TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melaporkan beberapa kebijakan yang telah disusunnya, yakni tentang kebijakan satu peta atau one map policy dan kemudahan berusaha atau ease of doing business, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, siang ini.
“Cuma lapor saja, ease of doing bussiness dan one map policy. One map policy itu untuk membuat peta skala 1:50.000 di seluruh Indonesia,” kata Darmin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 4 April 2016.
Sebelumnya, pemerintah berencana mempercepat pelaksanaan one map policy atau kebijakan satu peta agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih penggunaan lahan. Tumpang-tindih itu disebut menjadi biang kerok dalam terhambatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan.
Peta tersebut akan berguna sebagai referensi bagi kementerian dan lembaga yang menjadi dasar penetapan lokasi dan administrasi pertanahan. Peta itu pun akan menunjukkan tumpang-tindih proyek yang berhubungan dengan tata ruang yang selama ini ada.
Selain itu, peta tersebut juga dapat bermanfaat dalam mitigasi bencana. Kebijakan satu peta itu akan mempercepat penyelesaian rencana tata ruang wilayah terutama di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan sehingga kasus asap dan kebakaran hutan tidak terulang kembali.
Dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara itu, Darmin juga mengungkapkan bahwa Jokowi telah menyetujui kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah, pada 11 April mendatang, terkait dengan program kredit usaha rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/04/087759554/temui-jokowi-darmin-laporkan-kebijakan-one-map-policy
Indonesian
English