Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan Komunitas Teras, Walhi Sultra, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham)...
Laporan Tanah Kita: Penguasaan Lahan Ciptakan Krisis Ruang di Jawa
Laporan koalisi NGO Tanah Kita berjudul “Kapitalisme dan Krisis Ruang di Pulau Jawa: Siapa yang diuntungkan?” mengungkapkan adanya ketimpangan...
Masyarakat Desa Watutau Geruduk Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah
Jum’at 09 Agustus 2024, Puluhan Masyarakat Desa Watutau bersama Koalisi Kawal Pekurehue yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI...
Category - Pemetaan Partisipatif
Hutan yang terbabat karena izin. Pemerintah memastikan moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan diperpanjang. Foto: snadi/JMGR Kementerian Lingkungan...
a Jakarta — Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengajak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mengintegrasikan pemetaan partisipatif ke dalam...
Petani membajak sawah secara konvensional. Agenda Nawacita mengagendakan pembangunan pertanian dari pinggiran. Foto: Aji Wihardandi Seperti yang tertuang dalam...
Presiden Joko Widodo berkomitmen akan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat adat, dari pengakuan hak sampai merivisi beragam aturan yang menyulitkan...
PERPRES Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh telah ditandatangani...
JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomia Sofyan Djalil mengatakan, rapat koordinasi (rakor) membahas tentang one map policy di kantor Kemenko...
Tak kurang dari 20 komunitas yang tergabung dalam The Indonesia Community Payment for Environment Service (PES) Consortium atau Konsorsium Pengelola Jasa...
Malam itu, 15 Juni 2013. Bunyi mesin mobil memecah kesunyian Desa Punan Adiu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Markus Ilun...
Izin pertambangan menjamur di berbagai daerah, tak ketinggalan di Maluku Utara. Parahnya, izin-izin ini tak mengindahkan keberadaan masyarakat adat. Tak pelak...
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak pada 25 Januari 2013 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/1375-HK/2013 yang ditujukan kepada bupati dan...
Kedatangan Deputi III Kementerian Agraria dan Tata Ruang dimanfaatkan Pemprov Riau untuk pertanyakan pengesahan RTRW. Kunjungan sebenarnya untuk untuk...
POS KUPANG.COM, RUTENG — Perambahan tujuh kawasan hutan lindung oleh warga terus berlangsung. Mereka membangun pemukiman dan membuka ladang menanam...