Mollo, 11 Oktober 2026 – Penetapan Cagar Alam Gunung Mutis menjadi Taman Nasional Mutis-Timau dengan luas mencapai 78.789 hektare telah memicu kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Kebijakan tersebut dinilai belum melibatkan masyarakat adat secara memadai, khususnya para pemangku otoritas adat yang memiliki hubungan historis dan pengetahuan mendalam terhadap wilayah tersebut.
Proses penetapan kawasan yang mencakup 12 desa di Kabupaten TTS dan sejumlah desa di Kabupaten TTU ini dinilai minim sosialisasi serta kurang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat adat. Pengambilan keputusan yang cenderung bersifat top-down telah memunculkan ketegangan sosial dan berbagai bentuk penolakan, baik melalui ritual adat maupun aksi massa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta wilayah kelola yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat advokasi masyarakat adat, PIKUL menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi dan Pertemuan Tokoh Adat “Pelanggaran Hak Partisipasi Dalam Penetapan Taman Nasional Mutis-Timau” dan Pemetaan Wilayah Adat Mutis. Kegiatan berlangsung pada 2–11 Oktober 2026 di wilayah Mollo dan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur, dan Mama Aleta Fund (MAF) , bersama para tokoh adat dari wilayah Mutis.
Kegiatan diawali dengan konsolidasi bersama tokoh adat dan pemaparan hasil investigasi penetapan Taman Nasional Mutis-Timau. Diskusi kemudian difokuskan pada identifikasi persoalan, strategi advokasi, serta kebutuhan data untuk memperkuat perjuangan masyarakat adat. Dalam proses ini, disepakati Kefetoran sebagai satuan wilayah adat dalam pemetaan.
Kegiatan dilanjutkan dengan materi kearifan lokal dan pemetaan partisipatif. WGII menyampaikan materi mengenai ICCAs (Indigenous and Community Conserved Areas), termasuk konsep dan mekanisme registrasinya. Sementara itu, JKPP memberikan pelatihan metodologi pemetaan partisipatif, mulai dari penyusunan peta sketsa hingga pengenalan digitalisasi data spasial. Peserta juga melakukan penggalian data sosial dan menyusun rencana tindak lanjut (RTL) sebagai persiapan pemetaan lapangan.
Sebagai tindak lanjut dari hasil konsolidasi dan pelatihan, tim melakukan penggalian data lapangan di Kefetoran Nunbena dan Kefetoran Mutis. Kegiatan pertama dilaksanakan di Desa Nunbena untuk menggali informasi mengenai wilayah kelola dan data sosial masyarakat adat Kefetoran Nunbena. Tim bersama tokoh adat mengidentifikasi berbagai ruang yang dimanfaatkan masyarakat serta memperoleh gambaran awal mengenai cakupan wilayah kefetoran tersebut.
Penggalian data kemudian dilanjutkan di Desa Noebesi untuk mendokumentasikan wilayah kelola Kefetoran Mutis. Proses serupa dilakukan melalui diskusi bersama tokoh adat untuk mengidentifikasi data spasial dan sosial yang berkaitan dengan ruang hidup masyarakat. Dalam kedua proses tersebut, pengumpulan informasi mengenai batas wilayah adat masih menghadapi tantangan karena persoalan batas merupakan isu yang cukup sensitif bagi masyarakat. Meski demikian, tim berhasil memperoleh gambaran batas indikatif berdasarkan desa-desa yang termasuk dalam masing-masing kefetoran.
Selain penggalian data, masyarakat juga mendapatkan pelatihan penggunaan GPS dan aplikasi pengambilan titik koordinat melalui telepon genggam. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi, mengambil, dan mendokumentasikan titik-titik penting di wilayah kelolanya secara mandiri. Dengan demikian, proses pengumpulan data dapat terus dilanjutkan oleh masyarakat setelah kegiatan lapangan selesai.
Penggalian data Kefetoran Nunbena kemudian dilanjutkan di Desa Fatumnasi. Hal ini dilakukan karena Kefetoran Nunbena memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dan terdiri atas beberapa desa sehingga membutuhkan proses pendokumentasian lebih lanjut. Setelah rangkaian kegiatan lapangan selesai, tim kembali ke Kupang untuk melakukan konsolidasi dan perapian data spasial maupun sosial yang telah dikumpulkan.
Rangkaian kegiatan ini menghasilkan data awal mengenai wilayah kelola masyarakat adat di Kefetoran Mutis dan Kefetoran Nunbena, baik berupa informasi spasial maupun sosial. Namun, data batas wilayah adat secara definitif masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama para tokoh adat. Oleh karena itu, pertemuan lanjutan antartokoh adat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membangun kesepahaman mengenai batas wilayah masing-masing kefetoran.
Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat adat didorong untuk mendokumentasikan pengetahuan, sejarah, dan ruang kelola yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka. Peta yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat advokasi serta menunjukkan keberadaan masyarakat adat di wilayah Mutis. Dengan demikian, wilayah yang kini ditetapkan sebagai kawasan taman nasional tidak dipandang sebagai ruang kosong, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki sejarah, identitas, pengetahuan, dan hubungan sosial budaya dengan masyarakat adat yang telah menjaganya secara turun-temurun.