oleh admin_s | Agu 19, 2026 | Advokasi
Jembrana — Upaya menata wewidangan Desa Adat di Kabupaten Jembrana memasuki tahap penjajagan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali menginisiasi koordinasi dan pendampingan rencana pembuatan Peta Wilayah/Wewidangan dan Pemetaan Tanah/Padruwen Desa Adat...
oleh admin_s | Agu 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) melakukan pendampingan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, pada 8 Agustus 2026 di Desa Sukajaya. Kegiatan ini dilakukan di tengah konflik agraria yang sedang...
oleh admin_s | Agu 3, 2026 | Advokasi
“Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan DPR-RI, kami perwakilan masyarakat sipil wilayah Sulawesi dan Papua, tidak bersepakat untuk Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 bukan sekedar direvisi kami...
oleh admin_s | Agu 1, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
oleh admin_s | Jul 28, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
oleh admin_s | Jun 30, 2026 | Advokasi
Rezim izin dan konsesi dinilai gagal melindungi hutan, memperdalam konflik agraria, dan memperbesar risiko bencana ekologis Padang, Padang, 29 Juni 2026 — Koalisi Regional Sumatera mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk segera mengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun...
