oleh admin | Apr 28, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, PALEMBANG–Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sumsel memastikan hak guna usaha perkebunan yang diterbitkan badan itu selalu berada di luar kawasan hutan agar tidak terjadi tumpang tindih lahan. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengimbau, Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk meminta data-data lapangan pada seluruh kementerian dan lembaga. Data yang dimaksud adalah sebagai pelengkap pembentukan kebijakan satu peta...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
INILAHCOM, Jakarta – Banyaknya tumpang tindih aturan baik di pusat maupun, berdampak kepada tidak optimalnya kinerja pemerintah. Wajar saja, kehidupan rakyat Indonesia masih saja jauh dari sejahtera. “Banyak persoalan dasar yang tidak kita sentuh. Sekarang...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
INILAHCOM, Jakarta – Paket kebijakan ekonomi jilid VII yang diluncurkan akhir Desember 2016, memuat tentang one map policy, atau kebijakan satu peta di level nasional. Dengan adanya aturan ini, pemerintah menargetkan adanya satu peta yang menjadi acuan atau...
oleh admin | Apr 27, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir (kanan) melantik Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang baru Priyadi Kardono. (BeritaSatu.com/Herman) Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) optimistis sinkronisasi informasi geospasial tematik...
