Highligt Kabar JKPP Edisi 22

Kabar JKPP Edisi 22 telah terbit dengan menyajikan tema utama “Kebijakan Satu Peta Paska Launching Geoportal One Map Policy”. Kali ini untuk menindaklanjuti topik sebelumnya tentang Kebijakan satu Peta serta implementasi & catatan kritis atas pelaksanaanya dilapangan.

Geoportal Kebijakan Satu Peta telah launching pada Desember 2018 lalu sekaligus menjawab keraguan tentang bagaimana implementasinya dalam kurun waktu 7 tahun berjalan sejak diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Ragam catatan kritis, harapan serta konsep yang digagas oleh penulis tentang bagaimana implementasi Kebijakan Satu Peta dilaksanakan untuk mendorong pengakuan dan perlindungan kedaulatan masyarakat atas ruang kelola, ruang hidup dan penghidupannya.

Kasmita Widodo (Kepala BRWA) memberikan catatan kritis pada implementasi Kebijakan Satu Peta dalam penetapan wilayah adat yang dinilai sangat lambat dan terkesan dipaksakan. Penetapan hutan adat hingga kini masih jauh dari janji Nawacita Jokowi, sehingga masih perlu melakukan advokasi dalam mendorong penetapan hutan adat di Indonesia.

Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden) memberikan gambaran tentang implementasi Reforma Agraria pada Rezim Jokowi-JK lebih baik dari periode sebelumnya. Pemberian akses legal berupa sertifikat tanah serta ijin bagi Perhutanan Sosial merupakan bentuk Negara Hadir dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. Namun, diakui pelaksanaan Reforma Agraria masih belum menyentuh hal-hal yang lebih substasif. Dari sisi jumlah serta luasan juga masih dibawah target yang dijanjikan. Sementara dari sisi teknis, BPN masih membatasi pada sectortanah-tanah yang sudah Clear and Clean saja, sehingga masih belum mampu menyelesaikan konflik ruang kelola yang sangat kompleks dan panjang.

Mumu Muhajir (Auriga) menyoroti peran serta masyarakat dalam implementasi Kebijakan satu peta sebagai kunci penting baik dari perencanaan, proses hingga hasil.

Kabar JKPP Edisi 22 ini juga mengulas kegiatan lapangan yang dilakukan oleh Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) diseluruh Nusantara.

Selengkapnya dapat dilihat di: https://kabar.jkpp.org