by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
