by admin_s | Oct 9, 2026 | Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Maluku, 28 September–2 Oktober 2026 — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat bagi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader masyarakat adat. Kegiatan ini merupakan bagian...
by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...
by admin_s | Sep 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Karawang, 14–15 September 2026 — Dalam upaya memperkuat perlindungan wilayah kelola nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif (PP) di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KNTI untuk...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Jembrana, 11 September 2026 — Proses Pemetaan Wewidangan Desa Adat se-Kecamatan Melaya memasuki tahapan awal melalui kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Wewidangan Desa Adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sumbersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, Desa Sukajaya, dalam melakukan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif. Proses ini berlangsung di tengah konflik agraria yang dihadapi masyarakat dengan PT. Prima Mustika...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat Tau Taa Wana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, tengah mendorong pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Ulu Bongka dan Ampana Tete. Kerja sama telah dijalin dengan PT. Scofindo sebagai penyedia bibit dan PT....
by admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
