Menteri LHK Didesak Cabut Banding

JAKARTA — Sejumlah pihak mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut pengajuan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan sejumlah dokumen kehutanan milik publik. Pencabutan penting untuk menjalankan transparansi pengelolaan kawasan hutan serta meningkatkan pengawasan berbagai kebijakan dan penerapannya di lapangan.

Menteri LHK masih punya waktu menarik pengajuan banding itu. “Saya yakin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bijaksana dan menarik banding itu jika mendapat informasi lengkap dan obyektif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Henri Subagiyo, Minggu (14/6), di Jakarta.

Seperti diberitakan, 8 Mei 2015, KIP memenangkan Forest Watch Indonesia yang bersengketa informasi dengan Kementerian Kehutanan (kini KLHK). Sengketa terjadi karena FWI sulit mendapat dokumen rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu, dan izin pemanfaatan kayu (Kompas, 11 Mei 2015).

Namun, KLHK tak menerima putusan KIP dan pada 29 Mei 2015 mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Alasan KLHK di antaranya dokumen kehutanan itu berisi strategi pemasaran dan teknologi terapan yang merupakan rahasia perusahaan, seperti pemanfaatan teknologi silvikultur yang menurunkan daya saing jika dibuka.

Linda Rosalina, pengampanye FWI, mengatakan, KLHK abai pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Selain itu, KLHK juga dinilai melanggar visi pemerintahan dalam menjalankan transparansi tata kelola pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Nawacita.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Jumat lalu, kepada Kompas mengatakan, pemerintah bukan mempersulit pengawasan, termasuk NGO. “Pemerintah wajib menjadi simpul negosiasi yang pas,” katanya. (ICH)

Sumber: http://tataruangpertanahan.com/artikel-355-menteri-lhk-didesak-cabut-banding.html