Pemetaan Partisipatif

Pemetaan Utuh NKRI Harus Tuntas Lebih Dulu – Sebelum Bentuk Provinsi Madura

Foto: istimewa
Foto: istimewaNKRI

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com Sebelum Madura membentuk provinsi sendiri, sebaiknya lebih dulu melakukan pemetaan utuh NKRI. Sehingga semuanya bisa menjadi gamblang.

Sebab, menurut Idham Samawi, anggota Komisi II DPR, yang membidangi masalah pemerintahan termasuk pemekaran daerah baik menjadi kabupaten-kota atau provinsi, pemetaan utuh NKRI sangat penting.

Anggota Komisi II, DPR, HM Idham Samawi mengatakan, sebenarnya komisi II telah memiliki blue print untuk bicara tidak hanya Madura namun demikian bicara NKRI secara keseluruhan.

Komisi II juga sepakat sebelum bicara pemekaran, pemetaan Indonesia seperti harus dituntaskan terlebih dahulu.

Komisi II tidak akan berbicara masalah pemekaran sebelum pemetaan NKRI ini diselesaikan oleh pemerintah, kata Idham, Senin (9/11).

Untuk itu, Komisi II akan mendorong pemerintah membuat peta secara utuh terlebih dahulu dan jangan, seperti sekarang yang petanya sepotong-potong, tambah Idham yang juga mantan Bupati Bantul dua periode ini.

Idham mencontohkan Maluku mempunyai daerah yang sangat luas, namun demikian luas Maluku didominasi laut sehingga untuk mendatangi ibu kota provinsi dari kabupaten-kota di Maluku butuh waktu berhari-hari karena tidak ada angkutan udara.

Kalau yang dipertimbangkan hanya luas daratan, maka Maluku bisa menjadi contohnya. Sehingga kedepan Komisi II belum akan membahas pemekaran wilayah, sebelum ada konsep jelas tentang NKRI, jelas politisi PDIP ini.

Menurut Idham, jika Madura saat ini minta pemekaran dan nantinya daerah lain juga menyusul pemekaran, maka saat ini bukan lagi modelnya seperti itu tapi harus dilihat secara kesuluruhan.

Komisi II ingin menata Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke, katanya menjelaskan.

Bukan berarti Komisi II tidak menghargai keinginan masyarakat Madura, namun untuk pemekaran sebaiknya terlebih dahulu melakukan studi secara menyeluruh.

Kalau studi menunjukkan Madura mendesak untuk menjadi profinsi, maka hal itu tidak masalah terjadinya pemekaran di Jawa Timur, katanya.

(Sugiarto/CN19/SMNetwork)

Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/pemetaan-utuh-nkri-harus-tuntas-lebih-dulu/