Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
    • Struktur
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Select Page
Perkuat Advokasi Wilayah Adat, JKPP Fasilitasi Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Mutis

Perkuat Advokasi Wilayah Adat, JKPP Fasilitasi Pemetaan Partisipatif Masyarakat Adat Mutis

by admin_s | Nov 13, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif

Mollo, 11 Oktober 2026 – Penetapan Cagar Alam Gunung Mutis menjadi Taman Nasional Mutis-Timau dengan luas mencapai 78.789 hektare telah memicu kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara...
Pemetaan Laut Wilayah Adat Mukim Cot Jeumpa, Kabupaten Aceh Besar

Pemetaan Laut Wilayah Adat Mukim Cot Jeumpa, Kabupaten Aceh Besar

by admin_s | Nov 4, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif

Aceh, 15–26 Oktober 2026. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat Mukim Cot Jeumpa melaksanakan pemetaan laut sebagai lanjutan dari pemetaan wilayah adat di bagian darat yang telah dilakukan sebelumnya....
Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Adat: Potret Hak Tenurial Masyarakat Adat Kadie Wanse dan Kadie Mandati

Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Adat: Potret Hak Tenurial Masyarakat Adat Kadie Wanse dan Kadie Mandati

by admin_s | Nov 2, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif

WAKATOBI — Pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak atas wilayah dan ruang hidup masyarakat adat. Pada 1 September 2026, Bupati Wakatobi menerbitkan dua surat keputusan (SK) tentang pengakuan dan perlindungan...
Dua Kadie di Wakatobi Kantongi SK Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  dan Kearifan Lokal

Dua Kadie di Wakatobi Kantongi SK Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal

by admin_s | Oct 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif

Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan dua keputusan bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kadie Mandati dan Kadie Wanse. Kedua keputusan tersebut ditetapkan di Wangi-Wangi pada 1 Oktober 2026 oleh Bupati...
Perkuat Pemetaan Wilayah Adat, AMAN Maluku Latih Fasilitator Pemetaan Partisipatif

Perkuat Pemetaan Wilayah Adat, AMAN Maluku Latih Fasilitator Pemetaan Partisipatif

by admin_s | Oct 9, 2026 | Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Maluku, 28 September–2 Oktober 2026 — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat bagi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader masyarakat adat. Kegiatan ini merupakan bagian...
Lokakarya PPMHA Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Banggai Kepulauan

Lokakarya PPMHA Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Banggai Kepulauan

by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...
« Older Entries

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress