oleh admin_s | Agu 3, 2026 | Advokasi
“Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan DPR-RI, kami perwakilan masyarakat sipil wilayah Sulawesi dan Papua, tidak bersepakat untuk Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 bukan sekedar direvisi kami...
oleh admin_s | Agu 1, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
oleh admin_s | Jul 28, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
oleh admin_s | Jun 30, 2026 | Advokasi
Rezim izin dan konsesi dinilai gagal melindungi hutan, memperdalam konflik agraria, dan memperbesar risiko bencana ekologis Padang, Padang, 29 Juni 2026 — Koalisi Regional Sumatera mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk segera mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun...
oleh admin_s | Mei 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
oleh admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
oleh admin_s | Apr 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
oleh admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
oleh admin_s | Mar 14, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
oleh admin_s | Feb 23, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Jakarta, 27 Januari 2026 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil yang mengidentifikasi hampir 82 juta hektare wilayah adat, mencakup ratusan komunitas masyarakat adat pesisir dan...
oleh admin_s | Feb 13, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Penulis: Risdawati Ahmad, dan Cahyani Fitra Tanjung Bogor, 3 Februari 2026 – Di tengah percepatan proyek strategis nasional, ekspansi industri ekstraktif, dan integrasi tata ruang yang kian masif, peta-peta yang dihasilkan masyarakat justru masih berada di pinggiran...
oleh admin_s | Jan 30, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pengakuan...
