Portal Data Wilayah Kelola dan Konflik Segera Diluncurkan

Portal yang memuat peta dan data wilayah kelola rakyat serta konflik agraria di seluruh Indonesia akan segera diluncurkan pada Selasa (9/5/2017)  melalui laman www.tanahkita.id. Agenda tersebut merupakan bagian upaya konsolidasi data dalam merespon percepatan kebijakan pengakuan wilayah kelola rakyat.

Demikian disampaikan oleh Deny Rahadian, Kornas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) saat membuka acara persiapan soft launching portal tanahkita.id pada Senin (8/5/2017) di Royal Pajajaran Hotel, Kota Bogor.

Hadir dalam kesempatan tersebut  13 perwakilan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP), perwakilan BRWA, Sajogyo Institute, KPA, Sawit Watch, Samdhana, FWI, AMAN, Right Resource Initiative (RRI), Walhi dan Dynamof sebagai pengembang portal.

Dijelaskan Deny, dalam memonitor konflik agraria dan upaya penyelesaian serta capaian penguasaan dan pengelolaan wilayah kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial, hutan adat, wilayah adat dan reforma agraria. Diperlukan satu instrumen sistem informasi yang dapat menggambarkan situasi tenurial konflik agraria dan perkembangan cakupan pengelolaan wilayah dengan berbagai skema yang disediakan oleh pemerintah. Maka untuk memonitor perkembangannya dibuatlah portal tanahkita.id. Portal ini diharapkan menjadi alat kerja para pihak untuk dukungan advokasi penyelesaian konflik tenurial dan perluasan wilayah kelola rakyat.

Portal tanahkita.id ini akan menampilkan data-data :
1. Usulan potensi wilayah kelola masyarakat yang sudah diidentifikasi
2. Wilayah kelola masyarakat yang sudah diakui melalui berbagai skema yang ada saat ini (Perhutanan Sosial, Tanah Obyek Reforma Agraria, Hutan Adat dan sebagainya
3. Sebaran konflik Agraria dan PSDA
4. Data konflik dengan modus operandi baru seperti Land Grabbing, Kebakaran hutan dan lahan, ekowisata, infrastruktur dan REDD
5. Peta tematik perizinan dan kawasan hutan

“Sumber informasi yang ditampilkan di tanahkita.id ini merupakan hasil konsolidasi dari berbagai pihak, sehingga harapannya sumber informasi dari tanahkita.id ini dapat memperkuat peran advokasi berbagai pihak. Selain itu portal tanahkita.id ini dapat menjadi alat kerja dan milik bersama” tegas Deny.