oleh admin | Mei 24, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Ilustrasi KEBERADAAN tapal batas kampung di Kabupaten Berau masih dalam tahap penyusunan rencana aksi. Dalam acara Lokakarya Tata Batas Kampung Kabupaten Berau di Hotel Grand Parama, Tanjung Redeb, Senin (23/5) kemarin, salah satu kendala yang dihadapi yakni kampung...
oleh admin | Mei 24, 2016 | Pemetaan Partisipatif
PONTIANAK-Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Masyhud menyatakan perhutanan sosial merupakan program prioritas Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan yang ingin memberdayakan sekaligus mensejahterakan masyarakat,...
oleh admin | Mei 23, 2016 | Pemetaan Partisipatif
JAKARTA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan pelbagai persoalan masyarakat adat ke Forum Tetap PBB khusus isu masyarakat adat. Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan menyatakan pihaknya menyampaikan pernyataan lisan dan tertulis dalam...
oleh admin | Mei 22, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya tumpang tindih antara peta kawasan hutan yang ditetapkan dengan izin lokasi dan usaha perkebunan yang mencapai 147.235 hektar di Kalimantan Barat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Gerakan Nasional...
oleh admin | Mei 13, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bogor – Dalam rangka mendorong percepatan kebijakan satu peta (one map policy), Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan universitas. Kepala BIG, Priyadi Kardono, mengatakan, bentuk kerja sama dengan pemda untuk...
oleh admin | Mei 2, 2016 | Pemetaan Partisipatif
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus mengupayakan penerapan Satu Peta untuk menghindari tumpang tindih lahan dan penyelesaian program pemerintah. Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menuturkan...
