BIG Targetkan 85 Peta Tematik Rampung Hingga 2019

Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) optimistis sinkronisasi informasi geospasial tematik (IGT) berupa 85 tema peta tematik bisa rampung hingga 2019. Di tahun 2016, ditargetkan 17 peta tematik yang mengacu pada peta rupa bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 akan dirampungkan. IGT yang dihasilkan akan siap digunakan dalam analisis perencanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik, termasuk penyelesaian berbagai konflik terkait pemanfaatan ruang.

Kepala BIG, Priyadi Kardono, mengatakan, dari 17 tema peta tematik di tahun 2016 yang akan diselesaikan, 11 tema peta tematik skala 1: 50.000 sudah siap. Sebab sebelumnya peta tematik yang tersedia masih berskala 1: 250.000 hingga 1: 1.000.000.

“Nantinya di tahun 2017 akan diselesaikan lagi 23 tema, 2018 sebanyak 55 tema, sehingga di 2019 bisa implementasikan untuk memperbaiki tata ruang yang belum selesai. Atau untuk perencanaan lainnya yang butuh peta tematik,” katanya di sela-sela Rakornas BIG Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Rabu (27/4).

Dari 19 kementerian/lembaga, sejumlah tema-tema tersebut ditargetkan akan dihasilkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 18 tema, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 tema, pertanahan 3 tema serta kementerian/lembaga lainnya.

Peta-peta tematik yang sangat bermanfaat tersebut lanjut Priyadi antara lain, peta izin usaha pertambangan, peta wilayah kerja migas, kawasan ekonomi khusus, perdagangan bebas, peta hak guna bangunan, peta kawasan hutan dengan tujuan khusus dan peta rinci wilayah pertahanan.

“Presiden meminta menteri, kementerian untuk mendukung kebijakan satu peta (one map), supaya jelas siapa membuat peta apa,” ucapnya.

Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Adi Rusmanto, mengungkapkan, dari peta tematik itu wilayah Kalimantan diminta untuk diprioritaskan.

Menurutnya, berdasarkan Perpres No 9 Tahun 2016 telah diatur kompilasi, integrasi dan sinkronisasi informasi geospasial dengan tingkat ketelitian peta pada skala 1: 50.000.

“Apabila terjadi konflik karena tumpang tindih akan diselesaikan di level teknis dahulu. Jika masih bermasalah akan ditarik ke jajaran yang lebih tinggi,” ujarnya.