DR. Soekmana Soma, ahli Planologi ITB saat dengar pendapat dengan anggota Komisi V DPR FPKS Ir. Abdul Hakim, MM., Jumat (24/02), di Kantor FPKS, menyatakan kesalahan perencanaan tata ruang pemerintah selama ini, karena tidak mengedapankan prinsip berkelanjutan.Â
Dia memaparkan, ada beberapa hal yang diabaikan pemerintah dalam membuat sebuah perencanaan tata ruang. Masalah identitas, misalnya. Banyak gedung-gedung bersejarah peninggalan Belanda malah dirobohkan. “Jadi tidak ada tempat untuk dikenang. Padahal di Spanyol peninggalan Islam seperti Gedung Qordhoba dipertahankan,” katanya.
Masalah lain katanya, Pemerintah kota malah menghabiskan lahan-lahan yang sebenarnya 40 persen untuk ruang terbuka. Lahan arteri primer yang sebenarnya tidak boleh untuk Pedagang Kaki Lima, pembangunan Ruko, dijual demi mendapatkan keuntungan.
Hal lain, selama ini perencanaan tata ruang di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Masalahnya tidak bisa membuat perencanaan tata ruang yang baik karena tidak ada yang bisa memperlihatkan data kondisi tata ruang yang valid. “Tiga Departemen tidak ada yang dapat memperlihatkan data riil tentang itu. Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Berkenaan dengan itu, Abdul Hakim menyatakan, FPKS akan mengawal pembahasan RUU tersebut sampai memperoleh masukan penyempurnaan. Menurutnya, selain bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Juga berdasarkan asas objektifitas dan keberpihakan kepada publik.
Hakim berpandangan, berdasarkan paparan ahli Planologi tersebut, darft RUU Tata Ruang yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR agar dibahas terkesan tidak realistis. Oleh karenanya, dirinya berharap adanya kerja sama dari pihak yang ahli dalam bidang tata ruang wilayah. “RUU ini tidak realistis, tidak bisa dilaksanakan. Padahal kita butuh pengaturan tata ruang. Kita harus mengkritisi pasal demi pasal, bab demi bab agar bisa realisistis,” tukas Hakim.
Indonesian
English