Menteri Sofyan: One Map Policy Perbaikan Negara

INILAHCOM, Jakarta – Paket kebijakan ekonomi jilid VII yang diluncurkan akhir Desember 2016, memuat tentang one map policy, atau kebijakan satu peta di level nasional.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah menargetkan adanya satu peta yang menjadi acuan atau referensi geospasial. Sehingga tidak ada lagi dualisme menyangkut standar, basis data ataupun satu geoportal. Langkah ini tujuannya untuk percepatan pembangunan nasional.

“Seharusnya negara kita makin hari makin baik, dan ini (Kebijakan one map policy) merupakan langkah untuk kita memperbaiki nilai tambah untuk bangsa kita sendiri,” papar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (27/04/2016).

Sofyan mencontohkan, dalam sisi anggaran misalnya, banyak kementerian atau lembaga yang menghabur-hamburkan anggaran untuk membeli peta, padahal peta yang dibeli sama, hanya peruntukannya yang berbeda.

“Misal Kemnenterian Lingkungan Hidup (KLHK) beli peta untuk lihat hutannya, sementara Kementerian Pertanian beli peta untuk melihat sebaran areal sawahnya, fungsinya sama tapi peruntukan beda, kenapa tidak dipinjamkan saja, ini kan buang-buang anggaran,” tegas Sofyan.

“Makanya ada Undang-undang yang hanya boleh beli peta hanya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara (Lapan) jadinya semua orang di Republik ini mau pakai peta pinjam ke Lapan,” katanya.

Menurut Sofyan hampir semua sektor menggunakan data spasial. Maka dari itu dirinya berpesan agar BIG dapat membangun SDM yang kompeten untuk menunjang penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG), mampu membangun struktur organisasi sehingga mampu menjawab tantangan yang ada.

“BIG diharapkan mampu membina swasta dibidang IG, mampu mengembangkan teknologi terkait IG, menyusun skala prioritas untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional serta mampu membangun corporate culture,” tandasnya.[ipe]