Walhi: Penggabungan Kementerian Jokowi Tak Jawab Masalah Lingkungan Pengabungan yang tak tepat akan melemahkan komitmen Jokowi.

VIVAnews – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Bali memiliki pandangan berbeda soal rencana penggabungan beberapa kementerian di bawah kepemimpinan Joko Widodo.

Protes itu terkait nomenklatur kementerian yang berkembang saat ini, di mana lingkungan hidup dan kehutanan serta agraria dan tata ruang merangkap Kepala BPN.

Direktur Eksekutif Walhi Bali, Suriadi Darmoko, menilai hal itu menimbulkan kerancuan. “Kami menilai nomenklatur tersebut rancu dan tidak menjawab problem struktural Lingkungan hidup dan sumber daya alam,” kata Darmoko dalam siaran persnya, Rabu 22 Oktober 2014.

Walhi, ia melanjutkan, mendorong tata ruang masuk ke dalam lingkungan hidup. “Karena yang diharapkan adalah bagaimana tata ruang dapat menjadi pengendali pembangunan yang mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan berbasiskan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),” terangnya.

“Tata ruang mengatur pola dan struktur ruang, bukan mengatur hak tenurial,” tambah Darmoko.

Oleh karena itu, Darmoko menyebut Walhi mendorong tata ruang masuk ke dalam lingkungan hidup, bukan agraria. “Agraria diusulkan berdiri sendiri dengan tupoksi fokus pada pengaturan hak tenurial dan penyelesaian konflik dan masalah tenurial lainnya,” sarannya.

Penggabungan secara tidak tepat, Darmoko melanjutkan, justru melemahkan komitmen Presiden Joko Widodo terkait penguatan institusi lingkungan hidup di pemerintah.

“Juga, mengancam percepatan eksploitasi sumber daya alam yang berisiko terhadap keberlanjutan lingkungan hidup,” tutup Darmoko. (one)