrasi Wilayah Adat diselenggarakan

Sarasehan Pemetaan Partisipatif, Tata Ruang, dan Registrasi Wilayah Adat diselenggarakan

oleh admin_s | Nov 3, 2025 | Artikel, Berita

Sarasehan Pemetaan Partisipatif, Tata Ruang, dan Registrasi Wilayah Adat diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di Wilayah Adat Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara...
Monitoring Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Monitoring Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

oleh admin_s | Nov 3, 2025 | Pemetaan Partisipatif

Bogor, 26 Agustus 2025 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama aliansi masyarakat sipil Sulawesi Tenggara menggelar diseminasi kajian bertajuk “Monitoring Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Kegiatan yang berlangsung di Bogor...
« Entri Terdahulu

  • Artikel
  • Berita
  • Cerita dari Lapang
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
  • Perencanaan Ruang Partisipatif
  • Publikasi

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Didesain oleh Elegant Themes | Didukung oleh WordPress