Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan Komunitas Teras, Walhi Sultra, Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham)...
Laporan Tanah Kita: Penguasaan Lahan Ciptakan Krisis Ruang di Jawa
Laporan koalisi NGO Tanah Kita berjudul “Kapitalisme dan Krisis Ruang di Pulau Jawa: Siapa yang diuntungkan?” mengungkapkan adanya ketimpangan...
Masyarakat Desa Watutau Geruduk Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah
Jum’at 09 Agustus 2024, Puluhan Masyarakat Desa Watutau bersama Koalisi Kawal Pekurehue yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI...
Category - Pemetaan Partisipatif
Peraturan Menteri LHK Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup from Jaringan Kerja Pemetaan...
Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Kalimantan sebagai pulau yang diprioritaskan kompilasi info geospasial tematiknya dalam Kebijakan Satu Peta (KSP)...
Saat ini pemerintah memiliki kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dengan tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia...
Pemerintah Indonesia berkomitmen memperbaiki tata kelola lahan gambut, salah satu melalui upaya restorasi. Sayangnya, dalam merestorasi gambut masih terkendala...
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat Pusat Data Dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) ESDM meluncurkan aplikasi ESDM One Map Indonesia...
Sekretariat Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (Seknas JKPP) mengucapkan “Marhaban Yaa Ramadhan”, Selamat Melaksanakan Ibadah Puasa di...
Seknas Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) melakukan penandatanganan MoU dengan Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata, untuk kegiatan Tata Batas...
Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata, membuka kegiatan Pendidikan Reforma Agraria dan Pelatihan Pemetaan Partisipatif untuk Identifikasi Wilayah Prioritas...
JAKARTA– Sebagai upaya mengatasi ketimpangan, khususnya ketimpangan lahan pemerintah akan menerapkan kebijakan Reforma Agraria. Sasaran utama kebijakan...
Pengembangan sistem informasi monitoring Konflik Sumberdaya Alam & Cakupan Wilayah Kelola Rakyat dimulai pada tahun 2012 melalui koalisi Geodata Nasional...