Pemerintah Perlu Menggunakan Data TANAHKITA.ID

Peta dan data yang tersaji dalam portal TANAHKITA.ID, dapat digunakan oleh semua kalangan termasuk Kementerian-kementerian terkait, Pemerintah Daerah, Akademisi, serta aktifis NGO lainnya untuk bersama-sama menjawab persoalan ruang.

Demikian disampaikan oleh Martua Sirait, Samdhana Institute, saat memberikan keterangan usai peluncuran “Soft Launching Portal Tanahkita.id” pada Selasa (9/5/2017) di Royal Padjadjaran Hotel, Bogor.

Baca: Hari ini Portal TANAHKITA.ID Dilaunching

Menurutnya, saat ini sudah memasuki era teknologi digital sehinggga soal data sharing dan segala macamnya dapat dilakukan secara digital melalui website interaktif.

“Saya pikir portal  tanahkita.id menjawab itu”

“Tetapi, itu akan menjadi kekuatan jika semua berpartisipasi dan memberikan masukan, menggunakan serta melakukan analisis untuk bersama-sama menjawab permasalahan yang ada, yaitu konflik agraria. Sehingga basis penyelesaiannya tidak pada kekuasaan tetapi berbasis pada data dan pengetahuan” terangnya.

Ditambahkan Martua, dalam hal perluasan wilayah kelola, untuk menunjukkan kebenarannya tidak hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan saja, tetapi ada kejelasan klaim spasialnya, dimana datanya, batasnya, tentu ini akan memberikan kepastian hak masyarakat juga dengan tetangga sebelahnya.

“Tadi saya melihat tentang penetapan kawasan hutan yang selalu bermasalah, yang penetapannya menjadi dasar legal dipersidangan, padahal kita tahu jika kita tunjukkan overlay tadi peta partisipatif dan penetapan kawasan banyak yang tidak ketemu dan ini perlu banyak dilakukan perbaikan-perbaikan.Dan portal ini jika dilihat dengan baik akan bisa menjawab persoalan diatas” tegas Martua.

Martua berharap, data ini perlu dipakai oleh semua pihak bukan hanya oleh aktivis NGO tetapi juga oleh akademisi, pemerintah dalam hal ini Kementerian-kementerian terkait, Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Hal senada disampaikan oleh Anne Sophie Gindroz bersama Kundan Kumar dari Right and Resources Initiative (RRI) yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan jika portal ini menjadi satu instrument yang sangat penting untuk menunjukkan betapa luas konflik yang sudah ada di Indonesia.

“Memang sampai sekarang ini ada berbagai organisasi yang ikut mendokumentasikan konflik dari berbagai perspektif, tapi secara terkonsolidasi belum ada satu instrument yang bisa dilihat secara keseluruhan berapa luas, berapa komunitas yang terkena dampaknya, dan dari segi korporasi atau bisnis berapa besar nilai investasinya”

Ditambahkan Ann, Instrument itu sangat menarik karena  dalam portal tersebut terakomodir perspektif  masyarakat dari segi wilayah mana yang akan dijadikan prioritas untuk perluasan wilayah kelola masyarakat baik melalui agenda Reforma Agraria, Perhutanan sosial maupun berbagai skema lainnya.

“Walaupun kita tahu target kebijakan tertentu yang sampai saat ini masih sulit untuk dicapai karena lambatnya proses pelaksanaan itu,  barangkali instrument ini akan membantu kita untuk menentukan mana yang menjadi prioritas maupun mempertimbangkan rekomendasi atau usulan dari masyarakat” terang Ann.