Sekretariat Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyampaikan hasil analisis data Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil kepada dua kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin, 2 November 2026, di Bogor, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu, 4 November 2026, di Jakarta. Penyampaian data ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Berdasarkan hasil analisis JKPP bersama jaringan, terdapat sekitar 82 juta hektar wilayah adat yang terindikasi berada di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Data ini menunjukkan luasnya ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan wilayah daratan maupun perairan, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun ekologis.
Imam Mas’ud (Kepala Divisi Advokasi JKPP) menyampaikan; “PIWA diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, program, dan intervensi yang lebih adil dan inklusif di wilayah pesisir dan laut. Integrasi PIWA ke dalam kebijakan Satu Peta Indonesia, perencanaan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, serta skema pengakuan masyarakat hukum adat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan pesisir dan laut tidak berlangsung dengan mengorbankan hak, ruang hidup, dan pengetahuan masyarakat adat.”
PIWA tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pengakuan resmi oleh negara, melainkan untuk menjembatani kesenjangan antara realitas sosial-ekologis masyarakat adat pesisir dan laut dengan sistem tata kelola spasial dan hukum formal. Keterbatasan data, perbedaan kualitas informasi antar wilayah, serta sifat dinamis dari praktik adat menuntut agar PIWA diperlakukan sebagai dokumen hidup (living document) yang dapat diperbarui seiring dengan berkembangnya proses pemetaan partisipatif, verifikasi lapangan, dan penguatan kapasitas komunitas adat.
Dalam penyampaian data kepada Kementerian ATR/BPN, JKPP menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap PIWA sebagai salah satu basis informasi spasial dalam proses identifikasi, pengakuan, dan perlindungan wilayah adat. Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis, terutama dalam administrasi pertanahan dan pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini telah diatur melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Setyo Anggraini, (Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal) juga menegaskan; “Kenapa Tanah Ulayat itu harus didaftarkan, agar punya legal standing, manakala berkonflik dengan pihak lain. Tanah Ulayat itu everlasting untuk masyarakat adat sampai kapanpun, yang penting tanahnya tidak hilang. Kecuali tanahnya terkena bencana alam, hilang, itu termasuk tanah musnah, dan itu negara tidak bisa kembalikan lagi tanah karena tanah musnah.”
Sementara itu, penyampaian data kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendorong pengakuan dan perlindungan wilayah kelola masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. KKP memiliki peran strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya melalui kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Telly Dasaluti, (Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal) berpendapat bahwa; “Bagi saya peta PIWA ini sebagai data dukung KKP, akan tetapi harus melihat kesesuaian dengan kualitas data KKP. Angka PIWA ini cukup besar, kita berharap data ini bisa menjadi data yang mendukung regulasi pemerintah. Regulasi apapun itu bisa nantinya disesuaikan.
Melalui penyampaian data kepada kedua kementerian tersebut, JKPP mendorong agar PIWA dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai salah satu acuan saat penyusunan kebijakan. Analisis spasial yang dilakukan secara partisipatif bersama jaringan diharapkan dapat memperkuat basis informasi pemerintah dalam mengidentifikasi keberadaan wilayah adat serta mendorong proses pengakuan dan perlindungan yang lebih konkret dan inklusif.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan koordinasi lintas sektor antar kementerian dan pemerintah daerah agar data PIWA dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang konret dan inklusif. Peran ATR/BPN dalam administrasi pertanahan dan pendaftaran Tanah Ulayat, serta peran KKP dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pengakuan dan perlindungan wilayah adat.
Penyampaian data PIWA seluas 82 juta hektar ini diharapkan tidak berhenti sebagai proses penyerahan informasi, tetapi menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi kebijakan dan memastikan pengakuan serta perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta seluruh ruang hidupnya, baik di darat maupun di laut.