by admin_s | Apr 22, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 400.6.2.2/77/DLH-G.ST/2026 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Nggolo di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu yang...
by admin_s | Apr 2, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pada Kamis, 12 Maret 2026 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Komunitas Teras menyelenggarakan Forum Konsultasi Kebijakan Nasional untuk membahas tata kelola ruang dan Proyek Strategis Nasional di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grand...
by admin_s | Mar 14, 2026 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Pada 10 Februari 2026, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, diselenggarakan sebagai ruang dialog multipihak. Kegiatan ini mempertemukan unsur...
by admin_s | Feb 23, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Jakarta, 27 Januari 2026 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil yang mengidentifikasi hampir 82 juta hektare wilayah adat, mencakup ratusan komunitas masyarakat adat pesisir dan...
by admin_s | Feb 13, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Penulis: Risdawati Ahmad, dan Cahyani Fitra Tanjung Bogor, 3 Februari 2026 – Di tengah percepatan proyek strategis nasional, ekspansi industri ekstraktif, dan integrasi tata ruang yang kian masif, peta-peta yang dihasilkan masyarakat justru masih berada di pinggiran...
by admin_s | Jan 30, 2026 | Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pengakuan...
by admin_s | Nov 4, 2025 | Pemetaan Partisipatif
Bogor, 27 Agustus 2025 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyelenggarakan diskusi nasional bertajuk “Menegaskan Hak, Mengukuhkan Ruang Hidup: Praktik Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat”. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 12 komunitas adat dari berbagai...
by admin_s | Nov 3, 2025 | Pemetaan Partisipatif
Sarasehan Pemetaan Partisipatif, Tata Ruang, dan Registrasi Wilayah Adat diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di Wilayah Adat Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara...
by admin_s | Nov 3, 2025 | Pemetaan Partisipatif
Bogor, 26 Agustus 2025 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama aliansi masyarakat sipil Sulawesi Tenggara menggelar diseminasi kajian bertajuk “Monitoring Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Kegiatan yang berlangsung di Bogor...
by admin_s | Oct 22, 2025 | Pemetaan Partisipatif
Pada tanggal 26 September 2025 JKPP dan WGII bersama dengan jaringannya kembali melakukan konsolidasi data konflik di kawasan konservasi, serta membahas strategi penguatan advokasi melalui platform Tanahkita.id. Data yang telah dikonsolidasi akan dijadikan dasar...
by Admin | Jan 7, 2025 | Pemetaan Partisipatif
Perjuangan hak atas tanah petani dari enam desa (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, Baturetno, Bumirejo) terus di gelorakan. Lebih dari dua dekade atau sejak tahun 1997 perjuangan hak atas tanah untuk menuntut diredistribusikannya tanah negara eks Perkebuan...
by Admin | Sep 30, 2024 | Pemetaan Partisipatif
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan Komunitas Teras, Walhi Sultra, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, Komdes, serta Rumpun Perempuan menyelenggarakan Diskusi Terfokus Konsolidasi Data dan Pengetahuan Untuk...
