Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan Komunitas Teras, Walhi Sultra, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham)...
Laporan Tanah Kita: Penguasaan Lahan Ciptakan Krisis Ruang di Jawa
Laporan koalisi NGO Tanah Kita berjudul “Kapitalisme dan Krisis Ruang di Pulau Jawa: Siapa yang diuntungkan?” mengungkapkan adanya ketimpangan...
Masyarakat Desa Watutau Geruduk Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah
Jum’at 09 Agustus 2024, Puluhan Masyarakat Desa Watutau bersama Koalisi Kawal Pekurehue yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI...
Category - Pemetaan Partisipatif
Melalui Rapat Paripurna, Rabu (10/02/2016), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan akhirnya mengesahkan Peraturan Daerah...
Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Barat Mengadakan Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih (ToT) Pemetaan Partisipatif dan Kegiatan ini...
SLPP Wonosobo beserta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Wonosobo, memfasilitasi pelatihan pemetaan partisipatif di Desa Plobangan...
Presiden Jokowi, saat meninjau langsung lahan gambut yang terbakar milik PT. Tempirai Palm Resources di Desa Pulau Geronggang, Sepucuk, Kecamatan Pedamaran...
Kabar24.com, JAKARTA—Kelompok masyarakat adat mendesak penegak hukum mempercepat proses persidangan para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada...
TEMPO.CO, Jakarta – Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas JOKOWI) mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan...
Teknologi terbaru satelit resolusi penginderaan jarak jauh buatan Lapan ternyata memiliki banyak manfaat. Harianjogja.com, JAKARTA — Lembaga Penelitian...
JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan jaminan perlindungan terhadap lahanlahan...
Riau Book –Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau mengaku telah memenuhi petunjuk kejaksaan tekait berkas tersangka pembakar lahan dari...
Pemerintah pusat sudah bersedia melepaskan 1,6 juta hektar kawasan hutan dan non kawasan di Riau. Namun Pemprov Riau menginginkan pelepasan kawasan hutan...
Hasil rekaman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam kurun waktu 11 tahun sejak 2004 hingga 2015 telah terjadi 1.772 konflik di Indonesia. Konflik tersebut...