Kunjungan JKPP dan LANTING BORNEO ke DPMU Kapuas Hulu

 “ Kedatangan kami kesini untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan oleh GIZ dan DPMU dalam program ForClime meski kami sudah melakukan pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan oleh Lanting Borneo. Up date pemetaan partisipatif “ ungkap Widodo perwakilan JKPP, Bogor.

 Widodo menambahkan bahwa JKPP sebagai fatner Lating Borneo Kapuas Hulu mendukung dalam kegiatan pemetaan partsipatif di kecamatan Embaloh Hulu untuk batas ketemenggungan Embabloh Hulu dan Iban. Hingga 2014 ada beberapa batas ketemenggungan yang beum memenuhi kesepakatan, selain itu kami juga melakukan pemetaan landuse ( baca: tata guna lahan ).

“Kami siap berkoordinasi dan membantu baik sharring data maupun dukungan sumber daya manusia terkait pemetaan partisipatif yang akan dilakukan ForClime-FC Module nantinya” ungkapnya

 Ditemui di ruang rapat DPMU, Deary Rakhmadi selaku Tenaga Khusus GIS Forclime-FC Module yang di dampingi Franz tenaga teknis GIZ ForClime-TC, menyampaikan bahwa DPMU sedang melakukan pemetaan partsipatif di cluster pertama yang terdiri dari empat desa yakni desa Mensiau, Lanjak Deras, Labian Ira’ang dan Labian, Kecamatan Batang Lupar. Ada beberapa desa sudah menyepakati dan ada juga masih dalam pelaksanaanya. Kegiatan pemetaan partisipatif tidak hanya sekedar mengetahui batas desa namun, juga akan memetakan potensi dan tata guna lahan. Deary meanbahkan bahwa hasil tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat supaya bisa mengetahui potensi desanya yang akan diwariskan ke anak cucunya nantinya.

Deary menuturkan kegiatan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan karena harus berhadapan dengan ketemenggungan, masyakat yang pastinya punya aturan adat tersendiri. Terkadang harus berdebat kusir dengan peserta yang terdiri dari beberapa desa untuk menentukan kesepakatan batas desa. selain itu Deary menambahkan ForClime sudah bekerjasama dengan instansi yang terkait di Kapuas Hulu seperti Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPDPKB). Dimana hasil pertemuan tersebut sudah dibahas dalam pertemuan rapat koordinasi perkembangan pemetaan partisiaptif DPMU Kapuas Hulu 2013, Senin ( 20/01/2014) BPDPKB siap membantu dalam pelaksanaan di lapangan.

“Kami siap berkoordinasi dengan multi pihak, termaksud Lanting Borneo dan JKPP supaya saling mendukung data di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih sepeti yang disampaikan pak Widodo sebelumnya “ sapa Deary. (Abe/Deary)