19/01/2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
  • Beranda
  • TENTANG KAMI
    • PROFIL JKPP
    • MITRA & JARINGAN
    • KONTAK KAMI
  • BERITA
    • JKPP
    • NASIONAL
    • DAERAH
    • SLPP
  • PROGRAM
    • SLUP
  • PUBLIKASI
    • Buletin Kabar JKPP
    • OPINI
    • SIARAN PERS
    • BUKU
    • MAKALAH & ARTIKEL
    • KLIPING
    • DOKUMEN & MODUL
    • GALERI
      • VIDEO
      • FOTO
    • PERATURAN
      • PERATURAN NASIONAL
      • PERATURAN DAERAH
  • FORUM ANGGOTA
    • Anggota Lembaga
    • Anggota Individu
  • SLPP
    • PROFIL SLPP
    • PROGRAM KERJA SLPP
    • WILAYAH KERJA
  • TANAHKITA.ID

Presiden Jokowi Serahkan 2929 SK Hutan Sosial dan 35 SK Hutan Adat

Perempuan Penjaga Hutan Aceh

Reforma Agraria Untuk Pemula

Kemendagri Apresiasi Bupati Luwu Utara yang Menggunakan Dana Desa untuk Penyelesaian Batas Desa

Pengesahan Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Luwu Utara

Konsesi Mencaplok Sawah, Food Estate Mematikan Petani

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
  • Beranda
  • TENTANG KAMI
    • PROFIL JKPP
    • MITRA & JARINGAN
    • KONTAK KAMI
  • BERITA
    • JKPP
    • NASIONAL
    • DAERAH
    • SLPP
  • PROGRAM
    • SLUP
  • PUBLIKASI
    • Buletin Kabar JKPP
    • OPINI
    • SIARAN PERS
    • BUKU
    • MAKALAH & ARTIKEL
    • KLIPING
    • DOKUMEN & MODUL
    • GALERI
      • VIDEO
      • FOTO
    • PERATURAN
      • PERATURAN NASIONAL
      • PERATURAN DAERAH
  • FORUM ANGGOTA
    • Anggota Lembaga
    • Anggota Individu
  • SLPP
    • PROFIL SLPP
    • PROGRAM KERJA SLPP
    • WILAYAH KERJA
  • TANAHKITA.ID
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
  • Beranda
  • TENTANG KAMI
    • PROFIL JKPP
    • MITRA & JARINGAN
    • KONTAK KAMI
  • BERITA
    • JKPP
    • NASIONAL
    • DAERAH
    • SLPP
  • PROGRAM
    • SLUP
  • PUBLIKASI
    • Buletin Kabar JKPP
    • OPINI
    • SIARAN PERS
    • BUKU
    • MAKALAH & ARTIKEL
    • KLIPING
    • DOKUMEN & MODUL
    • GALERI
      • VIDEO
      • FOTO
    • PERATURAN
      • PERATURAN NASIONAL
      • PERATURAN DAERAH
  • FORUM ANGGOTA
    • Anggota Lembaga
    • Anggota Individu
  • SLPP
    • PROFIL SLPP
    • PROGRAM KERJA SLPP
    • WILAYAH KERJA
  • TANAHKITA.ID
DOKUMEN & MODUL • PERATURAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017

16/06/2017
1 Min Read
admin
Add Comment

Peraturan Menteri LHK Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
TagsPemetaan Partisipatif peraturan menteri perlindungan kearifan lokal

You may also like

BERITA • NASIONAL • PERATURAN NASIONAL

Presiden Teken Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan

21/09/2017
DOKUMEN & MODUL • NASIONAL

Mengenal Lebih Dekat IPHPS di Wilayah Kerja Perum Perhutani

05/08/2017
BERITA • OPINI • PERATURAN NASIONAL

Mencari Kelemahan P.39 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani

01/08/2017

About the author

View All Posts

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Cancel reply

Peta Mudik Tahun 2017
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Comment

Komentar Terbaru

  • Joseph Putera. pada Bupati Bombana Dorong Penetapan dan Penegasan Batas Desa Melalui Pemetaan Partisipatif
  • Efsiyem pada Posisi Pemetaan Partisipatif Dalam Program PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat
  • Yuliusman pada Zulvan Setiawan Terpilih Menjadi Koordinator SLPP Sumsel
  • admin pada Posisi Pemetaan Partisipatif Dalam Program PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat
  • Tukang Ukur pada Posisi Pemetaan Partisipatif Dalam Program PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat

Twitter @petakampung

Tweets by petakampung

Count per Day

  • 202This post:
  • 13Reads today:
  • 2365Reads per month:
  • 210901Total visitors:
  • 1867Visitors per month:
Copyright © 2021. Created by Meks. Powered by WordPress. Di dukung oleh PuskoMedia Indonesia