oleh admin | Jan 5, 2026 | Berita
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI untuk melakukan enclave terhadap ribuan hektare lahan di Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, yang tumpang tindih dengan Hak Pengelolaan Lahan...
oleh admin | Nov 3, 2025 | Artikel, Berita
Sarasehan Pemetaan Partisipatif, Tata Ruang, dan Registrasi Wilayah Adat diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2025 di Wilayah Adat Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara...
oleh admin | Okt 22, 2025 | Berita
Pada tanggal 26 September 2025 JKPP dan WGII bersama dengan jaringannya kembali melakukan konsolidasi data konflik di kawasan konservasi, serta membahas strategi penguatan advokasi melalui platform Tanahkita.id. Data yang telah dikonsolidasi akan dijadikan dasar...
oleh Admin | Jan 7, 2025 | Berita
Perjuangan hak atas tanah petani dari enam desa (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, Baturetno, Bumirejo) terus di gelorakan. Lebih dari dua dekade atau sejak tahun 1997 perjuangan hak atas tanah untuk menuntut diredistribusikannya tanah negara eks Perkebuan...
oleh Admin | Agu 10, 2024 | Berita
Jum’at 09 Agustus 2024, Puluhan Masyarakat Desa Watutau bersama Koalisi Kawal Pekurehue yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Sulteng), Solidaritas Perempuan (SP Palu), Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP Sulteng), SP Sintuvu Raya Poso,...
oleh Admin | Jul 10, 2024 | Berita, Kolaborasi dengan Pemerintah
Indonesia negeri kepulauan, tapi tak mudah mengelola konflik perairannya. Warga lokal dan komunitas adat membutuhkan jaminan bisa memanfaatkan pesisir dengan adil, tidak dimonopoli pihak tertentu. Hal ini nampak dalam diskusi oleh Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia...
