Konflik Agraria di Sumsel Cenderung Meningkat

“Sekarang ini sedikitnya ada 20 kasus sengketa agraria yang terungkap, bahkan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari masyarakat jumlahnya lebih banyak lagi,” kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Syarifudin Kobra, di Palembang, Jumat (1/5).

Menurut dia, konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan swasta dan badan usaha milik negara itu, perlu segera diselesaikan sehingga tidak terus menimbulkan gejolak sosial.

Jika konflik tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian secara tuntas, dapat berpotensi menimbulkan permasalahan sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kata dia lagi.

Ia menjelaskan, sebagai gambaran kasus sengketa agraria yang terjadi antara masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Usaha Pabrik Gula Cinta Manis telah berlangsung cukup lama, yakni lebih dari 20 tahun, namun hingga kini belum ada solusi yang tepat.

Sengketa lahan antara PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis dengan warga dan petani Kabupaten Ogan Ilir yang berkepanjangan itu telah menelan korban jiwa, merupakan salah satu di antara sekian banyak permasalahan agraria yang belum dapat dituntaskan di Sumsel.

Melihat banyak koflik agraria yang belum diselesaikan dengan baik, Walhi Sumsel mendesak pemerintah daerah dan pihak berwenang segera mencarikan solusinya.

Semua pihak harus mendorong adanya solusi setiap permasalahan agraria di Sumsel, sehingga tidak ada lagi pertikaian dan korban, serta lahan yang bersengketa dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Guna membantu masyarakat dan petani menghadapi konflik agraria itu, pihaknya saat ini terus berupaya memberikan pendampingan dan membantu menyelesaikan masalah dengan pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku, ujar Syarifudin.