by admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
by admin_s | Apr 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
by admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
by admin_s | Mar 14, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
by admin_s | Feb 23, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, 27 Januari 2026 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil yang mengidentifikasi hampir 82 juta hektare wilayah adat, mencakup ratusan komunitas masyarakat adat pesisir dan...
