JAKARTA. Pemerintah akan segera menyusun peta tematik kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun, Kepulauan Riau skala 1:50.000. Pembuatan peta ini ditargetkan rampung pada Juni mendatang.
Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekaligus anggota Dewan Kawasan Batam mengatakan, pembuatan peta tematik kawasan Batam diperlukan bertujuan agar dokumen tersebut menjadi rujukan semua instansi terkait.
“Sehingga semua pembuatan peta itu berdasarkan one map policy, untuk menghindari potensi tumpang tindih yang selama ini terjadi,” kata dia, Selasa (22/3).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta, pemerintah menetapkan roadmap percepatan pelaksanaan one mao policy untuk semua sektor. Nah, untuk peta di bidang kawasan khusus termasuk free trade zone (FTZ), batas waktu penyelesaian pada Juni depan.
Pembuatan peta kawasan khusus ini menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN. Sedangkan instansi yang akan terlibat dalam penyusunan peta wilayah Batam-Bintan-Karimun antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), serta Badan Informasi Geospasial.
Ferry bilang, sejauh ini pembuatan peta ini masih dalam persiapan lantaran pihaknya masih menunggu rampungnya penyusuan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG). “Nanti setelah peta dasar sudah selesai pembuatannya, akan diturunkan menjadi peta tematik, salah satunya peta khusus FTZ,” kata dia.
Ferry mengharapkan, dengan pembuatan peta tumpang tindih pemanfaatan lahan maupun kewenangan yang selama ini terjadi di Batam bisa terselesaikan. Apalagi, pemerintah juga sudah mengambil alih kewenangan daerah di dewan kawasan, serta berencana mengubah status kawasan dari FTZ menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).
Terkait dengan penetapan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ferry mengatakan, dalam waktu dekat dewan kawasan akan segera menetapkan pejabat terpilih. Calon nama yang ditetapkan dewan akan diajukan ke Presiden untuk ditetapkan dalam keputusan presiden.
Menurut dia, pada Rabu (23/3) besok, dewan kawasan akan menggelar rapat kembali untuk membahas mengenai pengembangan kawasan Batam sekaligus pengelolaan BP Batam. “Sudah ada nama-namannya. Mungkin besok akan dukasih tau atau diumumkan siapa namanya,” katanya tanpa menyebut daftar nama calon.
Priyadi Kardono, Kepala Badan Informasi Geospasial mengatakan, peta dasar atawa peta rupabumi Indonesia ditargetkan rampung pada Maret ini. Dia menjelaskan, sejatinya peta tersebut telah disiapkan sejak bebarapa tahun lalu, dan akan segera difinalkan bersama Kemdagri dan Lapan.
Menurut dia, nantinya hasil peta tersebut dapat ditindaklanjuti oleh sektor lain untuk membuat peta tematik. Misalnya, wilayah pertambangan, kehutanan, maupun untuk kawasan khusus perekonomian.
Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-siapkan-peta-ftz-di-batam-sekitarnya