by admin_s | Oct 25, 2026 | Advokasi
Jum’at, 23 Oktober 2026, Alih-alih segera menjalankan mandat Reforma Agraria, pada bulan September 2026, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah justru memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kantah/BPN Pati untuk melanjutkan Permohonan Hak PT LPI. Hal ini kemudian...
by admin_s | Oct 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan dua keputusan bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kadie Mandati dan Kadie Wanse. Kedua keputusan tersebut ditetapkan di Wangi-Wangi pada 1 Oktober 2026 oleh Bupati...
by admin_s | Oct 9, 2026 | Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Maluku, 28 September–2 Oktober 2026 — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat bagi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader masyarakat adat. Kegiatan ini merupakan bagian...
by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...
by admin_s | Sep 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Karawang, 14–15 September 2026 — Dalam upaya memperkuat perlindungan wilayah kelola nelayan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif (PP) di Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KNTI untuk...
