Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang
  • Tentang Kita
    • JKPP
    • SLPP
    • Struktur
  • Publikasi
    • Kabar JKPP
    • Seri Panduan PP
    • Modul
    • Kajian
    • PLUP
    • Cerita dari Lapang
  • Berita
  • TANAHKITA.ID
  • id ID
    • en EN
    • id ID
Select Page
Penguatan Tata Kelola Wewidangan Desa Adat melalui Pemetaan Partisipatif Skala Luas di Kecamatan Melaya

Penguatan Tata Kelola Wewidangan Desa Adat melalui Pemetaan Partisipatif Skala Luas di Kecamatan Melaya

by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif

Jembrana, 11 September 2026 — Proses Pemetaan Wewidangan Desa Adat se-Kecamatan Melaya memasuki tahapan awal melalui kegiatan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Wewidangan Desa Adat yang dilaksanakan di Desa Adat Sumbersari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan...
Pemetaan Partisipatif KTH Maduhur, Mendokumentasikan Wilayah Kelola di Tengah Konflik Agraria

Pemetaan Partisipatif KTH Maduhur, Mendokumentasikan Wilayah Kelola di Tengah Konflik Agraria

by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif, Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mendampingi Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur, Desa Sukajaya, dalam melakukan pengambilan data melalui pemetaan partisipatif. Proses ini berlangsung di tengah konflik agraria yang dihadapi masyarakat dengan PT. Prima Mustika...
Workshop Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Workshop Perlindungan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif

Dalam rangka memperkuat perlindungan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen PK, KKP menyelenggarakan workshop pada 4–5 Agustus 2026 di Ambon. Kegiatan yang dilaksanakan...
Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali

Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali

by admin_s | Sep 17, 2026 | Pemetaan Partisipatif

Bali, 4 Agustus 2026 — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Perkumpulan HuMa Indonesia, dan Yayasan GARIS Pantai Nusantara secara kolaboratif menyelenggarakan Workshop Penyampaian dan Pembahasan Legal Opinion tentang Analisis Kedudukan Desa Adat sebagai Subjek...
Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten

Bappenas Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Perkuat Peta Jalan Masyarakat Hukum Adat di Lebak, Banten

by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Lebak, 30 Juli 2026 — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di...
Pasuwitran Nyatur Desa: Puncak Pemetaan Partisipatif dalam Mewujudkan Kesepakatan Batas Wewidangan Desa Adat

Pasuwitran Nyatur Desa: Puncak Pemetaan Partisipatif dalam Mewujudkan Kesepakatan Batas Wewidangan Desa Adat

by admin_s | Sep 17, 2026 | Advokasi, Pemetaan Partisipatif

Pasuwitran Nyatur Desa merupakan filosofi masyarakat adat Bali yang menjunjung tinggi persaudaraan, hubungan harmonis, dan musyawarah antardesa. Dalam nilai ini, batas wilayah tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kesepakatan...
Mendorong Kepastian Hukum: Verifikasi Teknis Hutan Adat Punan Tugung

Mendorong Kepastian Hukum: Verifikasi Teknis Hutan Adat Punan Tugung

by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif

Kabupaten Bulungan – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Tim Terpadu percepatan pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,...
Ekspansi Sawit Berpotensi Menggerus Hutan Adat Tau Taa Wana

Ekspansi Sawit Berpotensi Menggerus Hutan Adat Tau Taa Wana

by admin_s | May 29, 2026 | Pemetaan Partisipatif

Wilayah Adat Tau Taa Wana Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, tengah mendorong pengembangan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Ulu Bongka dan Ampana Tete. Kerja sama telah dijalin dengan PT. Scofindo sebagai penyedia bibit dan PT....
Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

Penyampaian Hasil Pemetaan Partisipatif: Membaca Konflik Ruang dan Pengakuan Wilayah Adat di Wakatobi dan Kabaena

by admin_s | Apr 27, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Jakarta, Rabu (15/4/2026) – Kegiatan penyampaian hasil pemetaan partisipatif serta proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menjadi...
PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGGOLO DI TENGAH ANCAMAN TAMBANG DAN KAWASAN HUTAN

PENGAKUAN WILAYAH ADAT NGGOLO DI TENGAH ANCAMAN TAMBANG DAN KAWASAN HUTAN

by admin_s | Apr 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

Krisis Tata Ruang Sultra, dari Desa sampai Hutan Terhimpit Kepentingan Investasi

by admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif

Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

FGD Dorong Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wakatobi

by admin_s | Mar 14, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah

Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
« Older Entries
Next Entries »

  • Advokasi
  • Kolaborasi dengan Pemerintah
  • Pemetaan Partisipatif
  • Pendidikan dan Penguatan Kapasitas

Perumahan Bogor Baru Taman, Jl. Cimanuk Blok B.7 No.6, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152

seknas@jkpp.org

0251-8379143

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress