oleh Admin | Jun 16, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Pengakuan negara terhadap hutan adat adalah salah satu bentuk implementasi dari mandat konstitusi yakni pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional masyarakat hukum adat [UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)]. Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri RI melalui Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat (Ditjen) Pembangunan Daerah (Bangda), Nita Sosiawati, meminta untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa sesuai rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 melalui...
oleh Admin | Jun 4, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Ford Foundation dan mitra pembangunan lainnya, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemetaan Partisipatif Batas Desa di...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Koordinasi terakhir yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), pada hari Jum’at, 17 Maret 2023. Kemendagri diwakilkan oleh Friska, Ditjen Bina Pemdes. JKPP mengawali diskusi dan memberi tahu bahwa sebelumnya sudah...
oleh Admin | Apr 3, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
Kunjungan kedua yang dilakukan JKPP bersama Pemda Luwu Utara adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Dilaksanakan di tanggal 16 Maret 2023, berlokasi di Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW). PPBW diwakilkan oleh Elvira Hardiana, selaku Koordinator Bidang Batas...
oleh Admin | Mar 23, 2023 | Kolaborasi dengan Pemerintah, Pemetaan Partisipatif
15-17 Maret 2023, JKPP menemani Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara dalam kunjungan ke Kementerian Desa (Kemendes), Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan ini merupakan satu langkah dalam pembaharuan informasi kepada...
