oleh admin_s | Agu 19, 2026 | Advokasi
Jembrana — Upaya menata wewidangan Desa Adat di Kabupaten Jembrana memasuki tahap penjajagan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali menginisiasi koordinasi dan pendampingan rencana pembuatan Peta Wilayah/Wewidangan dan Pemetaan Tanah/Padruwen Desa Adat...
oleh admin_s | Agu 18, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
oleh admin_s | Agu 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) melakukan pendampingan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, pada 8 Agustus 2026 di Desa Sukajaya. Kegiatan ini dilakukan di tengah konflik agraria yang sedang...
oleh admin_s | Agu 14, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
oleh admin_s | Agu 3, 2026 | Advokasi
“Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan DPR-RI, kami perwakilan masyarakat sipil wilayah Sulawesi dan Papua, tidak bersepakat untuk Undang-Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 bukan sekedar direvisi kami...