by admin_s | Nov 13, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Mollo, 11 Oktober 2026 – Penetapan Cagar Alam Gunung Mutis menjadi Taman Nasional Mutis-Timau dengan luas mencapai 78.789 hektare telah memicu kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara...
by admin_s | Nov 4, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Aceh, 15–26 Oktober 2026. Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat Mukim Cot Jeumpa melaksanakan pemetaan laut sebagai lanjutan dari pemetaan wilayah adat di bagian darat yang telah dilakukan sebelumnya....
by admin_s | Nov 2, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
WAKATOBI — Pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak atas wilayah dan ruang hidup masyarakat adat. Pada 1 September 2026, Bupati Wakatobi menerbitkan dua surat keputusan (SK) tentang pengakuan dan perlindungan...
by admin_s | Oct 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Wakatobi menetapkan dua keputusan bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kadie Mandati dan Kadie Wanse. Kedua keputusan tersebut ditetapkan di Wangi-Wangi pada 1 Oktober 2026 oleh Bupati...
by admin_s | Oct 9, 2026 | Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Maluku, 28 September–2 Oktober 2026 — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Maluku menyelenggarakan Training of Facilitator (ToF) Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat bagi pengurus wilayah, pengurus daerah, dan kader masyarakat adat. Kegiatan ini merupakan bagian...
by admin_s | Oct 6, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Salakan, 29 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretariat Daerah memfasilitasi Lokakarya Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 di Hotel Barata, Kota...