Category - Pemetaan Partisipatif

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Selatan (PW AMAN Sumsel) mendesak agar dikembalikan hukum adat...

Sulbar belum memiliki RTRW. Tak pelak, pembangunan terkesan berjalan dalam ketidakjelasan dan berpotensi tak memperhatikan aspek lingkungan. Nurlina menatap...

Sejumlah daerah di Indonesia banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial. Hal ini disebabkan karena...

Hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat adat Malalo, Sumatera Barat (Sumbar). Hutan menjadi penentu kelangsungan hidup mereka...

“Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani pembentukan  Badan REDD+  pada 31 Agustus 2013…. Badan baru ini terbentuk lewat Keputusan...

Melalui Peraturan Presiden No.16/2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Jokowi membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah...

BALIKPAPAN – Hingga tahun ini, tren investasi di Balikpapan diperkirakan belum menunjukkan banyak perubahan secara sektoral. Namun, dengan jenuhnya...

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pertanahan Nasional dan Realestat Indonesia (REI) sepakat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah perumahan dan kawasan...

 BANGKAPOS.COM, — Pemerintah didesak untuk segera membentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria. Hal ini mendesak dilakukan lantaran jumlah konflik...

BENGKULU, KOMPAS.com – Aktivis Walhi Bengkulu, Feri Fadli, menagih janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres beberapa waktu lalu soal...

Sekitar pukul 10.00 Wib hari Selasa (27/1) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mendapat kunjungan dari anggota komisi  II dan III DPRD Kabupaten Tabalong...

Selain masyarakat adat Rejang, masyarakat adat di pulau Enggano Bengkulu, juga sedang mendorong pengakuan hutan adat yang dimungkinkan lewat aturan yang ada...