Audiensi terkait wilayah Masyarakat adat Punan Tugung di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipasi (JKPP), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) dilakukan pada Jumat (11/7/2023) bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
Dalam pertemuan ini, Wamen LHK menyambut baik audiensi yang dilakukan. Wamen LHK, Alue Dohong, berpesan untuk mendorong Bupati melakukan percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Punan Tugung, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu sharing budget dengan Komnas HAM. Bersamaan dengan itu juga, dia berupaya untuk mendorong pemerintah daerah setempat juga bisa sharing budget untuk memfasilitasi masyarakat dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat di wilayahnya.
Luas konsesi HPH PT. Intracawood yang berada di wilayah Kalimantan sebesar 226.326 hektar, menurutnya luasan tersebut terlalu besar, sehingga perlu dilakukan adendum agar perusahaan bisa mengurangi luas izin konsesinya dan memberikannya kepada Masyarakat Adat Punan Tugung.
Wamen LHK akan menindaklanjuti audiensi ini dengan tiga direktorat di KLHK, salah satunya Direktorat PSKL, karena menurutnya proses ini akan sangat panjang, karena berkaitan dengan perizinan dan sebagainya. Selain itu, Wamen LHK juga berpesan kepada direktorat terkait untuk mengidentifikasi wilayah lain di Kalimantan Utara yang berpeluang mengajukan pengakuan wilayah adatnya.
Di akhir pertemuan, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menjelaskan bahwa tim yang mengikuti proses audiensi ini (JKPP, HuMa, dan AMAN) diikutsertakan sebagai bagian dari tim kajian Komnas HAM, karena menurut Komnas HAM, menggunakan “nama” Komnas HAM dalam tim ini akan lebih memudahkan proses komunikasi jika berhubungan dengan pemerintahan.
Indonesian
English
Add Comment