by admin_s | Nov 2, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
WAKATOBI — Pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak atas wilayah dan ruang hidup masyarakat adat. Pada 1 September 2026, Bupati Wakatobi menerbitkan dua surat keputusan (SK) tentang pengakuan dan perlindungan...
by admin_s | Oct 28, 2026 | Advokasi
Selasa, 27 Oktober 2026. Keberpihakan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah sedang diuji dalam konflik agraria yang dihadapi oleh Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN). Alih-alih mendorong Permohonan Usulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang...
by admin_s | Oct 25, 2026 | Advokasi
Jum’at, 23 Oktober 2026, Alih-alih segera menjalankan mandat Reforma Agraria, pada bulan September 2026, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah justru memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kantah/BPN Pati untuk melanjutkan Permohonan Hak PT LPI. Hal ini kemudian...
by admin_s | Oct 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan dua keputusan bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kadie Mandati dan Kadie Wanse. Kedua keputusan tersebut ditetapkan di Wangi-Wangi pada 1 Oktober 2026 oleh Bupati...
by admin_s | Oct 9, 2026 | Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Maluku, 28 September–2 Oktober 2026 — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat bagi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader masyarakat adat. Kegiatan ini merupakan bagian...
by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...
by admin_s | Sep 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Karawang, 14–15 September 2026 — Dalam upaya memperkuat perlindungan wilayah kelola nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif (PP) di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KNTI untuk...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Jembrana, 11 September 2026 — Proses Pemetaan Wewidangan Desa Adat se-Kecamatan Melaya memasuki tahapan awal melalui kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Wewidangan Desa Adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sumbersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, Desa Sukajaya, dalam melakukan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif. Proses ini berlangsung di tengah konflik agraria yang dihadapi masyarakat dengan PT. Prima Mustika...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
