JAKARTA, suaramerdeka.com Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lahan dan pertanahan masih menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana kerja tahun 2016 mendatang. Mengingat masih banyak sengketa lahan di Indonesia yang belum terselesaikan.
Tahun depan, fokus kementerian masih pada program reforma agraria, penyelesaian sengketa dan pengendalian tata ruang, ujar Ferry, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, kemarin.
Dirinya mengatakan, untuk tahun 2016 mendatang sebenarnya kementerian telah menyiapkan tujuh program. Namun, tiga program tersebut menjadi prioritas karena bersentuhan langsung dengana masyarakat.
Menurutnya, ketiga program prioritas tersebut akan menyerap sekitar 50 persen anggaran APBN yang dialokasikan untuk kementeriaan dibawah kepemimpinannya. Adapun anggaran APBN untuk Kementerian ATR/BPN tahun 2016 adalah sekitar Rp 6 triliun.
Karena ketiganya ini menjadi kebutuhan langsung dari masyarakat, jadi ketiga program ini tidak boleh kekurangan anggaran, imbuhnya.
Terkait dengan sengketa lahan yang masih banyak terjadi di Indonesia, dirinya berpendapat bahwa hal tersebut harus segera diselesaikan. Karena, keberadaan lahan maupun tanah dapat berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat.
Dengan demikian penyelesaian sengketa pertanahan harus diselesaikan, tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu menyatakan, jika masalah sengketa tidak diselesaikan secara tuntas, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik di masyarakat. Kalau tidak diselesaikan, bisa menjadi konflik, dan itu yang harus kita hindari. Oleh karena itu kita sepakat untuk segera menyelesaikan, jelasnya.
Ferry mencontohkan beberapa kasus tanah yang ada di Indonesia, banyak diantaranya yang berujung pada Peninjauan Kembali (PK). Masalah tanah ada dua orang berkonflik ada konsesinya ada lagi yang lain minta PK, tambah Ferry.
Sementara itu terkait dengan program pengendalian tata ruang, dirinya menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi patokan dalam pembangunan suatu daerah. Kedepan, pihaknya akan semakin tegas terkait dengan perencanaan tata ruang.
Soal tata ruang dan pemanfaatan tanah, kita akan mulai menerapkan pola, kalau ada kejanggalan kita berhentikan. Kalau kita biarkan kita enggak punya moral coast, tegasnya.
(Satrio Wicaksono/CN41/SMNetwork)
Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/kementerian-agraria-fokuskan-penyelesaian-sengketa/
Indonesian
English