by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Jembrana, 11 September 2026 — Proses Pemetaan Wewidangan Desa Adat se-Kecamatan Melaya memasuki tahapan awal melalui kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Wewidangan Desa Adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sumbersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, Desa Sukajaya, dalam melakukan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif. Proses ini berlangsung di tengah konflik agraria yang dihadapi masyarakat dengan PT. Prima Mustika...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif
Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat Tau Taa Wana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, tengah mendorong pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Ulu Bongka dan Ampana Tete. Kerja sama telah dijalin dengan PT. Scofindo sebagai penyedia bibit dan PT....
by admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
by admin_s | Apr 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
by admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
by admin_s | Mar 14, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...